Namun, kembali lagi suatu kebijakan tidak akan berjalan tanpa adanya pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Maka dari itu diperlukan kerja sama dari pihak pemerintah untuk terus meng-upgrade sistem dan memperketat pengawasan. Tidak luput juga peran masyarakat untuk bisa sadar menempatkan dirinya sesuai kemampuan dan tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya.
Pemerintah memberikan bantuan saat harga inflasiÂ
Melanjutkan dari kebijakan 1, pengurangan subsidi akan menaikkan harga BBM dan berdampak pada harga pangan yang meningkat. Namun kita juga ingat bahwa ada dana yang dialihkan tadi. Pemerintah bisa memanajemen dana tersebut untuk infrastruktur dan juga untuk memberikan bantuan kepada masyarakat guna mengatasi gejolak perubahan harga BBM.Â
Bantuan ini diberikan untuk masyarakat bawah yang rentan kemiskinan sehingga mereka lebih "smooth" dalam menghadapi perubahan harga. Pemberian bantuan ini bisa berupa BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan dilakukan sampai pada titik dimana masyarakat "terbiasa" bertransaksi dengan harga baru.Â
Beralih menggunakan kendaraan umum dan listrik
Kebijakan penggunaan plat ganjil genap menjadi solusi yang membantu untuk membatasi berlebihnya kendaraan yang beroperasi di jalan. Solusi lainnya adalah pengembangan sarana transportasi umum. Tujuannya adalah mengurangi kemacetan, polusi, dan juga penggunaan BBM.Â
Transportasi umum di Indonesia masih belum merata. Hal ini masih menjadi PR untuk pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana transportasi umum yang baik sehingga mayarakat bisa tertarik dan lebih memilih transportasi umum ketimbang kendaraan pribadi.Â
Alternatif solusi lainnya adalah penggunaan transportasi berbasis listrik. Ide ini sangat bagus mengingat kendaraan tersebut tidak menggunakan BBM sebagai bahan energinya. Dari studi penelitian juga mengatakan bahwa penggunaan kendaraan listrik berdampak positif bahkan menghemat budget subsidi BBM hingga 93% karena kendaraan listrik tidak memerlukan BBM (Fitrah et al, 2024).Â
Namun, kendaraan listrik juga memiliki kekurangan dari segi infrastruktur yang belum memadai untuk kepentingan pengisi baterai, kebutuhan listrik yang cukup besar, dan harganya yang masih belum terjangkau. Maka dari itu masih banyak PR penyesuaian yang harus dikerjakan dalam menghadapi dinamika perubahan tersebut.
Sumber:
Aji, Wahyu Trisno, dan Mohammad Solekhan. Kebijakan Publik Indonesia (Studi pada Kebijakan Pemerintah Tentang Pembatasan BBM Subsidi Tahun 2024). Jurnal Innovation in Education, 2(4) (2024): 70 -- 86.
