Kebijakan pembiayaan melalui utang merupakan salah satu alternatif dalam mengakselerasi pembangunan. Kebijakan pemerintah berutang tidak hanya didasari kondisi dimana belanja pemerintah yang lebih besar dibanding penerimaan, namun juga untuk menjaga momentum pembangunan di beberapa sektor prioritas, yakni infrastruktur dan sumber daya manusia.
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, hingga Juli 2018 lalu terdapat 11 pinjaman luar negeri yang telah selesai masa perjanjiannya (closed) dan tidak diperpanjang karena proyek tersebut telah selesai dilaksanakan.Â
Perjanjian pinjaman luar negeri ini dimaksudkan untuk pembangunan, perbaikan dan pengembangan proyek-proyek di berbagai lembaga dan kementerian.
Proyek-proyek tersebut perjanjiannya ditandatangani antara tahun 2007 hingga tahun 2016, yakni sebagai berikut:
1. PLN OPERATION IMPROVEMENT SYSTEM PROJECT FOR SUPPORTING GENERATION FACILITIES (2007) dari pinjaman JICA sebesar JPY4.498,00 miliar untuk PT. PLN,
2. DEVELOPMENT OF WORLD CLASS UNIVERSITY AT
UNIVERSITY OF INDONESIA (2012) dari pinjaman JICA sebesar JPY14.526,00 miliar untuk Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi,
3. COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI
MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR (I) (2009) dari pinjaman JICA sebesar JPY6.060,00 miliar untuk
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
4. DEVELOPMENT OF BANDUNG INSTITUTE OF TECHNOLOGY (III) (2009) dari pinjaman JICA sebesar JPY5.659,00 miliar untuk Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi,
5. WATER RESOURCES AND
IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT PROGRAM PHASE
2 (2011) dari pinjaman IBRD
sebesar USD150,00 miliar untuk
Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat,
6. REGIONAL ROADS DEVELOPMENT PROJECT (2012) dari pinjaman ADB-OF sebesar USD180,00 miliar untuk Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat,
7. COASTAL COMMUNITY
DEVELOPMENT PROJECT
(CCDP) (2012) dari pinjaman
IFAD sebesar SDR15,87 miliar
untuk Kementerian Kelautan
dan Perikanan,
8. COASTAL COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT (CCDP) (2012) dari pinjaman IFAD sebesar SDR6,29 miliar untuk Kementerian
Kelautan dan Perikanan,
9. STRENGTHENING WEST
KALIMANTAN POWER GRID
(2013) dari pinjaman AFD sebesar
USD49,50 miliar untuk PT. PLN,
10. SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PACKAGE 7: 500KV GIS EXTENSION KEMBANGAN AND 500KV & 150 KV CONVENTIONAL SUBSTATION MUARA TAWAR dari pinjaman AFD sebesar USD20,00 miliar untuk PT. PLN, dan
11. SMALL SCALE WATER TREATMENT PLANT FOR EMERGENCY RELIEF (SSWTP-ER) (2016) dari pinjaman Deutsche Bank sebesar EUR6,98 miliar untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Seiring dengan berkembangnya waktu,tanpa mengecilkan peran pinjaman luar negeri dan dalam negeri dari Lembaga Pemberi Pinjaman, peran Surat Berharga Negara (SBN) sebagai instrumen untuk menutup defisit APBN justru semakin penting.
Adanya divesifikasi instrumen utang (SBN) ini strategi pembiayaan melalui utang
dilakukan tentu dengan hati-hati serta memperhitungkan biaya, risiko dan kapasitasnya, sekaligus memperhatikan prinsip-prinsip pruden, efisiensi biaya,produktivitas dan keseimbangan.
Peningkatan kepercayaan investor belakangan ini juga meningkat. Didukung oleh peningkatan peringkat kredit Indonesia yang saat ini menjadi layak investasi (Investment Grade), maka pemerintah terus melakukan pendalaman pasar keuangan dan perluasan basis investor,khususnya domestik.
Pendalaman pasar domestik bertujuan untuk memperkuat ketahanan (resilience) pasar dalam negeri dan menambah kapasitas investor yang masuk ke pasar itu sendiri,sehingga berdampak pada menurunnya biaya utang.
Pemerintah juga selalu berkomitmen menjaga APBN 2018 untuk menjamin Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
Hingga akhir Juli 2018 juga tercatat Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia saat ini diperkirakan mencapai Rp14.302,21 triliun. Dimana artinya rasio utang Pemerintah terhadap PDB per akhir Juli pun tetap terjaga di bawah 30 persen atau (29,74 persen) dan relatif aman.
Persentase tersebut masih jauh dibawah batas 60 persen terhadap PDB sebagaimana ketentuan UU Keuangan Negara Nomor 17
Tahun 2003.
Komposisi utang Pemerintah pada
akhir Juli 2018 terdiri dari :
-pinjaman sebesar 18,33 persen
- dan SBN sebesar 81,35 persen
Sejalan dengan hal utama yaitu pengadaan utang dari dalam negeri, khususnya melalui SBN,pertumbuhan SBN secara year-on-year lebih tinggi dibandingkan pinjaman.
Secara umum instrumen pinjaman juga adalah pelengkap bagi sumber pembiayaan utang Pemerintah.
Khusus untuk pinjaman multilateral dan pinjaman yang berasal dari supplier dengan fasilitas kredit ekspor ,pertumbuhannya masih di atas dua digit.
Hal ini mengingat pinjaman yang berasal dari lembaga multilateral masih dibutuhkan Pemerintah untuk memanfaatkan keuntungan dari transfer pengetahuan dan teknologi serta tata kelola yang baik.
Sedangkan pinjaman dengan fasilitas kredit ekspor masih diperlukan meskipun dalam jumlah yang kecil untuk mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan, dimana terdapat kerja sama dengan lembaga pemberi fasilitas kredit ekspor, sehingga beban pembiayannya dapat ditekan lebih murah.
Dengan memperhatikan porsi SBN yang makin dominan dalam komposisi utang Pemerintah dan strategi untuk mengutamakan utang dari dalam negeri, Pemerintah berkomitmen untuk melibatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Indonesia.
Salah satu yang tengah dipromosikan Pemerintah saat ini adalah penerbitan SBN Ritel secara online. Pada penerbitan perdana
SBN Ritel online di akhir bulan Mei
2018 dengan instrumen Savings
Bond Ritel (SBR) seri SBR003 berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp1,93 triliun dari target awal sebesar Rp1 triliun.
Besarnya dana yang berhasil dikumpulkan ini menunjukkan minat investor dalam negeri yang demikian besar, sehingga dalam
waktu dekat Pemerintah kembali akan menerbitkan SBR dengan seri SBR004 yang juga menyasar investor individual serta generasi Millennial dengan nilai investasi mulai dari 1 juta - 3 Milyar ,yang transaksinya bisa dilakukan secara online melalui Mitra distribusi yang bekerjasama dengan pemerintah.Masa penawaran SBR 004 sendiri dimulai dari tanggal 20 Agustus - 13 September 2018.
Dengan pembiayaan ini, Pemerintah semakin berhati-hati dalam mengelola utang dengan berprinsip bahwa setiap Rupiah yang diperoleh melalui utang baik itu berupa pinjaman ataupun SBN, harus dapat dimanfaatkan untuk membiayai belanja pembangunan yang menghasilkan manfaat lebih besar dari biaya utangnya.
Manfaat tersebut tidak hanya dari sisi finansial, namun juga manfaat ekonomis yang dampaknya dirasakan secara tidak langsung (outcome) dan jangka panjang bagi masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.
LoveÂ
Ayu
