Kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan terbesar bagi negra salah satunya yang dihadapi Indonesia. Meski pemerintah telah melaksanakan berbagai program untuk mengurangi angka kemiskinan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, dan Bantuan Sosial Tunai (BST), masalah ini tetap kompleks dan memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi. Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), per Maret 2023, tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 9,36% dari total populasi, yang setara dengan sekitar 25,9 juta jiwa. Angka ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun dampak pandemi COVID-19 sempat meningkatkan angka kemiskinan secara signifikan. Kemiskinan di Indonesia memiliki karakteristik yang bervariasi antar daerah. Wilayah-wilayah seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat tingkat kemiskinan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain, seperti Jawa atau Sumatra. Ketimpangan ini seringkali terkait dengan akses terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan kemiskinan dikarenakan komitmen dari pihak pemerintah Menko PMK Muhadjir Effendy menjelaskan, capaian ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam upaya menurunkan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Dia menyampaikan, pihaknya terus berupaya mengejar supaya target penurunan bisa mendekati target, yang ditentukan oleh Presiden RI Joko Widodo, yaitu untuk penurunan angka kemiskinan 7,5 persen, dan angka kemiskinan ekstrem di bawah 0 persen di tahun 2024. Muhadjir menuturkan bahwa sisa waktu dalam mengejar target tahun 2024 adalah 5 (lima) bulan. Karenanya dia menegaskan, upaya-upaya dan intervensi akan terus diperkuat dan dipercepat oleh pemerintah ujaranya "Kita upayakan dalam lima bulan ke depan untuk semua intervensi yang sudah ada kita optimalkan. Intervensinya dari tiga strategi, yaitu menekan angka pengeluaran keluarga miskin, menaikkan pendapatan melalui program pemberdayaan, dan kita juga mengoptimalkan penanganan kantong kemiskinan," jelasnya.
Pemerintah telah melakukan 3 strategi utama, yaitu: Penurunan beban pengeluaran; Peningkatan Pendapatan dan; Pengurangan kantong-kantong kemiskinan yang berjalan secara konvergen dan terintegrasi. Hal ini dilakukan sebagai wujud nyata untuk melindungi kelompok-kelompok rentan agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan dan mendapatkan akses kebutuhan dasar yang setara. Untuk Penyebab Utama Kemiskinan seperti :
1. Ketimpangan Ekonomi: Kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin masih menjadi isu yang menonjol. Akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi sering kali tidak merata.
2. Rendahnya Akses Pendidikan: Pendidikan yang berkualitas adalah salah satu kunci untuk keluar dari kemiskinan. Namun, banyak daerah di Indonesia yang masih menghadapi tantangan dalam hal akses dan mutu pendidikan.
3. Kurangnya Peluang Kerja: Sektor informal mendominasi pasar kerja di Indonesia. Hal ini seringkali membuat pendapatan masyarakat tidak stabil.
4. Dampak Perubahan Iklim: Banyak masyarakat miskin yang bergantung pada sektor pertanian, sehingga mereka sangat rentan terhadap perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan.
Upaya dan Solusi
1. Peningkatan Kualitas Pendidikan: Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap anak mendapatkan akses ke pendidikan yang berkualitas, terutama di daerah terpencil.
2. Pengembangan Infrastruktur: Infrastruktur yang memadai dapat membuka akses ke pasar, layanan kesehatan, dan pendidikan.
3. Dukungan UMKM: Memberikan pelatihan dan akses modal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menciptakan peluang kerja yang lebih luas.
