Willingness to Pay Pajak: Antara Gak Mau atau Gak Mampu Bayar Pajak

WTP pajak sangat dibutuhkan untuk mencapai target penerimaan pajak. Tanpa adanya WTP, upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak akan lebih sulit untuk dijalani. Dampak lebih lanjutnya, kepatuhan sukarela (voluntary compliance) wajib pajak pun akan lebih lama untuk dibangun. Lalu, kenapa kita harus menumbuhkan WTP pajak?

Fungsi Pajak di Indonesia

Di Indonesia, pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam APBN. Oleh karena itu, DJP senantiasa menjaga penerimaan pajak agar tetap stabil bahkan meningkat. Salah satu fungsi pajak adalah stabilitas, yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan perekonomian suatu negara. Dengan pajak, pemerintah dapat membentuk kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga nasional. Bukti nyata yang paling dekat adalah peristiwa pandemi Covid-19 yang dialami pada awal 2020.

Pandemi Covid-19 telah memperlambat pertumbuhan ekonomi global. Hal tersebut karena adanya kebijakan pembatasan sosial dan karantina wilayah sehingga aktivitas ekonomi menjadi terhambat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada 2020 sebesar -2,07 persen. 

Hal ini menyebabkan perekonomian Indonesia pada 2020 mengalami penurunan drastis. Pemerintah melakukan kebijakan fiskal dan moneter melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mengurangi dampak negatif tersebut. 

Salah satu kebijakan fiskal yang dilakukan pemberian berbagai insentif pajak seperti fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 impor, pengurangan PPh Pasal 25, PPh UMKM DTP, dan pengembalian PPN dipercepat. Insentif pajak telah memberikan keringanan kepada masyarakat sehingga penghasilannya bisa dialihkan untuk belanja agar roda perekonomian tetap berputar.

Insentif pajak tersebut dapat dibilang sukses karena Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil mempertahankan stabilitas ekonomi selama dan setelah pandemi. Bahkan perekonomian nasional berhasil tumbuh 5,3 persen pada 2022, melampaui rata-rata pertumbuhan negara berkembang lainnya sebesar 4,4 persen sebagaimana dilaporkan International Monetary Fund (IMF). 

Selain itu, penerimaan pajak selalu tercapai melebihi target sejak 2021. Dampak langsung ke masyarakat terlihat dari meningkatnya penyerapan kerja (2,6 juta lapangan kerja di tahun 2021) sehingga tingkat pengangguran menurun cukup signifikan. Hal ini telah mendorong penurunan angka kemiskinan dari 27,55 juta di 2020 menjadi 26,50 juta di 2021.

Peran pajak yang besar dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia membuktikan bahwa sebagai warga negara yang baik, tentunya kita perlu untuk taat dalam membayar dan melaporkan pajak. WTP pajak sejatinya harus ditumbuhkan oleh masing-masing orang sebagaimana rasa nasionalisme. Tak bisa dipungkiri, WTP tidak bisa dipaksakan. Namun, terdapat faktor eksternal yang bisa mempengaruhi WTP seseorang.

Apakah yang dapat mempengaruhi WTP pajak?

Berdasarkan berbagai hasil penelitian, terdapat faktor yang mempengaruhi WTP pajak. Faktor tersebut antara lain kesadaran pajak, pengetahuan pajak, persepsi masyarakat terhadap sistem perpajakan, kepercayaan terhadap otoritas pajak, serta kualitas pelayanan pajak. Tiga dari lima faktor tersebut dapat dibangun melalui peningkatan kualitas layanan pajak terhadap masyarakat. 

Dengan demikian dapat membangun persepsi baik masyarakat terhadap pajak dan terus menumbuhkan kepercayaan kepada DJP sebagai otoritas pemungut pajak.