Kebijakan fiskal yang berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mempercepat pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Namun, implementasi instrumen kebijakan ketiga menghadapi berbagai tantangan yang mencakup program perlindungan sosial yang terfragmentasi, subsidi harga dengan efek distorsi regresi pada konsumsi dan manfaat riil, serta penerimaan pajak yang tidak optimal. Beberapa studi yang mengevaluasi dampak dari beberapa program tersebut telah dilakukan. Namun, belum banyak kajian evaluasi yang komprehensif terkait kebijakan bansos.
Kemiskinan masih menjadi masalah utama yang belum terselesaikan di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia. Kemiskinan itu sendiri memiliki sejarah panjang dalam masyarakat, mempengaruhi anak-anak dengan tingkat pendidikan yang rendah, pengangguran, ketidaksetaraan perkembangan, kriminalitas, dan banyak lagi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2020), angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan baik secara numerik maupun proporsional, kecuali pada September 2013, Maret 2015, dan Maret 2020. Peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tersebut disebabkan oleh kenaikan harga BBM dan harga barang konsumsi akibat pandemi Covid-19 pada Maret 2020.
Berbagai program strategis, kebijakan dianalisis, direncanakan dan disetujui oleh pemerintah upaya memerangi kemiskinan dengan kebijakan fiskal. Mereka menemukan bahwa dampak terbesar pada pengentasan kemiskinan berasal dari peningkatan
Kapasitas keuangan melalui pajak daerah dan bagi hasil pajak, khususnya rumah tangga pertanian, yang merupakan mayoritas penduduk miskin di Indonesia.
Selain itu, jika terhubung dengan Anggaran APBN (2020)menjelaskan lebih lanjut Penelitiannya menunjukkan bahwa anggaran nasional dapat membantu mengentaskan kemiskinan melalui sektor kesehatan. Untuk anggaran pendidikan dan kesehatan pada 2017, ia mengatakan Indonesia dapat mengalokasikan masing-masing 20% dan 5% untuk pendidikan dan kesehatan.
Hal Tersebut sesuai menyatakan bahwa "besarnya anggaran ini juga akan berimbas pada kemampuan daerah untuk mengoptimalkannya,mengingat kebijakan fiskal juga sudah masuk pada otonomi Daerah".
Penyebab kemiskinan di Indonesia harus menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. Pasalnya, kemiskinan merupakan masalah paling mendasar dan kompleks yang belum ditangani oleh negara ini. Tentu saja, masalah ini tidak hanya terjadi di Indonesia, banyak negara yang mengalami masalah kemiskinan, Ini adalah rincian keruntuhan Indonesia pada Maret 2022, turun lagi menjadi 9,54% dari 9,71% pada September 2021 (Maret 2021:10,14%). Hal tersebut menunjukkan kualitas pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2022. Angka kemiskinan terus berada dalam tren menurun di tengah tekanan harga komoditas global, khususnya harga pangan dan energi, yang mempengaruhi harga domestik dan daya beli masyarakat. Ini adalah hal yang positif, tanda yang efektif, kebutuhan untuk fungsi negara.
Penyebab kemiskinan antara lain:
1. Penyebab pribadi atau patologis yang mengaitkan kemiskinan dengan tindakan, pilihan, atau kemampuan orang miskin. Lebih tepatnya karena perbedaan kualitas sumber daya manusia dan perbedaan akses modal.
2. Penyebab Keluarga Menghubungkan Kemiskinan dan Pendidikan Rumah(subkultur) menyebabkan, dipelajari atau dipraktikkan secara kontekstual yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari.
3.Alasan tindakan yang mengaitkan kemiskinan dengan tindakan orang lain, seperti perang, pemerintah, dan perusahaan. Karena karakteristik dan kondisi masyarakat di daerah sangat beragam
