Tak habis mengerti mengapa kerusuhan antar desa mudah meletup. Selasa kemarin misalnya.,sejumlah warga mengalami luka serta rumah mengalami rusak. Tawuran terjadi antara warga Desa Sirnabaya, Kecamatan Suranenggala dan Desa Purwawinangun, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Pemicunya hal-hal yang sepele saja, bermula dari pertengkaran anak kecil kemudian mengundang tawuran antar pemuda yang meluas hingga ke tawuran antar desa. Atap-atap rumah warga di kedua desa mulai dilempari batu. Tidak hanya itu warga pun menggunakan berbagai senjata tajam lainnya seperti golok dan panah untuk tawuran. Sejumlah rumah warga mengalami rusak dan terbakar, sejumlah warga pun mengalami luka-luka. Ssebagian besar diakibatkan terkena panah yang menancap di bagian tubuh, seperti di mata, kami perut, dan dada.
Mengapa mudah terjadi konflik, mengapa hal-hal kecil saja bisa memicu ketegangan dan tawuran?Para akademisi menyebut kecenderungan yang terjadi di negeri ini sebagai suatu yang aneh. Masyarakat yang santun, akan tetapi bisa tegang dan beradu fisik hanya oleh hal-hal kecil. Kecenderungan seperti ini disebut sebagai amok, istilah yang memang diadopsi dari bahasa Melayu, Amuk.
Gejala Atomisasi Masyarakat?
Salah seorang pengamat social politik mengatakan bahwa pasca jatuhnya regim politik Orde Baru, kita sedang mengalami apa yang disebut sebagai atomisasi masyarakat. Pada setiap lapisan masyarakat terpecah-pecah dan mengelompok dalam kelompok-kelompok kecil yang satu sama lain cenderung tidak bisa menyatu..
Banyak factor yang mendorong, bisa masalah SARA, politik maupun ekonomi. Gejala yang paling dominan yang muncul selama ini, masyarakat lebih mengkristal oleh karena sentiment suku dan agama, sebagaimana tampak dalam bentuk berbagai organisasi masyarakat dengan icon agama dan suku.
Bagaimana fenomena seperti ini muncul? Tentu saja tidak ada jawaban yang tunggal dan sekaligus bisa memuaskan semua kalangan. Tetapi salah satu yang kerap menggema dari organisasi masyarakat semacam ini adalah sebagai wujud artikulasi akan eksistensi dirinya yang selama ini terpinggirkan oleh karena kebijakan pembangunan masa lalu yang tidak ramah dan memberi ruang. Kelompok masyarakat dalam posisi ini, dalam dirinya terbangun kesadaran kelompok bahwa selama ini secara sistematis terjadi proses aboriginisasi.
Penjelasan lain, salah satu cara untuk bertahan terhadap perubahan social politik yang cepat, maka salah satu benteng yang bisa menjadi pertahanan adalah dengan cara menegaskan identitas diri. Melalui penegasan identitas seperti itu, akan terbangun kesadaran dan solidaritas anggota kelompok. Dengan kata lain, penegasan identitas seperti itu merupakan wahana ekspresi dan sekaligus peneguhan akan eksistensi diri dan kelompoknya. Dari sini posisi diri, eksistensi kelompok dan juga kepentingan social politik dan budayanya diartikulasikan.
Memang peneguhan diri seperti itu, merupakan satu yang wajar dilakukan oleh komunitas manapun, lebih-lebih jika berhadapan dengan masalah yang mengancam eksistensi. Contoh yang bisa dikemukakan di sini adalah, apa yang dilakukan oleh masyarakat muslim. Di Eropa misalnya, banyak orang muslim yang mengelompok dalam kelompok-kelompok kecil dan kemudian mereka aktif dalam satu kelompok sambil menegaskan dirinya, bahwa ia adalah komunitas muslim. Ekspresi seperti ini, tentu saja wajar, lebih-lebih ketika dirinya dalam posisi minoritas.
Masalahnya, yang terjadi belakangan di negeri ini, fenomena menguatnya kelompok masyarakat dalam ikatan identitas agama dan suku tidak semata-mata penegasan identitas cultural semata. Semua tentu maklum dan sekaligus menaruh empati sedalam-dalamnya terhadap kelompok masyarakat yang secara sistematis disingkirkan. Perasaan seperti ini, hampir menjadi ungkapan yang jamak diberbagai daerah di negeri ini.
Tetapi masalah ini jika tidak disikapi secara dingin dan melahirkan dan mengantarkan kepada kecenderungan yang destruktif dan sifatnya horizontal. Padahal jelas, kesenjangan yang terjadi sekarang ini tidak lain merupakan buah kebijakan politik yang sifatnya structural pada masa lalu. Jika demikian masalahnya, mengapa kegeraman dan kemarahan yang selama ini ada tidak diartikulasikan dengan cara yang dingin dengan mendesak kebijakan yang lebih memihak kepada kelompok masyarakat. Jika perlu, menuntut kebijakan affirmative action sebagai kompensasi atas kebijakan masa lalu yang tdiak ramah.
Jalan seperti ini, secara tidak langsung dilakukan oleh masyarakat Papua dan Aceh. Melalui kebijakan otonomi khusus, propinsi ini meminta kompensasi atas kebijakan masa lalu yang selain tidak ramah juga meminggirkan eksistensi masyarakat.
