Negara Kesatuan Indonesia, bisa  diibaratkan sebagai sebuah kapal besar yang sejak tahun 2014 hingga 2019 nanti, sesuai konstitusi yang berlaku dinakhodai oleh Presiden Jokowi dan bertujuan untuk mencapai Indonesia Yang Lebih Baik lewat Nawa Cita yang sudah dicanangkan. Â
Penumpang Kapal Besar tersebut adalah para pendekar pilihan dari koalisi Partai Pendukung Jokowi-JK di Pilpres 2014 yang lalu lewat perjuangan keras dan sengit telah berhasil memenangkan pertarungan pilpres  dengan gaya dan Insya Allah dengan Ridha Ilahi.  Para pendekar tadi masuk kekapal tersebut dengan menggunakan tiket secara transparan sebagai bukti kontribusi mereka selama berlangsungnya pilpres, sebagai pendukung Jokowi-JK.
Partai Hanura, yang dipimpin oleh Wiranto, adalah salah satu partai pendukung Jokowi-JK di Pilres 2014, yang lalu, menunjukkan keberatannya jika Istana harus mengundang pendatang baru di Kabinet Kerja hanya karena desakan dari sejumlah kalangan atau pihak tertentu dengan kepentingan tersembunyi.Â
Hal ini harus diwaspadai dengan cermat, karena dengan masuknya penumpang baru, dikhawatirkan kapasitas kapal NKRI nya menjadi over loaded sehingga harus menurunkan penumpang yang ada sebagai solusi yang masuk akal.
Berkaitan dengan merapatnya dua partai dari koalisi sebelah yakni PAN dan PKS yang sowan kepada Presiden Jokowi baru2 ini, dengan pernyataan politik mereka untuk mendukung Pemerintah Jokowi-JK, walaupun tetap berada di KMP sebagai pihak oposisi pemerintah. Secara lantang  PAN mengklaim telah mendapat jatah Menteri Perhubungan dan Menteri Kehutanan yang sekarang dijabat oleh sosok Profesional dan Kader Partai Pendukung Presiden Nasdem.
Hanura juga mengingatkan kembali, bahwa para pendekar Partai Pendukung Jokowi –JK telah berjuang maksimal dengan ber-darah2 dimasa Pilpres yang lalu dan hingga sekarang sangat konsisten dengan sikapnya ini, sehingga sangat wajar mendapat jatah menteri di Kabinet Kerja Jokowi. Sedangkan bagi pihak oposisi yang tidak ikut berjuang, dan sekarang ujug2 sowan sambil bilang mendukung Pemerintah Jokowi-JK, harus jelas dulu statusnya, dan layak diwaspadai bukan sebagai penumpang gelap tanpa tiket yang tak pernah berjuang sebelumnya dan tiba2 ikut numpang kapal NKRI Jokowi-JK dengan nyamannya, sambil kemudian menentang kebijakan Pemerintah di parlemen selaku oposisi.
Namun demikian, Hanura sangat menghormati hak prerogatif Presiden dan akan mendukung penuh Presiden Jokowi, sepanjang Reshuffle yang akan dilakukan hanya semata berdasarkan penilaian kinerja para menteri secara objektif dan professional.
Presiden Jokowi sendiri telah mewajibkan para Menterinya membuat evaluasi kerja selama enam bulan pertama dan rencana untuk enam bulan kedepan, dan dari Laporan inilah Presiden Jokowi akan memberikan evaluasi dengan seksama, sebelum akhirnya mebuat keputusan perlu tidaknya sang Menteri diganti, serta senantiasa waspada atas kemungkinan masuknya penumpang gelap ke kapal NKRI yang dinakhodainya ini.
Sumber :Â
