Dalam fungsi Anggaran, DPR tidak menunjukkan peran efektif untuk memberi masukan terhadap rancangan anggaran yang diajukan. Ketika DPR ribut tentang sejumlah BUMN bermasalah, tapi prakteknya malah menyetujui peningkatan anggaran bagi BUMN bermasalah tersebut.
Dalam APBN Perubahan 2015, DPR tidak memperjuangkan anggaran kesehatan sebesar 5% dari total APBN seperti diamanatkan oleh UU, padahal pos itu untuk kepentingan rakyat banyak.
Sebaliknya, anggota DPR malah sibuk memperjuangkan dana aspirasi dan anggaran pembangunan gedung DPR, dalam memaksimalkan fungsi Anggaran yang dimilikinya, yang lebih mengutamakan kepentingan internalnya semata.
Adanya penambahan fungsi Diplomasi DPR seperti diatur dalam UU MD3, hanya berimbas dengan makin seringnya kunjungan kerja pimpinan dewan ke luar negeri, padahal secara kelembagaan DPR punya ruang untuk melakukan pergaulan internasionalnya lewat Badan Kerja Sama Antar Parlemen. Hal ini hanya sekedar ikut intervensi peran pemerintah yang sudah memiliki stuktur, relasi dalam diplomasi dan kebijakan luar negeri.
Malahan Masinton Pasaribu dari fraksi PDIP, mengakui bahwa kinerja memble DPR ini disebabkan oleh seringnya pimpinan dan anggota DPR berkunjung ke luar negeri, yang cuma sekedar piknik sambil menghabiskan uang Negara, dan sepulangnya tidak pernah ada laporan hasil kunjungannya tersebut yang konkrit bermanfaat buat rakyat.
Dengan kinerja buruk DPR RI seperti itu, maka adalah wajar bila publik marah, kecewa dan ada pula yang ber wacana untuk membuat membubar DPR melalui sebuah referendum.
Sumber :
Â
Â
Â
Â
