Gambar : MajalahDetik
Sudah menjadi rahasia umum bahwa PDI Perjuangan sebagai partai pendukung utama Presiden Jokowi adalah pihak yang paling heboh menghembuskan dan mendesak agar reshuffle kabinet kerja segera dilakukan Presiden Jokowi dengan menyodorkan sejumlah anggota tim sukses yang berjasa memenangkan Jokowi semasa pilpres se-olah2 sebagai balas jasa. WaSekjen PDIP Ahmad Basarah mengatakan : “mestinya kita dapat tiga kali lipat jatah menteri menjadi 12 kursi”, ujarnya.
Seorang menteri yang juga elit kader PDIP melontarkan rumor panas yang menyatakan ada rekaman tentang seorang menteri yang mengatakan “Presiden tidak tahu apa2” dan dianggap sebagai penghinaan terhadap Presiden, dan meminta sesegera mungkin menteri tersebut dipecat. Namun ternyata rekaman tersebut tidak diketemukan.
Dengan dingin Presiden Jokowi, tidak menanggapi serius rumor tersebut, namun memerintahkan Staf Presiden Luhut B Panjaitan membuat laporan kinerja menteri2, dengan kriteria sbb :
- Kinerja Penyerapan Anggaran
- Nomenklatur dan pengisian pejabat
- Citra Kementrian
- Skala 1-10.
Dari laporan tersebut terungkap ada beberapa menteri dengan nilai rapor merah yakni 5,5 antara lain :
- Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatmo.
Masalah : Kinerja Total Nilai 5, kerap melontarkan pernyataan kontroversial.
Asal : Partai Nasdem
Pendidikan : Akademi Angkata Laut
Rekam Jejak : - KetuaBidang Hukum Nasdem
- Kas Staf TNI AL (2008-2009)
- Kasum TNI
- Dirjen Perencanaan Hankam
- Menteri Perencanaan Pembanguna/Kepala Bappenas, Andranof Chaniago.
Masalah : Dianggap tidak bisa menterjemahkan Nawa Cita jadi program kerja dan menghilangkan Deputi Infrastruktur.
Asal : Profesional
Pendidikan : - Doktor Ilmu Filsafat UI
- Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik UI
Rekam Jejak :
- Pendiri dan DIrektur Eksekutif Cirus Surveyors Group
- Tim Pakar Jokowi-JK
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Yuddy Chrisnandi
Masalah : Kinerja Total Nilai 5 dan disorot terlambat nya pembenahan nomenklatur serta pengisian pejabat di kementrian dan instansi baru.
Asal : Partai Hanura
Pendidikan : S3 Ilmu Politik UI
Rekam Jejak :
- Anggota DPR Golkar (2004-2009)
- Ketua Dept. Organisasi dan Kaderisasi DPP Golkar (2004-2009)
- Ketua DPP Hanura dan Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (2010-2015)
- Staf Akhli Kapolri (1998-1999)
- Anggota MPR RI (1998-1999)
- Menteri Parawisata, Arief Yahya
Masalah : Kinerja total Nilai 5
Asal : Profesional
Pendidikan : Doktor Manajemen Bisnis Unpad
Rekam Jejak : Dirut PT Telkom TBK
- Menteri Keuangan, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro
Masalah : Kinerja Total Nilai 5, disorot karena melemahnya rupiah dan kurang piawai dalam komunikasi politik dengan DPR.
Asal : Profesional
Pendidikan : Doktor Bidang Ilmu Regional dan Ekonomi Pembangunan, University of Illinois, USA.
Rekam Jejak :
- Wakil Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu II
- Komisaris PT PLN
- Komisaris PT Antam
- Guru Besar FEUI
- Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel
Masalah : Kinerja Total Nilai 5, sempat disorot Jokowi perihal kenaikan harga beras dan dwelling time di Tanjung Priok.
Asal : Profesional
Pendidikan : Sarjana Ilmu Perdagangan, Chuo University, Japan.
Rekam Jejak :
- Dirut PT Gobel Interntional Holding
- Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Infrastruktur Kadin (2013-sekarang)
- Ketua Koorinator Bidang Penggalangan Dana PMI (2009-sekarang)
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar
Masalah : Kinerja Total bernilai 5
Asal : Partai Kebangkita Bangsa (PKB)
Pendidikan : Magister Hukum Universitas Kebangsaan Malaysia.
Rekam Jejak :
- Anggota DPR (2004-2014)
- Ketua Fraksi PKB (2009-2014)
- Wakil Ketua Lembaga Perekonmian PBNU.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan
Masalah : Penyerapan Anggaran yang rendah
Asal : Profesional
Pendidikan :Doktor Ilmu Politik Northtern Illinois University, USA.
Rekam Jejak :
- Rektor Universitas Paramadina
- Penggagas Gerakan Indonesia Mengajar
- Ketua Komite Etik KPK
- Balon Presiden Partai Demokrat
- Jubir Tim Pemenangan Jokowi –JK
Akhirnya kita berharap bahwa Presiden Jokowi dengan kewenangan hak prerogatifnya, kalaupun terpaksa harus melakukakan reshuffle kabinet kerja, hanya dilakukan berdasarkan kebutuhan professional dan tidak karena desakan partai pendukung utamanya, sekalipun.
Sumber :
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H