Gambar : Britabagus.com
Tujuh bulan pasca pelantikan Jokowi Presiden kita banyak dihebohkan oleh berita2 sbb :
1.Kisruh rebutan posisi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat antara kubu KMP dan KIH dan berlanjut ke rebutan posisi Komisi2 yang hanya mempertontonkan tanpa malu hasrat berkuasanya para anggota dewan dan nyaris tanpa berita tentang tugas utama mereka yang membuat undang2 untuk kepentingan rakyat. Selain itu para pimpinan DPR ini sering melontarkan isu yang umumnya selalu menentang apapun kebijakan pemerintah yang sedang berjalan.
2.Kisruh KPK versus Polisi yang dimulai dengan Penunjukan Budi Gunawan (BG) sebagai Calon Tunggal Kapolri yang sudah ditersangkakan KPK, sehingga akhirnya dibatalkan oleh Presiden dan diganti oleh Kapolri baru yaitu Badrodin Haiti, yang secara kebetulan juga diisukan sebagai pemilik rekening gendut seperti BG. Episode ini berlanjut dengan aksi balas dendam Polisi kepada KPK dengan men tersangkakan dua pimpinan KPK yaitu Abraham Samad dan Bambang Wijayanto yang sulit dibantah sebagai aksi kriminalisasi atas kasus ringan dan menyinggung standar ganda yang diterapkan oleh polisi, dan terakhir dengan ditangkapnya penyidik terbaik KPK Novel Baswedan sebagai aksi kriminalisasa lainya. Dan yang tidak kalah aneh BG akhirnya diangkat menjadi Wakapolri secara senyap dan tertutup, ketika Presiden Jokowi sedang disibukan dengan Peringatan KAA yang ke 60.
3.Dampak dari kisruh KPK dan Polri ini membuat timbulnya wacana dilibatkannya TNI kedalam KPK untuk mencegah terulangnya aksi se-wenang2 polri sebagai lembaga hukum bersenjata terhadap KPK. Wacana ini disambut hangat oleh TNI dan akan menempatkan dua pensiunan Jenderal di jajaran pimpinan KPK.
Dari kehebohan2 tersbut maka dengan kasat mata, publik dan masyarakat awam dapat melihat bahwa Lembaga2 yang bekerja sesuai dengan harapan rakyat hanyalah KPK dan TNI, sedangkan DPR dan Polisi hanya pamer kekuatan dan kekuasaan tanpa mendengar apapun aspirasi masyarakat atas isu2 yang sedang berkembang sambil melaksanakan syahwat berkuasanya dengan riang gembira dan sangat mantabnya.
Terkait dengan itu, Poltracking Indonesia melakukan survey tentang evaluasi publik terhadap kinerja institusi nyang diselenggarakan dari tanggal 23 Maret-31 Maret 2015 dengan melibatkan 1.200 responden di seluruh Indonesia, dengan margin of error 2,9 % dan tingkat kepercayaan 95 %, dengan hasil yang dirilis 19 Mei 2015 sbb :
A.Lembaga dengan kinerja memuaskan :
1.KPK 69,4 %
2.TNI 67,9 %
3.KPU 44,8 %
B.Lembaga dengan kinerja tidak memuaskan
1.DPR 66,5%
2.Parpol 63 %
3.Polri 55,9%
Hasil survey ini, sejatinya hanyalah sebagai pembuktian bahwa suara publik dan masyarakat sudah cerdas, tidak bisa dibungkam ataupun direkayasa oleh pengalihan isu dan pencitraan  para elit di lembaga2 yang tidak berkinerja seperti harapan rakyat, dan bisa dipastikan bahwa hasil ini akan dibantah keras oleh para elit Parpol dan Polisi, seperti biasanya.
Sumber :