Saya menemukan sebuah gambaran menarik dari tulisan Indra J. Piliang di blog berjudul Mencari Pemimpin Muda seputar realita kekuasaan. Gambaran tersebut menyatakan bahwa APBN Indonesia hanya sebesar Rp. 1.400 Trilyun, sementara, GDP Indonesia sebesar Rp. 7.200 Trilyun. Sehingga bisa dikatakan bahwa kelompok pebisnislah yang menggerakkan dana selebihnya yang berjumlah Rp 5.200 Trilyun. Gambaran dana tersebut menunjukkan bahwa kelompok Political Society (Para pejabat, juga orang-orang yang ganjinya ditanggung langsung oleh APBN) tidak lebih berkuasa dari para penggiat bisnis.
Suatu peringatan agar kita jangan terlalu percaya bahwa yang benar-benar mengendalikan kuasa atas negara adalah para pejabat. Ini merupakan kacamata yang baik bagi kita dalam memandang jalannnya kekuasaan. Terutama, bagi kita yang percaya bahwa para pejabat sering korupsi. Adanya korupsi menunjukkan bahwa uang sangat dihargai, dan itu merupakan jalan mulus bagi para pebisnis untuk benar-benar lebih berkuasa dari political society, dimana mereka bisa membuat pemerintah (yang korup) tunduk pada mereka. Penguasa korup tunduk pada suap.
Korupsi
Dengan pertimbangan moral ataupun tidak, suap dan korupsi yang kini mewabah di kalangan pejabat harus kita pahami sebagai sesuatu yang memang sukar dihilangkan. Mengingat pula, kontestasi kekuasaan yang berlangsung di Indonesia tergolong high cost politic. Masyarakatnya sendiri juga korup. Terbukti dari kerelaan mereka memilih calon pejabat atau partai tertentu dalam pemilu karena telah disodorkan uang kantongnya terlebih dahulu.
Pejabat korupsi karena mahalnya biaya kampanye, biaya kampanye tinggi karena rakyat turut korupsi saat pemilihan. Rakyat korupsi karena tak tahan miskin, rakyat terjebak miskin karena uang negara tak jelas arahannya. Arahan uang negara tak jelas, ya karena pejabat banyak yang korupsi. Seperti itu contoh rentetan lingkar setan tak berujung dari praktik korupsi, cuplikan high cost politic negeri kita.
Praktek bisnis jadi praktek politik. Mencari keuntungan (uang) yang sebesar-besarnya, dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Jadilah, korupsi, kolusi, dan nepotisme dipegang sebagai pilihan yang menggiurkan. Bukan kegelisahan atas kesusahan-kesusahan rakyat lagi yang menjadi motivasi utama, tapi keuntungan pribadi atau kelompok. Suap dianggap biasa. Selebihnya, agar sedikit elok, kepercayaan rakyat diserahkan pada tindakan-tindakan rias cover alias pencitraan.
Wabah Kapital
Indonesia selayaknya bertumpu pada kemajuan budaya. Namun, zaman telah menuntut untuk mengesampingkan kelayakan tersebut dan harus menggeluti dinamika ekonomi global. Masuknya jejaring kapitalisme asing yang menguasai segenap aset penting dan besar dalam negeri kini menjadi hal yang tak terelakkan, dalam artian sudah terjadi.
Tak pelak, budaya banyak tergerus. Perekonomian kerakyatan banyak yang mati suri. Kemajuan perekonomian Indonesia karena kebijakan-kebijakan yang ada ternyata hanyalah kemajuan pemodal asing. Bukan kemajuan ekonomi rakyat karena memang pihak pemodal asing yang banyak menguasai korporasi-korporasi besar dan penting yang berdiri di Indonesia. Perekonomian kita bernafas dari genggaman mereka.
Mereka 'cinta' Indonesia. Melihat, Indonesia kaya sumber daya alamnya. Indonesia adalah supplier yang menjamin kelancaran perolehan bahan mentah atas industri-industri skala internasional. Selain supplier, Indonesia negara yang banyak pula rakyat konsumtifnya. Rakyat Indonesia suka beli barang demi gengsi, suka beli barang karena barang tersebut produk baru sekalipun belum tentu bermanfaat, dan ada berbagai alasan lainnya yang membuat rakyat Indonesia dinilai sebagai sasaran yang empuk. Indonesia adalah supplier bahan mentah dan pasar yang empuk bagi para pemodal asing.
Tak bisa dipungkiri memang banyak lapangan kerja yang tercipta dari hadirnya modal asing tersebut. Banyak pula kemajuan pembangunan fisik yang bisa dicapai. Tapi, tetap harus disadari bahwa rakyat Indonesia layak mandiri. Dan pembangunan fisik belum tentu menjawab kebutuhan akan kesejahteraan rakyat kebanyakan.
