Rupanya sang presiden yang tadinya mencoba berlagak pilon ikut gerah juga diserang kiri kanan. Namun mau menyalahkan siapa sementara Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan telah ditandatanginya? Ditandatangi sang presiden loh, bukan ditanda tangi Soni kwak waaw yang rabun atau Mak Ijah pengen ke Mekkah.
Sang Presiden mencoba berdalih bahwa kenaikan tunjangan adalah akibat dari permintaan DPR yang sulit ditolak. Namun anggota DPR melalui Trimedya Panjaitan ternyata tidak mau dijadikan tumbal. Meski mungkin saja diam-diam para anggota dewan bayak juga yang nafsu ileran dengar uang tunjangan mau ditambah. Urusan duit? Tuyul aja doyan apalagi gue.
Urusan makin runyam dan DPR ogah disalahkan, maka sang presiden terpaksa cari kambing hitam baru. Siapa lagi yang jadi sandsack kalau bukan Menkeu kita yang ternoda.
Dalihnya sang presiden, " Tidak semua hal itu saya ketahui 100 persen. Artinya, hal-hal seperti itu harusnya di kementerian. Kementerian men-screening apakah itu akan berakibat baik atau tidak baik untuk negara ini," ujar Jokowi saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (5/4/2015).
Jokowi menceritakan, setiap harinya dia harus menandatangani dokumen yang begitu banyak. Sehingga, sebagai orang nomor satu negeri ini, Jokowi mengakui dirinya tidak selalu memeriksa semua dokumen itu.
"Apakah saya harus cek satu-satu? Berarti enggak usah ada administrator lain dong kalo presiden masih ngecekin satu-satu," kata dia.
Jokowi membantah bahwa dirinya kecolongan dalam kebijakan yang mengundang kontroversi kali ini. Dia hanya menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang melibatkan uang negara yang besar seharusnya dibahas dalam rapat terbatas atau rapat kabinet.
" Tidak lantas disorong-sorong seperti ini," ucap dia.
Bambaaang, Bambaang, kesian amat nasib lu dijedotin melulu...ha..ha
Apakah saat meneken yang mana daripada itu kertas, bapake presiden cuma main teken gitu saja kah? Bukankah ketika teken, bapake seharuse matane mendelik melotot kabe membaca biar tidak semrawut? Kudu ditanyakan dulu maksudnya apa kan? Sebego apa pun kalau kita disodori kertas buat tanda tangan pasti kita harus tahu tujuannya?
Bagaimana kalau itu menkeu niat jual pulau Bali lalu tanpa ba bi bu sang presiden main teken begitu saja? Kalau hanya ingin jadi presiden tapi ogah bertanggung jawab, baik terhadap ketidak becusan diri sendiri dan para pembantu, mending nenek gua yang jadi presiden.
