Pindah Ibu Kota Baru: IKN Nusantara Potensi Jadi Transformasi Gravitasi Ekonomi Internasional

Selain itu, beban populasi penduduk yang meningkat tidak dibarengi dengan pelayanan dan pengetahuan yang memadai, sehingga menyebabkan ketimpangan fasilitas umum, kekurangan lahan pemukiman, hingga isu lingkungan lainnya seperti banjir, pencemaran air dan tanah. 

Dominasi isu ketimpangan sosial dan ekonomi ibu kota yang berkepanjangan, menjadi titik balik akan kembalinya proyeksi visi terkait pemindahan ibu kota negara ke wilayah baru. 

Bukanlah hal baru, isu pemindahan ibu kota Jakarta sebenarnya sudah hadir sejak 1957, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, namun rencana tersebut tak kunjung terwujud karena keterbatasan anggaran dan pemerintahan yang belum stabil.

Wacana pemerintah terkait pemindahan ibu kota baru, telah digadang-gadang sejak tahun 2017. Namun, usulan ini kembali diangkat pada 2019, yang selanjutnya diteruskan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai leading sector. Rencana ini kemudian diagendakan menjadi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Menurut Presiden RI, Joko Widodo, sudah saatnya Indonesia menghadirkan pembangunan yang Indonesia sentris, bukan Jawa sentris, mengingat luas alam Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.

"Saat ini 58% dari PDB ekonomi kita terpusat di Pulau Jawa 58%, kemudian populasi 56% atau sekitar 149 juta penduduk kita ada di pulau Jawa, bermukim di Pulau Jawa. Betapa pulau Jawa ini sangat terbebani dengan jumlah yang sangat besar itu," tegas Presiden Jokowi pada pidato Sambutan IKN: Sejarah Peradaban Baru, 18 Oktober 2022.

Agenda ini pun telah memutuskan bahwasanya pemindahan lokasi IKN Nusantara terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara Timur dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Prospektif utama dari pemindahan IKN tak lain adalah untuk mewujudkan misi pemberdayaan dan pengembangan yang merata, serta menciptakan episentrum baru pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa. 

Hasil sensus penduduk tahun 2020 yang dimiliki oleh Kemendagri, membuktikan sebanyak 131,79 juta jiwa atau 55,94% penduduk Indonesia berada di Jawa dan 6,13% penduduk Indonesia berada di Kalimantan. Selain pemerataan dan bentuk upaya pembaruan kualitas ekonomi.

Kalimantan Timur juga dinilai sebagai wilayah yang cocok dari segi geografisnya, dimana diprediksikan sebagai daerah minim bencana alam dan jauh dari ancaman kawasan gunung berapi, sehingga cocok menjadi pusat pemerintahan dan administrasi. Bukan hanya dari segi domestik, namun pemilihan lokasi ibukota di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut, juga memiliki keuntungan dari aspek internasional.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa menyebutkan "IKN Nusantara memiliki fungsi sentral dan menjadi simbol identitas negara sebagaimana pula sebagai pusat baru dari gravitasi ekonomi". 

Gravitasi ekonomi?

Gravity model merupakan salah satu teori yang kerap digunakan dalam perdagangan internasional. Pertama kali diperkenalkan oleh Jan Tinbergen tahun 1962, dimana siklus perdagangan internasional memiliki pola yang mirip dengan teori gravitasi Isaac Newton, bahwa "Gaya tarik gravitasi yang bekerja antara dua benda berbanding lurus dengan massa masing-masing benda (hasil) dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda." Masa benda diibaratkan dengan GDP sedangkan jarak digambarkan dengan jarak dua negara.

Dalam konteksnya, lokasi IKN Nusantara berpotensi memberi pengaruh kuat atas teritorial Indo-Pasifik, kawasan IKN akan berdekatan dengan laut Arafura, Samudera Pasifik, dan laut Celebes dan mendorong Indonesia dalam memainkan peranan pentingnya dalam citra ASEAN dan Indo-Pasifik.