Maka dari itu, studi kasus tersebut telah berhasil menjelaskan bahwa terdapat tiga pola penetrasi kapital oleh China hingga menciptakan situasi yang berpotensi gagal bayar hutang dalam skala tinggi. Pertama, China menyalurkan bantuan pinjaman hutang dalam skala besar melebihi kemampuan pihak debitur. Kedua, China telah melakukan controlling berbagai sektor strategis vital seperti pelabuhan, jalan raya, saluran air, dan jalan raya menyebabkan adanya penyaluran dana dalam jangka waktu panjang sehingga menyulitkan pengembalian hutang. Ketiga, mendorong peningkatan kurs pada mata uang resmi China sebagai gerakan memperkokoh sektor finansial.
Dari kasus jebakan utang tersebut, telah memberikan gambaran mengenai strategi ekonomi politik internasional China. Hal yang perlu di garis bawahi yaitu terdapat mutual benefites di balik kerjasama ekonomi yang ditawarkan. China telah berkomitmen akan mempertahankan sifat kapitalis sebagai bagian dari ambisi China dalam menguasai perekonomian global sebagai negara superpower. Dengan demikian, sangat penting bagi pelaku hubungan internasional memahami strategi ekonomi politik global China. Lantas, apakah Indonesia dapat terjerumus ke dalam proyek jebakan utang China ?
Utang China Dept Trap : Nasib Indonesia ?
Jika di lihat dari data inflasi riil tahunan, faktanya pemerintah Indonesia hingga saat ini dihadapkan dengan persoalan keterbatasan modal. Kebijakan pengelolaan stabilitas harga dapat berdampak pada dinamika ekonomi nasional di lihat dari demand dan supply. Dengan persoalan ini, pemerintah Indonesia mengantisipasinya dengan mobilisasi modal dalam bentuk pinjaman utang. Untuk menghindari pinjaman dalam jangka panjang, pemerintah harus berupaya mencukupi ketersediaan dan keberlanjutan strategis dalam proses legislasi penggunaan hutang.
Dari data Executive Analyst Bank Indonesia, telah melansir bahwa laporan utang Indonesia ke China terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pada Maret 2022, jumlah penyokongan pinjaman modal yang diberikan oleh China kepada Indonesia telah menduduki posisi keempat sebagai kreditur terbesar di Indonesia. Dari kebijakan tersebut, upaya kerjasama yang ditawarkan China ke Indonesia mendapatkan kritikan pedas. Apa penyebab adanya hujan kritikan atas kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia?
Pada dasarnya, konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas-aktif tidak sesuai dengan konsekuensi dari Chinesse Debt Trap. Secara struktural, Indonesia memiliki kebutuhan yang lebih tinggi, berbanding terbalik dengan China yang memiliki nilai kekuatan yang lebih besar dibandingkan Indonesia. Dari hal tersebut terlihat bahwa China memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kepentingan Indonesia. Dengan adanya beban moral, Indonesia secara tidak langsung lebih banyak menyesuaikan kepentingannya dengan China. Hal inilah yang kontra dengan prinsip bebas aktif Indonesia.
Tidak hanya itu, kebijakan pemerintah Indonesia juga menjadi kontroversi akibat kurang cermatnya memahami motif di balik proyek vital Indonesia yang bersumber dari dana China. Sudah jelas terlihat bahwa China menciptakan situasi ketergantungan terhadap pemerintah Indonesia. Dengan demikian untuk menghindari strategi penetrasi kapital China, pemerintah Indonesia harus memprioritaskan pada pengurangan utang pihak swasta sebagai upaya menghapus utang China yang dianggap sangat mengancam perekonomian Indonesia. Selain itu, pemerintah harus konsisten mengkontrol stabilitas nilai mata uang untuk menghindari peningkatan output dalam negeri.
Namun, Proyek Belt and Road Initiative (BRI) dapat disesuaikan dengan kepentingan nasional Indonesia jika pemerintah konsisten mengelola berbagai strategi management, sebagai berikut : 1) pemerintah berkomitmen melindungi isu kerjasama antar kedua belah pihak untuk menghindari sentimenitas di masyarakat; 2) selektif terhadap perusahaan yang terlibat (track record baik); dan 3) tindakan preventif terhadap praktek pelanggaran kesepakatan yang mungkin terjadi dalam hubungan kerja sama. Dengan memperhatikan hal tersebut, Indonesia akan aman dari jeratan hutang China yang dapat mencengkram ekonomi politik ibu pertiwi.
