Saat ini, kebangkitan China di bidang ekonomi dan politik global berhasil mendominasi literatur hubungan internasional. Hal tersebut menjadikan China sebagai pusat perhatian seluruh aktor hubungan internasional. Tidak hanya aktor hubungan internasional saja, negara dengan sebutan Tirai Bambu ini telah berhasil mempengaruhi masyarakat Internasional melalui berbagai strategi ekonominya. Sebagai negara industrialisasi, kebijakan luar negeri China sangat proaktif sehingga berhasil mengindikasikan kekuatan dari China. Kekuatan ekonomi  politik yang dimiliki oleh negara tirai bambu ini, telah berhasil  menantang otoritas negara barat. Oleh sebab itu, tidak heran lagi jika China menjadi salah satu negera yang berhasil mendongkrak tatanan ekonomi politik global. Lalu, yang menjadi pertanyaan yaitu gagasan apa yang dikeluarkan oleh otoritas negara China hingga muncul istilah "Kreditur Dunia" oleh warganet di berbagai media massa? Apa rahasia ekonomi politik di balik gagasan tersebut?
Sebelum mengeksplor berbagai gagasan terkait strategi ekonomi politik China, alangkah lebih baik membahas mengenai Capitalisme with Chinese Characteristic. Konsep tersebut sebagai bagian dari kerangka konseptual penulis dalam membaca dan menganalisis strategi ekonomi politik China. Bukan menjadi hal yang asing lagi jika kapitalisme dijadikan sebagai bagian dari asosiasi strategi ekonomi pasar global dari China. Hal tersebut dapat dinalurikan dengan berbagai kebijakan dari sistem kapitalisme China yang memiliki karakteristik kebijakan yang partikularistik dan oportunitis. Meskipun identik dengan basis komunisme, negara tetap memiliki sistem pragmatism ekonomi politik yang kuat sebagai bagian dari kepentingan nasional. Oleh sebab itu, pihak otoritas China tetap menggunakan kapitalisme sebagai konsep dasar kebijakannya. Lantas, dengan kajian kerangka konseptual di atas mendorong penulis untuk menganalisis bagaimana aksi ekspansi kapital yang dilakukan oleh China?
Si Tuan Kreditur : Kebijakan Manipulatif ?
Tidak dapat dipungkiri lagi, peningkatan perekonomian Tiongkok sangat signifikan pada masa kepemimpinan Xi Jinping. Pemimpin negeri tirai bambu tersebut, Â telah mendorong eksistensi perekonomian China dengan membangun hubungan diplomatis menggunakan konsep win-win solution dengan negara di berbagai belahan dunia. Hal tersebut diperkuat dengan statement dari Menteri Luar Negeri China, Wang Yi yang menyatakan bahwa "Model pembaharuan hubungan internasional terbaru menggunakan basis kerjasama dengan sifat win-win solution and cooperation yang diharapkan membawa jalan pikiran menuju masa depan kemanusiaan." Konsep pembaharuan yang dikemukakan oleh Xi Jinping ini terbukti dapat meyakinkan dunia untuk membawa China sebagai negara dengan kekuatan perekonomian terbesar.
Dalam meningkatkan kekuatan China di bidang ekonomi politik, Xi Jinping sebagai presiden China mengemukakan suatu kebijakan Belt and Road Initiative (BRI). Sejak dicetuskannya, gagasan ini telah menjadi suatu kontroversi dari warganet perihal strategi memperkuat pengaruh geopolitiknya. Gagasan yang telah dicetuskan Xi Jinping tersebut, pada dasarnya memiliki tingkat penetrasi tinggi yang diimbangi dengan kekuatan kapital yang sangat besar berdasarkan resolusi berbagai penelitian ekonomi politik global. Hal tersebut dapat diartikulasikan bahwa kebijakan tersebut membutuhkan pendanaan yang sangat besar di bidang infrastruktur, investasi, dan peminjaman modal.
Akan tetapi, kebijakan yang disinyalir sebagai upaya penyelesaian kesenjangan global ini bukan semata-mata bentuk implementasi ekonomi belaka. Melainkan bentuk implementasi kebijakan negara softpower yang melancarkan pengaruh ekonomi dan politiknya. Dapat disinyalir sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar, Xi Jinping memiliki ambisi yang sangat kuat untuk mendorong China terus mempertahankan keagresifannya melancarkan aksi penetrasi ekonomi politik internasional. Oleh sebab itu, dalam kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) difokuskan pada bidang perdagangan, investasi, dan bantuan luar negeri (foreign aid). Kontroversi terjadi pada strategi bantuan luar negeri oleh China kepada sebagian besar negara di dunia. Mengapa program bantuan luar negeri yang diselenggarakan oleh Belt and Road Initiative (BRI) telah menjadi kontroversi?
Selain perdagangan dan investasi, strategi yang telah dicetuskan oleh China yaitu Bantuan Luar Negeri. Bantuan pinjaman lunak yang ditawarkan China merupakan bagian dari strategi global dalam memperluas penetrasi ekonomi serta mewujudkan ambisi China sendiri untuk menguasai perekonomian global. Untuk melancarkan hal tersebut, negeri tirai bambu tersebut telah menargetkan penyaluran pinjaman kepada berbagai negara berkembang. Pendanaan lunak yang berwujud bantuan luar negeri tersebut berhasil meluas secara global dengan cepat.
Pada abad ke-21 ini banyak negara yang telah menikmati sodoran biaya lunak dari China. Meningkatnya ketergantungan dunia terhadap China dapat mempengaruhi dinamika geopolitik global. Jika dihubungkan dengan perpektif hubungan internasional, dinamika Belt and Road Initiative (BRI) mencerminkan gagasan Maersheimer (2014), dengan menggunakan perspektif ofensif, dimana dinamika global yang anarki menciptakan tindak agresif sehingga kebangkitan ekonomi China melalui BRI dijadikan sebagai upaya security kepentingan nasional dan melindungi dominasi kekuatan China.
Dalam kurun waktu 3 dekade, pendanaan yang dikeluarkan oleh China meningkat secara signifikan serta dinikmati oleh berbagai negara dan organisasi internasional. Menurut hasil penelitian di tahun 2021, setidaknya terdapat 20 organisasi internasional dan 122 negara di dunia yang telah menerima bantuan finansial dari China. Dari kajian di atas, telah berhasil mengilustrasikan bahwa bentuk kamuflase bantuan luar negeri China menuju jebakan hutang (dept-trap) global yang bermuara pada struktur kekuasaan (structural power). Aksi dept-trap yang dilakukan oleh China ( lender) pastinya memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kebutuhan. Struktur power China tersebut terlihat pada beberapa negara yang tercengkram dalam chinesse dept trap yaitu Zimbabwe, Kamerun, Djibouti, dan Sri Lanka. Dari keempat negara tersebut bisa di analisis bahwa tingkat kebutuhan lebih tinggi dibandingkan dengan types and availability of goods yang dimilikinya.
Dari ilustrasi di atas, ketimpangan kekuasaan tersebut, China memiliki pengaruh lebih besar untuk mengoperasionalkan kepentingannya dan membentuk kondisi dependency yang berujung jebakan hutang dalam jangka waktu panjang. Sementara pihak debitur, lebih banyak menyesuasikan kepentingan dengan China. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa ambisi China untuk menguasai perekonomian global bersifat sangat agresif dan kapitalis.
Dengan adanya rute struktur kekuasaan tersebut, menjadikan prioritas dan sikap China yang mendominasi guna melancarkan ekspansi kapital yang lebih luas di kawasan investasi, pinjaman, dan utang dari dept-trap. Dengan begitu, pihak negara debitur (Zimbabwe, Kamerun, Djibouti, dan Sri Lanka) tidak memiliki cukup kekuatan untuk menompang kesenjangan tersebut. Karena adanya keterbatasan ruang negoisasi, pihak peminjam tidak memiliki akses untuk meminta bantuan eksternal selain menerima ketentuan secara kondisional.Â
