KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah salah satu bentuk penanganan masalah gratifikasi yang terlampau besar. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi di dunia. Hal ini yang menjadikan keresahan masyarakat untuk dapat hidup lebih baik, makmur dan sejahtera. Finansial yang dimiliki oleh para elit politik, penguasa dan semua golongan kaya semakin membabi buta mengambil hak rakyat kecil. Sungguh ironis Indonesia saat ini, banyak yang kaya semakin kaya dengan hasil-hasil korup. Orang yang seharusnya menjadi pelayan mayarakat tapi mereka menguras uang rakyat dengan sebesar-besarnya untuk kemakmuran sendiri dan keluarga. Apakah halal uang tersebut untuk digunakan menghidupi keluarganya?
Begitu halnya dengan pembuatan gedung KPK yang saat ini memuncak dimedia manapun. Sebenarnya pantaskah hal semacam ini menuai konflik yang menyebabkan perseteruan? Mungkin negara kita ini butuh sistem yang benar-benar transparan untuk mewujudkan goog governance yang riil. Tidak sekedar bicara tapi dengan tindakan yang tegas dan dukungan kekuatan hukum yang perlu diikutsertakan didalamnya. Fungsi pengawasan yang minim saat ini ditambah dengan sebuah komisi yang bergerak diranah politik dan hukum ini sanagtlah didambakan oleh warga. Tapi meskipun begitu, KPK dimata publik menuai kontroversial. Belum lagi kabar yang diberitakan oleh media, pembangunan gedung KPK yan diajukan pada legislatif sejak tahun 2008 ini belum mendapatkan respon yang positif. Yang artinya KPK bisa mendapatkan persetujuan untuk dapat membangun gedung baru, karena minimnya fasilitas dan tempat untuk pegawainya. Meskipun hal ini nyata, tapi kerja KPK yang belum maksimal untuk penindaklanjutan kasus suap korupsi menjadikan sebagian masyarakat merasa kurang puas. Belum selesai kasus per kasus sudah minta tambahan untuk pembangunan gedung. Indonesia butuh pemimpin yang jujur, transparan, dan sanggup memberikan perlindungan terhadap masyarakatnya. Oleh sebab itu, kalaupun KPK tetap berlanjut dan akhirnya mendapatkan dana dari DPk dan gerakan koin untuk KPK maka berikanlah masyarakat haknya untuk hidup dengan sejahtera, tanpa ada elit-elit politik dan penguasa yang haus dan lapar akan dirinya sendiri tapi benar-benar mengutamakan rakyat Indonesia, lebih-lebih rakyat miskin yang hidupnya masih butuh uluran tangan untuk menyambung hidupnya.
