Pertentangan antara kubu Sukarno dan kubu MPRS yang dikomandoi AH Nasution semakin terang ketika Pimpinan MPRS, 16 Februari 1967, mengeluarkan Keputusan No. 13/B/1967 tentang Tanggapan Terhadap Pelengkapan Pidato Nawaksara, yang isinya: MENOLAK PELENGKAPAN PIDATO NAWAKSARA. Alasan penolakan Nawaksara dan Pelengkap Nawaksara oleh MPRS karena tidak memenuhi harapan anggota-anggota MPRS dan bangsa pada umumnya. Dalam dua pertanggung jawaban tersebut tidak dijelaskan terperinci kebijaksanaan Presiden mengenai pemberontakan kontra-revolusi G30S/ PKI, kemunduran ekonomi, dan kemerosotan akhlak. Tanggapan ini benar-benar mengecewakan Sukarno. Padahal, pemangku Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata ini berpikir sudah memberikan jawaban yang jujur, memenuhi harapan dari apa yang ditanyakan, serta sesuai persyaratan yuridis.
Pidato Presiden Sukarno www.youtube.com/watch?v=fjD0gB4BU7o
> Sejak malam terjadinya pembunuhan sejumlah jenderal senior Angkatan Darat pada malam tanggal 1 Oktober 1965 yang kemudian menjadikan keamanan di hampir seluruh pelosok Indonesia mencapai titik terendah disebabkan pembunuhan jutaan manusia Indonesia yang dikatakan sebagai PKI -tanpa proses pengadilan- lalu keluarnya Surat Presiden tertanggal 11 Maret 1966 yang ternyata ditandatangani di sebuah kop surat Markas Besar Angkatan Darat -bukan di atas kop resmi Kepresidenan- sampai dengan keluarnya keputusan MPRS 16 Februari 1967, memiliki benang merah yang tak terputus tentang upaya pemberhetian Sukarno sebagai Presiden RI.
Apakah sejarah tetap diam dengan mengatakan peristiwa ini bukan sebagai KUDETA? Mari kita gali kembali sejarah masa lalu Republik ini. Indonesia memang tak hidup di masa lalu. Namun mengaburkan sejarah masa lalu sebuah Bangsa bisa membelenggu perjalanan ke masa depan.
HIDUP INDONESIA
mari kita akhiri dagelan sejarah yang berkepanjangan ini
tengok http://www.facebook.com/photo.php?fbid=206468649435779&set=a.123857471030231.31186.123849001031078&type=1
