Sebetulnya Ahok hanya cinta dan setia kepada rakyat Jakarta. Saking cintanya, Ahok selalu transparan terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dan harta yang diperoleh selalu dibuka kepada publik. Tidak sulit mengetahui kegiatan sang Gubernur, cukup mencari di youtube, hampir seluruh kegiatan didokumentasikan dengan baik. Demikian pula dengan hartanya, Gubernur Jakarta saat ini rajin meng-up date transaksi pribadi di lamannya. Ahok sedang memadu kasih dengan rakyat Jakarta yang seksi.
Cinta Ahok cinta berbalas. Meskipun Ahok dianggap kurang etika namun rakyat Jakarta membalasnya dengan angka mayoritas survey kepuasan. Tidak hanya disitu, rakyat Jakarta pun rela antri untuk memberikan dukungan KTP yang tuntas syarat minimal independen dan tidak lama lagi dikisaran 1 juta…. Wow.
Dilain tempat, BPK RI selaku lembaga kepercayaan rakyat yang lahir dari reformasi menjadi fenomena tersendiri. Diawal kebangkitannya BPK RI menjadi lembaga yang sangat disegani (sebagai pengganti ditakuti) oleh siapapun yang bersentuhan dengan keuangan Negara. Rekomendasi pengembalian keuangan Negara dieksekusi tanpa negoisasi, tanpa kompromi dan tanpa pandang bulu. Trilliunan uang Negara telah diselamatkan oleh BPK RI melalui rekomendasi hasil auditingnya. Betapa sulitnya sebuah entitas pengguna anggaran atau institusi pemerintahan untuk mendapatkan rating tertinggi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Auditor BPK RI yang rata-rata masih muda dan idealis di zaman itu sungguh membangkitkan harapan baru ditengah carut marut pengelolaan keuangan Negara.
Namun seiring berjalannya waktu semakin sering diberitakan ternyata entitas yang telah meraih opini WTP pun pimpinannya tersandung korupsi. Sebaliknya institusi yang diopinikan Disclaimer jarang diproses secara hukum. Sampai dititik ini, mungkinkah opini WTP, WDP dan Disclaimer yang dikeluarkan hanya sebatas administratif saja dan bukan subtansinya? Ataukah nilai predikat tersebut hanya sebatas “opini” saja? Atau mungkinkah Integritas lembaga bentukan konstitusi ini sedang mengalami sindrom kelelahan?
BPK RI bukanlah lembaga hukum dan bukan pula lembaga politik meskipun diantara pimpinannya dapat berasal dari Parpol maupun pegiat hukum. Karena itu salah satu tujuan mulia BPK RI adalah bersama-sama elemen Negara lainnya menciptakan good governance melalui strategi Wilayah Tertib Administrasi (Pemerintah), Wajar Tanpa Pengecualian (BPK) dan Wilayah Bebas Korupsi (KPK). Sebab itu, berdasarkan jati dirinya, BPK RI seharusnya mampu mencegah kasus sumber waras agar tidak masuk ke dalam pusaran politik apalagi ranah hukum. Bila BPK RI sejak awal memiliki niat yang noting to lose, maka sejak awal pula hasil auditing BPK Perwakilan Jakarta seharusnya dapat disanggah oleh Gubernur dan tidak perlu diulek-ulek oleh oknum DPRD DKI yang adalah entitas politik. Jika BPK RI memang percaya diri, semestinya tidak perlu turun gunung melakukan Audit Investigasi yang justru menimbulkan tanda tanya terhadap kualitas hasil audit yang pertama. Audit BPK Perwakilan Jakarta terhadap kasus sumber waras tidak valid? Audit Investigasi BPK RI untuk membela bawahannya?
Dalam rangka menghindari kekisruhan yang tidak perlu, apabila kasus sumber waras telah diserahkan oleh BPK Perwakilan Jakarta, BPK RI seyogyanya berkoordinasi dengan Presiden untuk memanggil Gubernur yang adalah bawahannya agar menyelesaikan masalah ini dengan baik. Langkah BPK RI yang turun gunung rela meladeni Ahok yang notabene bawahan Presiden dan bukan level BPK RI sekaligus menggunakan tangan KPK justru membuat kekisruhan baru.
Siapapun yang paham garis koordinasi lembaga pasti mencurigai ada sesuatu dibalik ini. Mungkinkah BPK RI sedang bermain politik dengan tangan hukum?
Ahok berang, Ahok naik pitam…. cinta rakyat Jakarta kepadanya sedang di ganggu. Anomali terjadi lagi, lazimnya sang pacar melindungi kekasihnya dari gangguan siapapun, namun kali ini Ahok rela selingkuh dari rakyat Jakarta. Ahok jatuh cinta kepada BPK RI, meskipun belum berbalas Ahok minta buktikan pengelolaan harta Pejabatnya. Mungkinkah Ahok mau membuat perjanjian pra nikah?
Ahok mendoakan Prof. Edi supaya panjang umur, mungkinkah Ahok akan meminangnya saat jadi Presiden nanti?
Skandal cinta segitiga ini menarik KPK kedalam pusarannya. Walaupun Saat ini KPK sedang abstain belum bersikap, jika melihat sepak terjangnya selama ini agaknya KPK tipikal lembaga yang setia. KPK hanya setia kepada NKRI dan setia kepada rakyat, KPK ogah berselingkuh seperti Ahok. Sebagai lembaga hukum KPK memegang teguh asas kausalitas sehingga niat seseorang menjadi pintu masuk korupsi. KPK tidak mendasari sangkaannya hanya kepada “opini” sekalipun itu keluar dari lembaga terpercaya. Semuanya harus berdasarkan alat bukti minimal untuk menjaga kredibilitas KPK yang tidak boleh mengeluarkan SP3. Mustahil KPK alpa mencium adanya politisasi dalam kasus ini.
Menggapai nilai luhur Pancasila dalam semangat reformasi tidaklah mudah, jalan berliku dan terjal terhampar seluas pandangan. Satu diantara pilihan jalan adalah memadukan cinta antar lembaga Negara. Jika semua lembaga Negara telah saling cinta dengan bersinergi maka negeri ini akan gemah ripa loh jinawi. Cinta Indonesia seyogyanya dimanifestasikan ke dalam cinta antar lembaga Negara. Jika cinta Ahok memang tulus kepada BPK RI maka tantangan yang diujar patut dipahami sebagai niat mempercantik dan mendandani sang pujaan reformasi sehingga makin pantas untuk dicintai. Jika BPK RI punya cinta terpendam sepatutnya pemeriksaan yang dilakukan terhadap lembaga dan institusi lainnya diniatkan semata-mata untuk memicu dan memperdalam cinta terhadap negeri melalui perbaikan kinerja pengelolaan keuangan. Sungguh…. Jika segala sesuatu didasari niat yang baik, nantinya mendatangkan hasil yang baik pula.
