Seakan Tak Penting padahal Perkara Genting: Ketimpangan Akses dan Problematika Sistem Pendidikan

Pendidikan Sebagai Hak Asasi

"Education does not change the world. Education changes people. People change the world," adalah kuotasi dari Paulo Freire yang terlintas di benak saya manakala memikirkan tentang pendidikan. Pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses pembelajaran dimana dilakukan pembentukan pola pikir dan kepribadian yang berkelanjutan. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), akses terhadap pendidikan juga merupakan salah satu hak asasi yang pemenuhannya wajib bagi setiap individu. 

Timpangnya Akses Pendidikan di Indonesia

Realitanya, di banyak tempat di dunia termasuk di Indonesia sendiri akses terhadap pendidikan tinggi belum merata ke seluruh daerah dan kalangan.  Pada anak-anak dengan ekonomi kelas rendah, terjadi stagnasi atau penurunan kemampuan akademik dasar. Terutama pada masa pandemi dimana terjadi pembatasan sosial dan  saat standar pembelajaran beralih ke e-learning dimana diperlukan gadget dan koneksi internet dan hal tersebut masih sangat sulit diakses bagi masyarakat di beberapa daerah terpencil di Indonesia dan masyarakat ekonomi kelas rendah. Apabila dibandingkan dengan anak-anak dengan golongan ekonomi kelas menengah ke atas dan perkotaan, akan terjadi perbedaan yang amat signifikan yang merupakan indikator ketimpangan itu sendiri, padahal situasi seakan memaksa semua orang untuk beradaptasi dengan cepat. Persebaran tenaga pendidikan yang memiliki kapabilitas cukup juga masih terpusat pada beberapa daerah saja. 

Ketimpangan ini sangat berdampak kepada kalangan kecil bagi keberlangsungan hidup mereka. Mereka yang semestinya mendapatkan jaminan oleh negara atas setaranya kemudahan akses kepada pendidikan demi pembentukan karakter dan pola pikir demi keberlangsungan kehidupan mereka situasi ini. Penurunan kemampuan akademik dasar diikuti dengan banyak dampak negatif, seperti turunnya tingkat ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Turunnya tingkat ekonomi dan kurangnya akses terhadap pendidikan menimbulkan pola pikir instan dalam masyarakat yang  cenderung mendongkrak angka kriminalitas. Hal itu pula yang akan membuat mereka terjebak dalam kemiskinan struktural yang tak kunjung usai apabila permasalahan pemerataan pendidikan tidak dibenahi. 

 Problematika Sistem Pendidikan

Selain momok pemerataan akses terhadap pendidikan, permasalahan juga terdapat pada sistem pendidikan itu sendiri. Kembali lagi kepada tujuan awal pendidikan sebagai pembentukan pola pikir dan karakter, yang akan membantu mempersiapkan manusia untuk menjalani hidup. Permasalahannya terletak pada apakah sistem pendidikan formal di sekolah telah melakukan hal itu? acapkali kegiatan pembelajaran dilakukan sebagai formalitas dan berfokus kepada apa hal yang diajarkan, dan jarang mensosialisasikan alasan mengapa hal tersebut penting untuk dipelajari. Dalam bukunya yang berjudul "Pendidikan Kepada Kaum Tertindas," Paul Freire menjelaskan bahwa sistem pendidikan dimana guru sebagai 'yang tahu segalanya' dan siswa sebagai 'kanvas kosong' penerima ilmu dari guru dapat membunuh kreativitas siswa dan menghilangkan esensi dari pendidikan itu sendiri. Selain itu kurangnya relevansi antara hal-hal yang diajarkan di sekolah dengan skill yang dibutuhkan dalam kehidupan seperti cara berinteraksi, kecerdasan emosional, dan lain sebagainya menciptakan tertanamnya pemikiran 'sekolah tidak penting' dalam masyarakat. Hal-hal ini berdampak pada penurunan perkembangan minat serta ketertarikan masyarakat terutama anak pada ilmu pengetahuan. 

Masa Depan Pendidikan

Sebagai bagian dari hak asasi, pemerintah sudah sepatutnya memenuhi hak setiap individu untuk menempuh dan mendapatkan akses ke pendidikan tanpa terkecuali. Ketidakmerataan akses terhadap pendidikan di Indonesia serta problematika dalam sistem pendidikan harus segera dibenahi demi kesejahteraan setiap individu dalam masyarakat dan tercapainya kesejahteraan sosial. Banyaknya masalah dalam pemerataan pendidikan dan sistem pendidikan tidak boleh menyurutkan optimisme akan masa depan pendidikan yang lebih baik. Evaluasi terhadap sistem pendidikan, peran dari pemerintah dan regulasinya, kerjasama tenaga pendidikan serta masyarakat harus terjadi secara sinkron agar tercapainya pendidikan yang baik, berkelanjutan dan merata bagi semua pihak demi menghadapi tantangan di masa kini dan masa depan.