Sebagaimana diungkapkan oleh banyak analisis yang dilakukan oleh para ekonom politik, dalam pengambilan keputusan pemerintah sering kali terdapat ketegangan antara tujuan ekonomi dan politik. Misalnya, sejak tahun 1970-an, hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi sulit bagi kedua negara. Tiongkok selalu berupaya untuk melakukan integrasi ke dalam perekonomian global -- sebuah upaya yang dicontohkan oleh keberhasilan kampanye mereka untuk bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) -- namun menolak liberalisasi politik dalam negeri. Amerika Serikat pada umumnya mendukung reformasi ekonomi Tiongkok karena mereka berjanji untuk meningkatkan perdagangan antara kedua negara, namun pemerintah AS telah dikritik oleh negara-negara lain dan beberapa orang Amerika karena "menghadiahi" Tiongkok dengan cara memberikan status negara yang paling disukai, meskipun negara tersebut mempunyai status yang paling disukai. kebijakan yang paling preferensial. Situasi perdagangan yang menguntungkan. perdagangan populer. catatan buruk dalam menghormati hak asasi warga negara.Â
Demikian pula, pemerintah Tiongkok telah menghadapi kritik dalam negeri tidak hanya dari para pendukung demokrasi tetapi juga dari anggota konservatif Partai Komunis Tiongkok yang menentang reformasi yang lebih bersifat ekonomi. Contoh ini mencerminkan perhitungan rumit yang terlibat dalam upaya pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan politik dan ekonomi serta menjamin kelangsungan hidup mereka.
Pada masa globalisasi perkembangan ilmu ekonomi politik semakin penting dalam mengatur jalannya perdaganggan internasionaldan investasi, serta mengembangkan Pembangunan berkelanjutan serta Pembangunan manusia. Peran ekonomi politik semakin meningkat dalam mengatasi khasus khasus global seperti perubahan iklim, kemiskinan, ketidakadilan soail, dan letimpangan sosial ekonomi.
