Kementerian Keuangan juga menerbitkan PMK 23/2020 yang memberikan stimulus perpajakan bagi pegawai dan dunia usaha, yaitu pajak penghasilan pegawai yang ditanggung Pemerintah, pembebasan pajak penghasilan impor, pengurangan angsuran Pasal 25 PPh. Selain itu, pemberian insentif / fasilitas Pajak Pertambahan Nilai yang terkena dampak Covid-19.
Presiden RI juga memberikan arahan kepada Kementerian / Lembaga untuk memprioritaskan pembelian produk UMKM, mendorong BUMN memberdayakan UMKM dan produk UMKM untuk masuk ke e-katalog.
Pada sektor moneter, pertumbuhan kredit melambat. Perlambatan kredit yang dibarengi dengan kredit macet dikhawatirkan dapat mengganggu kinerja perbankan dan non perbankan. Di bidang moneter, kebijakan moneter yang ditempuh harus sejalan dengan kebijakan fiskal untuk meminimalisir dampak Covid-19 terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, otoritas moneter harus mampu menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi dan memberikan stimulus moneter kepada dunia usaha. Harapan untuk melonggarkan pemberian kredit bank dan memperkuat penyaluran Kredit Komersial Rakyat (KUR).
