Apakah Bisa Negara Menambah Percetakan Uang untuk Mensejahterakan Masyarakat?

Puncak inflasi berada diatas 100 persen (year-on-year) pada tahun 1962-1965 karena pemerintah dengan mudahnya mencetak uang untuk membayar hutang dan mendanai proyek-proyek megah. Dampak dari pencetakan uang terus menerus ini adalah hiperinflasi yang mencapai 600 persen. Tanggal 13 Desember 1965 pemerintah melakukan pemotongan uang dari  Rp 1000 rupiah menjadi Rp 1. Kebijakan ini memberikan pukulan besar bagi perbankan nasional, terutama yang telah menyetor modal tambahan karena tergerus drastis dalam sekejap.

Jadi ini alasannya mengapa pemerintah tidak bisa dengan mudah mecetak uang sebanyak-banyaknya.  Kalau uang dicetak banyak dan dibagikan cuma-cuma, otomatis masyarakat jadi pegang banyak duit. Tapi kondisi ini malah bikin mereka makin konsumtif. Daya beli yang tinggi, akan membuat harga barang naik, bahkan bisa-bisa telur di hargai seharga 1 miliar/kg, Kondisi ini pernah dialami Zimbabwe.  

Karena merasa punya banyak uang, orang jadi tidak lagi produktif. Jangan heran kalau dalam waktu dekat negara itu malah jadi miskin, karena  nilai mata uang di negara tersebut jadi turun. Seperti halnya kamu mendapatkan uang 100 rb secara Cuma-Cuma, tampa harus bekerja ataupun berusaha agar mendapatkan uang. Hal itu membuat nilai uang sudah tidak berarti lagi.

Karena jika uang dicetak sebanyak-banyaknya maka para pedagang akan selalu menaikan harga. Oleh sebab itu, pemerintah akan mencetak uang sesuai dengan kebutuan. Tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, agar tidak terjadi inflasi. Effect ini terus terulang kembali sehingga sebagian besar harga barang akan mengalami kenaikan harga sebetulnya barang yang di jual sama persis pada saat nilai uang itu belum banyak. Hal ini terajadi jika jatuhnya nilai mata uang dimana antara nilai tukar dan uang terhadap barang akan turun.

Maka dari itu,Nergara tidak bisa mensejahterakan masyarakat dengan meningkatkan pencetakan uang.