Padahal apabila BMT meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas serta mendorong ekspansi BMT ke daerah-daerah yang belum terlayani dengan memperhatikan kebutuhan khusus masyarakat di pedesaan dan daerah terpencil, bahkan pemerintah perlu membuat program baru yang mengharuskan setiap desa ataupun kelurahan memiliki satu BMT yang dikelola, sehingga apabila hal tersebut dilakukan dan dikelola dengan baik akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya.
Alasan lainnya BMT ini jarang dijadikan opsi dan solusi alternatif bagi para pelaku UMKM adalah terbatasnya sumber dana yang dimiliki oleh BMT, karena sumber modal utama saat ini masih bersal dari simpanan anggota BMT yang jumlahnya pun berbeda-beda setiap BMT, jadi sumber dananya masih tergantung pada jumlah anggota BMT dan besarnya simpanan wajib dan pokok anggota BMT. Sehingga hal tersebut belum bisa dijadikan para pelaku UMKM yang sangat membutuhkan modal yang lumayan besar.Â
Untuk itu BMT harus meningkatkan kapasisitas manajerial dan keuangannya, serta perlu memperkuat risilliensi terhadap fluktuasi ekonomi yang juga mencangkup manajemen resiko yang lebih baik dan divesrifikasi sumber pendanaan. BMT juga perlu melakukan digitalisasi sesuai dengan perkembangan zaman saat ini yang dapat memberikan akses dan peluang para pelaku UMKM ke seluruh pelosok wilayah Indonesia untuk bergabung dan menggunakan BMT hanya melalui platform online yang bisa diakses melalui smartphone.
