Saat ini, berbagai negara sama-sama saling berlomba untuk menjadi negara yang memiliki pengaruh dengan mengedepankan kedaulatan digital sebagai isu penting di era globalisasi. Beberapa negara ada yang memfokuskan pengembangannya di bidang Artificial Intelligence, pun di bidang Informartion Communication Technologies (ICT).
Dalam persaingan negara-negara yang ingin menjadi paling berpengaruh, negara-negara ini memiliki kelebihan yang dapat menyokong kepentingannya.
Pertama, negara-negara tersebut memiliki sumber daya manusia, teknologi, dan modal yang mendukung sehingga selaras dengan kepentingan dan tujuan yang hendak dicapai.
Kedua, kebijakan hukum yang memberikan tembok pembatas bagi negara-negara kecil dan berkembang dalam mengadopsi atau mencontoh sistem digital negara tersebut, sehingga tidak dapat berkembang dan bersaing dengan waktu yang cepat.
Ketiga, hanya mengizinkan akses mudah ke negara tertentu merupakan kemampuan finansial negara guna menciptakan pengalaman dan mekanisme baru melalui modal ventura, dana pemerintahan, atau public private partnership (PPP).
Dapat dilihat bahwa negara-negara yang bersaing tersebut menginvestasikan sumber daya dan pengembangannya secara serius, bukan hanya karena ingin menjadi negara paling berpengaruh, namun juga untuk terus memperoleh informasi dan teknologi sebaik-baiknya guna pengembangan dan pengelolaan negara secara internal dalam segala aspek mulai dari administrasi masyarakat, sektor industri, keamanan dan pertahanan, hingga usaha dalam memperjuangkan hak-hak kemanusiaan.
Dengan penjelasan tersebut, secara tidak langsung menjabarkan bahwa kedaulatan digital adalah salah satu aspek penting yang tidak boleh dikesampingkan oleh suatu negara apabila mengharapkan suatu kemajuan. Karena dapat dikatakan, negara yang sudah memiliki kedaulatan digital, ialah yang memegang kunci masa depan. Dengan kata lain memiliki pengaruh yang besar di dunia internasional. Kedaulatan digital pun pastinya akan memengaruhi jalannya sebuah kampanye, pemerintahan, hingga dinamika politik.
Namun, kedaulatan digital tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang bersifat ketergantungan. Sebaik-baiknya digitalisasi dalam memberikan efisiensi di segala hal, beberapa infromasi, tindakan, keputusan akan lebih legit apabila dilakukan secara langsung. Ketergantungan terhadap teknologi digital akan menjadi bumerang yang mengancam keamanan negara tersebut.
Hal ini sempat terjadi pad atahun 2008 dimana Microsoft mengumumkan bahwa mereka tidak lagi menyediakan security update pada sistem Windows XP.
Hal tersebut kemudian mengakibatkan sistem keamanan dari banyaknya negara menjadi rentan akibat terlalu bergantung pada sistem tersebut untuk mengoperasikan infrastruktur penting seperti sistem login di negara perbatasan Amerika Latin.
Beberapa pemerintahan yang menggantungkan informasi dan komunikasinya melalui teknologi digital yang tidak memiliki bentuk nyata fisik pun menjadi salah satu permasalahan yang seringkali dialami berbagai negara.
