Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mendapati dirinya terlibat dalam polemik yang berkaitan dengan kasus Wadas, yang melibatkan konflik terkait pengukuran tanah dan pembangunan bendungan. Pada Februari 2022, ratusan warga Desa Wadas ditangkap dalam insiden yang berkaitan dengan pengukuran tanah, memicu respons kontroversial dari berbagai pihak.
Ganjar Pranowo dengan tegas meminta maaf kepada masyarakat, menyatakan tanggung jawab atas peristiwa tersebut, dan memohon kepada pihak kepolisian untuk membebaskan warga yang diamankan. Tindakan ini menciptakan sorotan publik terhadap pihak berwenang dan memperuncing ketegangan di Wadas.
Pada Juli 2023, Ganjar Pranowo mengklaim telah memberikan ganti rugi sebesar Rp11 miliar kepada ketua kelompok penolak pembangunan Bendungan Bener di Wadas. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meredakan ketegangan dan memulihkan hubungan dengan masyarakat setempat.
Namun, kontroversi ini belum sepenuhnya mereda. Pada November 2023, Ganjar Pranowo mendapat apresiasi dari Komisi III DPR RI atas upayanya dalam penyelesaian kasus di Desa Wadas. Meskipun demikian, gejolak di Wadas masih berpotensi mempengaruhi langkah politik Ganjar Pranowo ke depannya.
Kasus Wadas menjadi titik fokus perhatian publik terhadap etika kepemimpinan Ganjar Pranowo, dengan konsekuensi politik yang mungkin akan terus berkembang seiring berjalannya waktu.
