 Perubahan terhadap undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang disahkan pada tanggal 5 Desember 2023 merupakan momentum penting dalam upaya menyeimbangkan perlindungan hukum dengan kebebasan berpendapat. Salah satu faktor yang menjadi indikator dalam perubahan UU ini adalah peran buzzer yang sering digunakan sebagai alat untuk menjatuhan seseorang secara tidak terhormat hingga membuat kegaduhan dengan memecah belah opini publik dengan penggiringan pemikiran negatif. Dalam kesempatan kali ini, akan membahas lebih dalam mengenai dampak buzzer terhadap kebebasan berpendapat serta tantangan yang dihadapi dalam reformasi UU ITE.
Konsekuensi dari UU ITE dan Peran Buzzers
Sejak pertama ali diundangkan, UU ITE telah mengalami beberapa revisi untuk menyelaraskan dengan dinamika sosial di lapangan dan perkembangan teknologi dari masa ke masa. Namun sayangnya masih banyak pihak yang salah mengartikan beberapa pasal dalam UU ini dan menganggap peraturan perundang-undangan yang bersifat multitafsir. Hal ini membuka kesempatan bagi beberapa pihak yang taj bertanggungjawab untuk membungkam kebebasan berpendapat. Dalam konteks ini, buzzer-akun yang berfungsi untuk menyebarkan informasi tertentu- sering kali digunakan untuk kepentingan politik guna merugikan pihak lain.
Buzzer sebagai Alat Politik
Dalam kasus tertentu akun buzzet digunakan sebagai alat kampanye oleh kelompok politik untuk menyebarkan narasi yang mendukung agenda mereka sambil menyerang lawan politik. Dari beberapa survei menunjukkan bahwa akun buzzer tidak hanya berperan  dalam pemasaran politik, tetapi juga dalam menyebarkan kebencian dan informasi palsu. Hal ini memang direncanakan untuk mencapai tujuan ketidakpercayaan masyarakat dan memecah belah opini publik. Buzzer sering kali dioperasikan secara terencana dan sistematis, hal ini dilakukan guna mengundang atensi publik. Pemilik dibaik akun buzzzer dapat mengubah opini publik dengan cepat melalui serangkaian tweet dan postingan yang berkaitan lalu dirancang untuk menciptakan kesan bahwa siatu pandangan atau informasi yang dapat diterima secara mayoritas atau umum. Jelas hal ini tidak hanya merugikan pihak yang menjadi target saja, namun juga meruska kualitas diskusi dan pemikiran publik secara keseluruhan.
Pelanggaran Privasi dan Kebebasan Berekspresi
Penggunaan akun anonim oleh buzzer sering kali melibatkan pelanggaran privasi dab penyebaran informasi palsu. Misalnya dalam sebuah kasus buzzer menyebarkan informasi pribadi tanpa izin untuk menyerang reputasi individu atau kelompok tertentu. Lebih mengenasan lagi dalam kasus lain, mereka tidak hanya menyerang secara personal tetapi juga menciptakan intimidasi bagi siapapun yang berani bersuara. Resiko yang ditimbulkan dari kasus buzzer ini menjelaskan bahwa meskipun UU ITE memberikan kerangka hukum sebagai upaya pencegahan kasus semacam ini, namun pengimplementasiannya masih sangat lemah. Banyak pihak yang merasa bahwa hukum yang diciptakan oeh indonesia tidak cukup tegas dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh buzzer. Bahkan proses penegakan hukum seringkali tidak transparan, sehingga korban dari serangan buzzer merasa tidak mendpatkan keadilan yang dapat melindunginya.
Keseimbangan antara Perlindungan Hukum dan Kebebasan Berpendapat
Reformasi UU ITE seharusnya mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan hukum bagi individu dari serangan buzzer dan kebebasan berekspresi. Pemerintah perlu memastikan bahwa undang-undang ini tidak disalahgunakan untuk membungkam kritik atau pendapat yang berbeda. Dalam hal ini, penting bagi penegak hukum untuk lebih selektif dalam menangani laporan terkait UU ITE supaya tidak terjadi kriminalisasi terhadap suara-suara yang kritis.
Pentingnya Transparasi dalam Penegakan Hukum
Salah satu langkah penting dalam reformasi UU ITE adalah meningkatkan transparasi dalam proses penegakan hukum. Masyarakat harus diberi akses untuk memahami bagaimana kasus terkait UU ITE ditangani oleh penegak hukum. Dengan adanya transparasi, diharapkan akan tercipta akuntabilitas yang lebih baik dan mencegah penyalahgunakaan kekuasaan oleh pihak tertentu. Tranparasi ini juga akan menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan produktif.
