FIFA resmi membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia. PD U-20  sedianya dijadwalkan berlangsung pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 di beberapa provinsi  Indonesia, antara lain  Jawa Tengah dan Bali. Meski alasan pembatalan masih belum jelas, FIFA  membuat argumen puitis tentang bagaimana sepak bola Indonesia akan berubah pasca tragedi Kanjuruhana pada Oktober 2022. Namun, pertanyaannya adalah mengapa FIFA tidak menerima sepak bola Indonesia pasca tragedi Kanjuruhana. Sanksi yang mungkin dijatuhkan salah satunya adalah pembatalan lokasi tuan rumah U-20 PD. Sebelumnya, turnamen tersebut dipilih untuk November 2019 di China.
Muncul berbagai spekulasi  terkait pembatalannya, antara lain isu politik dalam negeri dan persaingan politik terkait pemilihan presiden 2024. Merujuk pada perwakilan Rusia, China, dan Amerika Serikat, ditegaskan bahwa posisi FIFA dinilai pro dan  pengaruh geopolitik global. . FIFA  dianggap tidak netral terhadap Indonesia, sehingga  politik dan olahraga bercampur dengan SOP FIFA. Selain itu, isu keamanan di sekitar Bali  menjadi isu sensitif bagi FIFA, terutama pasca bom Bali pada 2022. Isu ini menyangkut Ganjar Pranowo (Penguasa Jawa Tengah) dan saya menolak tim Israel untuk mengikuti turnamen tersebut. Wayan Koster (Gubernur Bali) terkait terorisme. Namun, keamanan bukanlah faktor terpenting karena  FIFA harus menilai kemungkinan insiden keamanan di Indonesia.
Atau, FIFA bingung atau sadar akan permainan politik internal, faksi yang berkuasa, dan  kepentingan yang terbagi menjelang pemilu 2024. FIFA mungkin merasa tidak nyaman. Kurangnya solidaritas di antara para pemimpin pemerintahan termasuk Jokowi, Ganjar Pranowo, I Wayan Koster, Megawati (Presiden PDIP) dan para pemimpin lain yang terkait dengan PDIP. Selanjutnya, FIFA, sebuah organisasi pro-aliansi, diharapkan dapat digunakan di dalam negeri untuk mempromosikan kepentingan global. Diduga ada pihak nasionalis tak dikenal yang menjadi "agen" yang sengaja memblokir PD U-20. Namun, identitas orang atau kelompok tersebut tetap menjadi pertanyaan. FIFA juga menyadari turnamen sepak bola kelas dunia kerap menjadi ajang isu global seperti perang, kemerdekaan, HAM, agama dan lain-lain. Namun, ini bukanlah alasan utama pembatalan penerbangan ini.
Dalam politik luar negeri, Indonesia selalu mendukung penuh kemerdekaan dan hak Palestina. Hal ini juga berdasarkan sejarah karena Presiden Bung Karno selalu mendukung kemerdekaan Palestina dan Negara Palestina yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Bung Karno  tidak pernah mengakui Israel, yang dituntut David Ben-Gurion pada 14 Mei 1948. Pada tahun 1957, Indonesia menolak bermain sepak bola melawan Israel ketika pertandingan dimainkan di Tel Aviv atau Jakarta. Indonesia hanya ingin bertanding di tempat netral tanpa memainkan lagu kebangsaan. Timnas Indonesia juga menolak bertanding melawan Israel pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 1958 di Swedia. Hal itu dan alasan konstitusional menjadi argumen PDIP  menolak kehadiran tim Israel. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Dewan Pimpinan Pusat PDIP (DPP)  menggelar rapat secara daring dengan pimpinan dari seluruh  daerah. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mengklarifikasi sikap PDIP terkait penolakan performa timnas Israel.
Sebelumnya, Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengumumkan menolak tim Israel tampil karena alasan konstitusional dan mendukung cita-cita partai, mirip  sikap Bung Karno. I Wayan Koster selaku direktur regional Bali melayangkan surat ke Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) meminta timnas Israel  tidak mengikuti Piala Dunia. Menurutnya, kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sejalan dengan kebijakan  pemerintah Indonesia karena tidak ada hubungan diplomatik antara pemerintah Indonesia dan Israel. Membaca situasi ini, PDIP mencoba menjelaskan amanat konstitusi (UUD 1945) yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa dan penjajahan di dunia harus dihapuskan karena bertentangan dengan kemanusiaan dan keadilan. Selain itu, konstitusi juga dengan jelas mendefinisikan tujuan membentuk pemerintahan yang melindungi  dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Namun, improvisasi politik elektoral PDIP dengan mempertanyakan Israel berakhir dengan kegagalan, kesalahan dan bumerang. PDIP menantang FIFA untuk membatalkan  Piala Dunia U-20 Indonesia. Keputusan ini belum pernah dikaji ulang dan jauh dari harapan PDIP. Pembatalan ini merupakan kerugian besar bagi PDIP karena pemerintah yang didominasi PDIP tidak mungkin bisa mengontrol proses tersebut. Hal ini memicu spekulasi dan menunjukkan bahwa pemerintah berada dalam kekacauan, terutama dengan masalah internal terkait calon presiden dan persaingan antara kubu Megawati dan Jokowi serta dualisme calon presiden, fundamentalisme  antara Puan Maharan dan Puan Maharan. Ganjar Pranowo.
Situasi ini menimbulkan persaingan, meski terkadang sejalan dengan harapan yang sama, terutama ketika Megawati memilih Ganjar Pranowo sebagai calon presidennya di menit-menit terakhir. Situasi ini menjadi tantangan besar bagi PDIP jika ingin mempertahankan  suaranya di Pemilu 2024. Mereka harus segera mencari strategi baru berupa "improvisasi politik pemilu" yang efektif. Jika tidak, mereka mungkin kehilangan dukungan elektoral dari  partai mereka. Di sisi lain, partai non-IRL dan calon presiden berpeluang memanfaatkan situasi ini untuk menarik pemilih imigran.
Referensi :Â
