Mohon tunggu...
Aulia Lun Ananda Putri
Aulia Lun Ananda Putri Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa Universitas Mulawarman Program Studi Ilmu Komunikasi

Halo! Komunikasi adalah pilar utama dalam kehidupan kita!

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Menilik Ospek Gaya Militer Prabowo Subianto

12 November 2024   15:58 Diperbarui: 12 November 2024   15:59 48
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Semarak akhir tahun 2024 Indonesia dilengkapi dengan hadirnya babak baru pada estafet kepemimpinan. Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih membawa harapan akan nilai keberlanjutan yang diinginkan rakyat. Dalam perjalanan politiknya, Prabowo dikenal dengan visi kuat tentang kemandirian bangsa dan ketahanan nasional.

Prabowo bahkan mengutamakan pendekatan tegas dalam kepemimpinannya mengingat latar belakang militer yang dimilikinya. Hal ini juga mempengaruhi pola kerja sama dengan kabinet pemerintahannya---Kabinet Merah Putih.

Pada awal masa jabatannya, Prabowo menunjukkan keseriusannya dalam mempersiapkan kabinet melalui agenda pembekalan menteri. Agenda ini bukan sekadar seremonial, tetapi bentuk komitmen Prabowo untuk memastikan kabinetnya memahami visi besar yang akan dijalankan hingga tanggung jawab mereka dalam mewujudkannya. Harapannya, pembekalan ini dapat meningkatkan nilai kedisiplinan dan kesetiaan para menteri pada bangsa.

Agenda pembekalan jajaran Kabinet Merah Putih memberikan sinyal bahwa Prabowo berusaha meyakinkan rakyat Indonesia tentang visinya, terutama tentang modernisasi di bidang pertahanan. Namun, agenda tersebut menghadirkan pertanyaan tentang gaya kepemimpinan yang cenderung militeristik.

Para analis politik dan ahli komunikasi bahkan ikut menyoroti agenda pembekalan yang dinilai sebagai upaya "menyatukan" kabinet. Pemilihan lokasi dan persyaratan peserta untuk mengenakan seragam bergaya militer mendorong lahirnya pertanyaan tentang niat terselubung di praktik yang tidak biasa ini.

Kekhawatiran tentang risiko potensial dari pendekatan militeristik dalam pemerintahan menyebabkan timbulnya spekulasi yang didukung oleh latar belakang Prabowo di dunia militer. Lebih lanjut, agenda pembekalan kabinet ini juga memicu persepsi di masyarakat tentang rencana wajib militer untuk warga sipil.

Meskipun tidak ada indikasi resmi terkait hal tersebut, kekhawatiran tentang pendekatan militeristik dapat memicu hadirnya informasi yang tidak akurat di masyarakat. Konsep wajib militer sering dikaitkan dengan upaya bela negara. Pada dasarnya, konsep wajib militer dan bela negara memiliki relevansi yang lebih luas dari sekadar pelatihan kemiliteran. Namun, persepsi masyarakat negatif terhadap hal berbau militer dapat mengaburkan pemahaman yang utuh tentang pentingnya bela negara bagi setiap warga negara.

Bayang-Bayang Perang Dunia Ketiga

Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden di tengah kondisi dunia yang sedang berkecamuk. Selain konflik Rusia-Ukraina yang tak kunjung usai, agresi militer Israel terhadap Palestina juga berpotensi meluas dengan terlibatnya negara-negara lain di Timur Tengah, mulai dari Yaman Houthi, Lebanon, hingga Iran. Apalagi, sejauh ini Israel telah memperluas serangannya ke negara-negara tersebut.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, hingga Mahkamah Internasional 'melempem' di hadapan Israel, serta Amerika Serikat yang menjadi penyokongnya membuat bayang-bayang Perang Dunia Ketiga berada di depan mata. Kondisi ini, membuat relevansi wajib militer semakin menguat.

Tidak banyak negara yang menerapkan wajib militer di dunia ini. Salah satu negara yang menerapkan wajib militer adalah Korea Selatan, tak asing sudah pemberitaan mengenai artis-artis Korea yang mesti vakum sementara dari karirnya karena menempuh wajib militer. Alasan Korea Selatan menerapkan wajib militer pun cukup logis, yaitu keberadaan tetangganya, Korea Utara yang dapat mengancamnya sewaktu-waktu.

Indonesia memang bukan bagian dari Timur Tengah, namun posisinya terhadap kemerdekaan Palestina cukup aktif. Tak hanya vokal saat rapat-rapat di PBB, Indonesia bahkan memiliki rumah sakit khusus di Gaza yang kini telah hancur dikarenakan serangan Israel.

Potensi perang ini meluas pun diyakini kuat mengingat ketidakpercayaan masyarakat dunia secara luas terhadap sistem dan tatanan yang ada saat ini. PBB dibentuk dengan memberikan hak khusus terhadap pemenang Perang Dunia Kedua, salah satunya Amerika Serikat. Hak asasi manusia yang demokratis pun menjadi azas umum negara-negara saat ini, mengingat fasisme Italia dan Jerman yang dikalahkan saat itu. Namun, pembelaan Amerika Serikat terhadap Israel tentu menimbulkan banyak pertanyaan terhadap konsistensi mereka terhadap nilai yang mereka bangun sendiri terhadap negara-negara lainnya.

Atas dasar itu, tak sepenuhnya salah apabila Prabowo Subianto benar-benar akan menerapkan wajib militer.

Ketakutan Dwifungsi ABRI

Meskipun begitu, Indonesia punya sejarah kelam dengan kepemimpinan berlatar belakang militer. 32 tahun lamanya kita dipimpin oleh Jenderal Soeharto, yang memimpin dengan gaya otoritarianisme khas militer. Tentara pun masuk ke sanubari kehidupan masyarakat.

Salah satu yang melekat dalam ingatan adalah dwifungsi ABRI. Tentara, yang seharusnya berada di barak militer semacam memiliki hak khusus untuk masuk ke ranah sipil kehidupan bermasyarakat. Penunjukkan kepala daerah oleh Soeharto, misalnya, kerap menunjuk mereka yang berlatar belakang militer.

Reformasi telah mengamanatkan pemisahan tentara dari kehidupan sipil. Namun, dimulainya Kabinet Merah Putih dengan ospek gaya militer pun sudah menimbulkan banyak pertanyaan, mengingat jabatan menteri-menteri tersebut adalah jabatan-jabatan sipil yang seharusnya dijauhi dari gaya-gaya militeristik. Meski tak secara langsung menerapkan dwifungsi ABRI, ospek bergaya militer tersebut terlihat seperti 'ancang-ancang' ke arah sana.

Pada akhirnya, posisi Indonesia di dunia pertahanan internasional, hingga bagaimana tentara akan berperan di kalangan sipil, hanya Prabowo Subianto seorang lah yang dapat menjawabnya.

REFERENSI:

Alinea.id. (2024, Oktober 26). Makna "ospek militeristik" penghuni kabinet Prabowo di Lembah Tidar. https://www.alinea.id/politik/makna-ospek-militeristik-kabinet-prabowo-dilembah-tidar-b2kGg9QHi

BBC News. (2024, Oktober 25). Di balik pembekalan Kabinet Merah Putih ala Presiden Prabowo -- Bukan militeristik, lalu apa?. https://www.bbc.com/indonesia/articles/c3dev1r0vllo

Gaol, T. M. L., & Triadi, I. (2023). Wajib militer dalam konteks pertahanan negara dan Undang-Undang Dasar 1945. GARUDA: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat, 1(3), 92-104.

Ridwan, M. (2024, 24 Oktober). Ini alasan Prabowo ospek militer anggota Kabinet Merah Putih. Sinar Harapan.co. https://www.sinarharapan.co/politik/38513805870/ini-alasanprabowo-ospek-militer-anggota-kabinet-merah-puti

Ditulis untuk memenuhi tugas mata kuliah Penulisan Kreatif oleh:

  • Mulya Huda Rahman
  • Aulia Lun Ananda Putri
  • Muhammad Al Fatih 

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun