Peran Kunci Pemerintah sebagai Mekanisme Sentral dalam Menghadapi Ancaman Resesi Global di Masa yang Akan Datang

Saat ini pandemi covid-19 sudah berakhir serta hampir semua negara telah membebaskan masyarakatnya guna melakukan aktivitas seperti semula. Tetapi penting disadari bahwa pandemi covid-19 yang memberikan dampak buruk pada global terlebih dalam bidang ekonomi. Sehingga, menyebabkan perkembangan ekonomi secara global juga mengalami penurunan secara drastis atau kontraksi. Hal ini menyebabkan semua negara saat ini berbondong-bondong untuk melakukan pembenahan pada ekonomi, termasuk di Indonesia juga mengalami krisis ekonomi yang disebabkan pandemi sejak tahun 2020, terutama bersumber dari inflasi yang terjadi di beberapa negara-negara dunia dan ketegangan geopolitik yang diakibatkan oleh Ukraina dengan Rusia. Tingginya tingkat inflasi mendorong beberapa negara menetapkan aturan pengetatan keuangan dengan cara menaikkan suku bunga acuan guna dapat mengendalikan inflasi. Meskipun pemulihan ekonomi sudah berjalan dengan baik, namun memasuki tahun 2023 banyak kabar burung atau isu tentang resesi ekonomi global yang dikhawatirkan akan terulang kembali dan disampaikan oleh beberapa lembaga dunia.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resesi adalah keadaan perekonomian negara yang memburuk, ditandai dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang bernilai negatif serta pengangguran. Jika sebuah negara memiliki ketergantungan pada perekonomian global yang sangat tinggi, maka memungkinkan negara itu akan mengalami sebuah resesi.  Misalnya konsensus yang disepakati oleh International Monetary Fund (IMF), mengungkapkan bahwa jika perkembangan ekonomi kurang dari 2,5%, maka ekonomi di dunia dapat dikategorikan berada dalam resesi. Kemudian, menurut Sri Mulyani selaku Kemenkeu Indonesia beberapa negara yang dipastikan akan mengalami resesi global di tahun 2023 yaitu negara Eropa, China, Amerika Serikat, serta Inggris. Serta pada Februari 2022 inflasi mencapai 5,1% berdasarkan indeks The Personal Consumption Expenditures (PCE) di Amerika Serikat. Jika menaikkan suku bunga guna mengatasi kenaikan inflasi, maka dapat memukul pebisnis, perbankan, serta korporasi pengurangan besar, hal inilah yang dirasakan oleh Bank Sentral AS (Fed).

Namun, hal tersebut berbanding terbalik dengan perekonomian Indonesia tumbuh solid di tengah perlambatan ekonomi global pada tahun 2022, dengan ditopang surplus neraca perdagangan luar negeri yang naik signifikan. Serta perekonomian Indonesia menunjukkan resiliensi pada arus perekonomian global pada tahun 2022, yang mana tetap tumbuh sebesar 5,3 persen mendahului pertumbuhan ekonomi di periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,7 persen pada tahun 2021. Serta pada tahun 2022 hingga triwulan II tahun 2023 ini, pertumbuhan ekonomi kuartalan tercatat masih menunjukkan performa positif. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya,  sifat resesi global ini masih tergolong ancaman atau indikatif saja. Meski demikian, pemerintah tetap perlu mempersiapkan cara mengatasinya baik secara taktis ataupun strategis, supaya tidak terjadi di Indonesia. Serta resesi global merupakan tantangan serius yang memerlukan tindakan terkoordinasi dari pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat. 

Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran kunci sebagai mekanisme sentral dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan yang dapat membantu mengurangi dampak resesi dan memulihkan pertumbuhan ekonomi. Beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi ancaman resesi global di masa yang akan datang:

Kebijakan Fiskal

            Dalam kebijakan fiskal, upaya yang dapat dilakukan pemerintah khususnya Kementerian Keuangan yaitu dengan menyiapkan APBN yang dapat menahan ancaman resesi global, mengurangi tarif pajak di industri tertentu serta memberikan insentif pajak untuk perusahaan yang mempekerjakan banyak orang atau perusahaan yang berinvestasi. Lalu, pemerintah dapat menerapkan program stimulus fiskal guna menaikkan pengeluaran negara, misalnya dalam hal investasi infrastruktur serta proyek-proyek pembangunan di daerah-daerah seperti jalan raya, kesediaan air bersih, energi listrik yang dapat meningkatkan infrastruktur di daerah.

Kebijakan Moneter

Cara yang dapat dilakukan mencegah resesi yaitu Bank Indonesia selaku pengendali kebijakan moneter di Indonesia harus menyesuaikan tingkat suku bunga yang ditetapkan, guna mendorong investasi dan pinjaman, serta dapat mengendalikan tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia. Dengan terkendalinya suku buka dan tingkat inflasi, maka perekonomian di Indonesia dapat stabil. Kemudian, cara lainnya dengan menggunakan instrumen kebijakan moneter, misalnya menarik uang dari pasar atau pembelian obligasi pemerintah. Hal ini berguna dalam mengatur pasokan uang dalam ekonomi.

Memperbaiki Iklim Investasi

Pemerintah meluncurkan salah satu langkah paling strategis guna menghadapi ancaman resesi global yaitu dengan memperbaiki iklim investasi dengan melalui kebijakan One Single Submission (OSS), yang bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah permohonan izin usaha yang kurang dari satu jam saja, Sistem ini menguntungkan para investor dalam mendapatkan izin, sehingga iklim investasi yang terdiri dari kebijakan, kondisi lingkungan, serta institusional yang berdampak pada tingkat risiko maupun pengembalian sebuah investasi dapat berjalan dengan lancar meskipun beberapa komponen masih perlu perbaikan. Misalnya dalam koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Semua tingkatan pemerintah harus berupaya menjaga iklim investasi agar investor tertarik untuk memberikan modalnya, sehingga dapat memicu pertumbuhan ekonomi dapat memperluas lapangan pekerjaan.

Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal

Pemerintahan yang optimal yaitu pemerintah mampu bersaing dengan negara lain dari berbagai sektor, berpegang pada aturan hukum, menjunjung tinggi prinsip transparan dan akuntabilitas, adaptif dan responsif, mementingkan kualitas pelayanan yang efektif dan efisien, serta menyukseskan suatu kebijakan melalui pendorongan partidipasi masyarakat. Salah satu caranya yaitu dengan menerapkan konsep pemerintahan digital dengan memanfaatkan teknologi digital serta Information Communication Technology (ICT). Contohnya seperti produk dari pemerintah digital saat ini yaitu media sosial serta website pemerintah dan platform layanan  perizinan serta pelaporan bisnis digital. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, serta partisipasi layanan public lebih baik dari pemerintah untuk masyarakat.

Lalu, sebagai masyarakat kita juga perlu menyiapkan langkah yang tepat guna mencegah terjadinya resesi. Misalnya dengan mendapatkan pendapatan pasif atau pendapatan lain, dengan bantuan teknologi saat ini seseorang tentu tidak sulit untuk mendapatkan pemasukan tambahan bagi dirinya. Kedua, dengan menyiapkan dana darurat, dana darurat ini berguna untuk di masa depan, jika nantinya terjadi resesi kita tidak akan kewalahan karena sudah menyiapkan dana darurat yang kita kelola dengan bijak. Kemudian, kita dapat melakukan investasi, dengan menyisihkan sedikit pendapatan kita, berbeda dengan menabung jika kita melakukan investasi uang kita tidak akan tergerus oleh inflasi, yang ada akan semakin bertambah.

Jika perekonomian Indonesia selalu stabil, inflasi terkendali, pengangguran rendah,  serta kebijakan fiskal yang diambil  dapat berjalan dengan lancar di tahun 2023 ini, maka dapat diperkirakan Indonesia tidak akan mengalami resesi di tahun ini atau berikutnya. Namun, perlu diingat bahwa resesi global seringkali sulit dihindari, tetapi dengan tindakan tepat serta kerjasama yang kuat dari pemerintah dan diri kita, maka dampak nya dapat diminimalisir. Oleh karena itu, dari berbagai kebijakan yang diambil pemerintah diharapkan mampu menanggulangi fenomena ekonomi yang akan mendatangi Indonesia.