Retorika seperti "menggeruduk KPK" tidak hanya menciptakan persepsi negatif terhadap Megawati, tetapi juga terhadap PDIP secara keseluruhan. Sebagai partai terbesar yang sering menyuarakan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi, pernyataan seperti ini berisiko merusak citra PDIP di mata masyarakat. Dalam konteks Pemilu 2024, citra partai sangat penting untuk mempertahankan atau meningkatkan perolehan suara.
Publik cenderung menilai pernyataan Megawati sebagai upaya untuk melindungi kader partai, terutama karena keterlibatan Hasto dalam dugaan kasus korupsi telah menjadi isu yang lama diperbincangkan. Sebaliknya, jika PDIP mendukung penuh proses hukum tanpa intervensi, partai ini dapat memperkuat kepercayaannya di mata pemilih.
Dalam konteks demokrasi, pernyataan yang menyerang lembaga independen seperti KPK juga menciptakan preseden buruk. Jika dibiarkan, hal ini dapat melemahkan prinsip check and balances yang merupakan pilar utama negara hukum. Untuk itu, semua pihak, termasuk partai politik, harus menunjukkan komitmen yang jelas terhadap independensi lembaga hukum dan supremasi hukum.
Momentum KPK untuk Memperkuat Kepercayaan Publik
Di sisi lain, langkah KPK yang terus melanjutkan proses hukum terhadap Hasto Kristiyanto meskipun ada tekanan politik memberikan harapan bahwa lembaga ini tetap berkomitmen pada integritas dan profesionalismenya. Dengan menjaga konsistensi dalam penegakan hukum, KPK dapat memanfaatkan momen ini untuk memperkuat kepercayaan publik yang sempat menurun dalam beberapa tahun terakhir akibat berbagai kontroversi internal.
Penutup
Sebagai simbol kekuatan politik, pernyataan Megawati mengenai "menggeruduk KPK" mencerminkan tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara retorika politik dan penghormatan terhadap proses hukum. Dalam demokrasi yang sehat, partai politik dan pemimpinnya diharapkan menjadi pendukung utama supremasi hukum, bukan sumber tekanan.
KPK, di sisi lain, memiliki tugas besar untuk terus menunjukkan independensinya dalam menghadapi tekanan politik. Langkah tegas dalam kasus Hasto Kristiyanto dapat menjadi momentum untuk memperkuat posisi KPK di mata masyarakat.
Namun, pertanyaan yang lebih besar adalah apakah Indonesia dapat keluar dari pola tekanan politik terhadap lembaga hukum dan menciptakan sistem yang benar-benar independen. Peran masyarakat sipil, media, dan lembaga penegak hukum lainnya menjadi kunci dalam memastikan bahwa supremasi hukum tetap menjadi fondasi utama negara.
Â
Daftar Pustaka:
https://www.liputan6.com/news/read/5635587/megawati-tantang-penyidik-kpk-yang-panggil-hasto-akbp-rossa-suruh-dateng-ngadepi-akuTempo. (2015). Kasus Cicak vs Buaya: Sejarah Konflik KPK dan Polri. Diakses dari https://www.tempo.co
Kompas. (2015). Cicak vs Buaya: Kronologi Konflik KPK vs Polri. Diakses dari https://www.kompas.com
BBC Indonesia. (2017). Setya Novanto Resmi Ditahan KPK: Sejarah Panjang Kasus e-KTP. Diakses dari https://www.bbc.com/indonesia
