Operasi Lava Jato, yang dimulai pada tahun 2014, merupakan investigasi anti-korupsi yang mengungkap jaringan korupsi dan pencucian uang yang melibatkan politisi, pejabat tinggi negara, dan perusahaan konstruksi besar, termasuk perusahaan minyak negara Petrobras (Power, 2016). Skandal ini mengguncang Brasil dan menyeret sejumlah tokoh penting, termasuk mantan Presiden Luiz Inácio Lula da Silva. Lula dituduh menerima suap dan melakukan pencucian uang terkait dengan renovasi sebuah apartemen mewah di Guarujá (Watts, 2017).
Investigasi dan proses hukum yang berjalan kemudian memicu kontroversi dan perdebatan sengit. Lula da Silva dan pendukungnya menuding bahwa Operasi Lava Jato bermotif politik dan bertujuan untuk menjegalnya dalam pemilihan presiden tahun 2018 (Hunter & Power, 2019). Mereka berpendapat bahwa jaksa dan hakim yang menangani kasus tersebut, termasuk hakim Sérgio Moro yang sangat populer, bertindak bias dan melampaui kewenangan mereka.
Meskipun Lula akhirnya dinyatakan bersalah dan dipenjara, kasus ini menimbulkan pertanyaan serius tentang independensi lembaga hukum di Brasil. Muncul keraguan apakah proses hukum yang berjalan benar-benar bebas dari tekanan politik dan intervensi pihak-pihak yang berkepentingan. Beberapa ahli hukum dan pengamat politik mengkritik metode yang digunakan oleh tim Lava Jato, termasuk penggunaan plea bargain secara ekstensif dan publikasi informasi yang dianggap selektif ke media (Taylor, 2019). Di sisi lain, pendukung Lava Jato berargumen bahwa operasi ini penting untuk memberantas korupsi yang telah lama mengakar di Brasil dan bahwa tekanan politik adalah upaya untuk melindungi para pelaku korupsi.
Kasus Operasi Lava Jato di Brasil memberikan contoh bagaimana tekanan politik dapat mempengaruhi proses hukum dan menimbulkan perdebatan publik tentang independensi lembaga peradilan. Hal ini menyoroti pentingnya menjaga independensi lembaga hukum dari intervensi politik dan memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan transparan bagi semua pihak.
Kasus di Pilipina
Masa pemerintahan Rodrigo Duterte di Filipina memang diwarnai dengan kekhawatiran terkait independensi lembaga hukum dan supremasi hukum. Beberapa poin penting terkait hal ini antara lain Tekanan terhadap Lembaga Hukum.Â
Duterte dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang kuat dan retorika yang keras, bahkan terhadap lembaga-lembaga negara seperti Komisi Hak Asasi Manusia (CHR) dan Mahkamah Agung. Ia seringkali melontarkan pernyataan yang merendahkan atau mengancam para pejabat yang dianggap menghalangi kebijakannya, terutama terkait perang melawan narkoba. Hal ini menciptakan iklim ketidakpastian dan tekanan bagi lembaga-lembaga tersebut untuk menjalankan tugasnya secara independen.
Kebijakan "perang melawan narkoba" yang dijalankan Duterte menuai banyak kritik dari dalam dan luar negeri karena dugaan pelanggaran HAM yang meluas. Banyak aktivis HAM, jurnalis, dan pengkritik kebijakan ini yang mengalami intimidasi, ancaman, bahkan pembunuhan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan sipil di Filipina.
Kasus Senator Leila de Lima merupakan contoh nyata dari polarisasi politik dan dugaan intervensi politik dalam proses hukum. De Lima, yang merupakan kritikus vokal Duterte, ditangkap dan didakwa atas tuduhan terkait narkoba. Banyak pihak, termasuk organisasi HAM internasional, menilai bahwa dakwaan tersebut bermotif politik dan merupakan upaya untuk membungkam oposisi. Kasus ini menyoroti bagaimana sistem hukum dapat digunakan sebagai alat untuk menekan lawan politik.
Polarisasi politik yang tinggi di Filipina memperburuk situasi ini. Dukungan dan penolakan terhadap Duterte seringkali sangat kuat, menciptakan perpecahan di masyarakat dan mempersulit dialog yang konstruktif. Dalam konteks ini, lembaga hukum seringkali terjebak di antara dua kubu yang berlawanan, sehingga sulit untuk menjaga netralitas dan independensi.
Secara keseluruhan, pemerintahan Duterte meninggalkan warisan yang kompleks terkait supremasi hukum dan lembaga hukum di Filipina. Meskipun ada beberapa keberhasilan dalam bidang ekonomi dan pemberantasan korupsi, kekhawatiran tentang independensi lembaga hukum, HAM, dan polarisasi politik tetap menjadi tantangan besar bagi Filipina.
Kasus di Amerika Serikat
Di Amerika Serikat, meskipun memiliki sistem hukum yang mapan, tekanan politik terhadap lembaga hukum tetap terjadi, terutama selama pemerintahan Donald Trump. Salah satu kasus yang menonjol adalah upaya Trump untuk memengaruhi proses hukum terkait penyelidikan campur tangan Rusia dalam Pemilu 2016, yang dipimpin oleh Penasihat Khusus Robert Mueller. Laporan Mueller menyoroti berbagai upaya Trump untuk menghalangi penyelidikan, termasuk tekanan terhadap pejabat Departemen Kehakiman agar menutup penyelidikan tersebut (Mueller, 2019). Tindakan ini memicu kekhawatiran luas tentang independensi lembaga hukum di AS, termasuk dari komunitas internasional, yang menilai bahwa intervensi seperti ini dapat melemahkan prinsip dasar supremasi hukum bahkan di negara demokrasi yang mapan (Democracy Index, 2019).
Dampak terhadap PDIP dan Demokrasi Indonesia
