Memang, dalam konteks Pilkada, partai yang berorientasi pada kekuasaan harus mempertimbangkan strategi yang kompleks. Mengingat Indonesia memiliki lebih dari 300 kepala daerah yang akan dipilih, termasuk gubernur, bupati, dan walikota, partai politik harus berhitung dengan cermat dalam menempatkan calon-calon mereka di berbagai daerah. Dalam hal ini,
Jakarta hanyalah salah satu dari sekian banyak daerah yang harus diperhatikan. Ini sangat berbeda dengan Pilpres, di mana hanya ada 2-5 pasangan calon yang bersaing, sehingga fokus partai dapat lebih terarah. Oleh karena itu, partai politik sering kali harus membuat keputusan yang pragmatis dan strategis dalam menentukan dukungan mereka di Pilkada, meskipun hal ini mungkin tampak mengecewakan bagi masyarakat yang mendukung tokoh tertentu seperti Anies.
Apa yang terjadi pada Anies sebenarnya juga terjadi di beberapa tempat lain di Indonesia. Sikap pragmatis partai-partai politik dalam meraih atau mempertahankan kekuasaan telah menjadi 'aliran utama' dalam perpolitikan Indonesia.
Seperti yang pernah disampaikan oleh Prabowo Subianto, berada di luar lingkaran kekuasaan itu sangat berat. Sebaliknya, berada di dalam lingkaran kekuasaan setidaknya memberikan rasa aman, menjaga bisnis tetap stabil, dan bahkan membuka peluang untuk diangkat menjadi 'pejabat' di lingkungan BUMN.
Pragmatisme ini mungkin efektif dari sudut pandang kekuasaan, namun sering kali tidak patut dan mengabaikan potensi besar individu yang mampu membawa perubahan positif.
Mengamati posisi Anies saat ini, ingatan saya kembali pada masa awal reformasi ketika B.J. Habibie, seorang tokoh yang cerdas dan sangat berpotensi membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, memilih untuk tidak mengikuti kontestasi pemilihan presiden setelah laporan pertanggung jawabannya ditolak dalam sidang MPR.
Keputusan ini akhirnya membuka jalan bagi Abdurrahman Wahid untuk menjadi presiden. Meskipun ada perbedaan situasi, ada kemiripan dalam bagaimana tokoh-tokoh berkualitas seperti Habibie dan Anies tidak terpakai atau disingkirkan dari panggung politik, meskipun memiliki potensi besar untuk memajukan bangsa.
Meskipun demikian, Anies perlu merenungkan kembali apakah ia akan melanjutkan karier politiknya tanpa partai, hanya mengandalkan ketokohannya, atau bergabung dengan partai yang sudah ada.
Membentuk partai baru, seperti "Partai Perubahan," bisa saja menjadi pilihan, namun ini mungkin bukan langkah yang paling bijak. Mengingat jumlah partai yang sudah terlalu banyak di Indonesia, dengan beberapa di antaranya tampak ada hanya sekadar untuk memenuhi kuota partai, bergabung dengan partai yang platformnya paling dekat dengan visi dan nilai-nilai Anies mungkin lebih strategis. Ini akan memberikan Anies landasan yang kuat untuk terus berkontribusi dalam politik, tanpa menambah kerumitan dalam sistem yang sudah kompleks.
Anies Baswedan memiliki berbagai opsi untuk masa depannya, baik di dunia politik maupun profesional. Keputusan yang bijak dan tepat waktu akan menentukan seberapa besar pengaruhnya di masa depan, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Sebagai tokoh politik, akademisi, dan pengamat, kita harus melihat langkah-langkah Anies ini sebagai bagian dari dinamika politik Indonesia yang terus berkembang, sambil terus mengawasi bagaimana pengaruhnya dapat membawa perubahan positif bagi bangsa. Di tengah semua ini, jangan sampai potensi besar seorang Anies Baswedan
