Mohon tunggu...
Aulia
Aulia Mohon Tunggu... Dosen - Dosen Universitas Andalas

Menulis untuk kesenangan dan berbagi

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Memahami Kompleksitas Kesehatan Mental Aparat Kepolisian, Kasus Istri Bakar Suami

10 Juni 2024   15:24 Diperbarui: 10 Juni 2024   16:19 184
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
screenshot https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/bWx9xYZosXOVbrukiEOb8qgAEss=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kl

Pengantar

Insiden tragis di Mojokerto, di mana seorang polwan diduga membakar suaminya yang juga seorang polisi, mengindikasikan adanya interaksi kompleks antara kesehatan mental, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan tekanan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum.

Meskipun kita tidak sepenuhnya memahami situasi pribadi mereka, penting untuk mendekati kejadian ini dengan empati, pemahaman, dan komitmen untuk menangani masalah-masalah mendasar.

Polisi, termasuk perempuan, menghadapi tantangan dan tekanan unik yang dapat memengaruhi kesehatan mental mereka. Faktor-faktor ini dapat mencakup paparan terhadap peristiwa traumatis, jam kerja yang panjang, dan tekanan untuk mempertahankan sikap yang kuat dan tenang.

Masalah kesehatan mental dapat muncul dalam berbagai cara, dan individu mungkin tidak selalu menunjukkan tanda-tanda tekanan yang terlihat dari luar. Oleh karena itu, sangat penting untuk memprioritaskan dukungan kesehatan mental dan layanan konseling bagi polisi, menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di mana mereka dapat mencari bantuan tanpa takut akan stigma atau dampak negatif.

Meskipun kita tidak memiliki informasi detail tentang hubungan pasangan tersebut, insiden ini menunjukkan bahwa mungkin ada masalah KDRT yang mendasari. KDRT dapat berbentuk kekerasan fisik, emosional, dan finansial, yang dapat memiliki konsekuensi menghancurkan bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis.

Insiden di Mojokerto mengingatkan kita akan perlunya menangani masalah sistemik yang berkontribusi pada tragedi semacam ini. Ini termasuk memperkuat dukungan kesehatan mental bagi aparat penegak hukum, menyediakan pelatihan komprehensif tentang pencegahan dan intervensi KDRT, serta mempromosikan budaya komunikasi terbuka dan dukungan dalam departemen kepolisian.

Menciptakan lingkungan yang mendukung di mana polisi merasa nyaman mencari bantuan untuk masalah pribadi atau kesehatan mental tanpa takut akan penilaian atau konsekuensi negatif bagi karier mereka.

Insiden tragis di Mojokerto menyoroti interaksi kompleks antara kesehatan mental, KDRT, dan tekanan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Penting untuk mendekati kejadian ini dengan empati, pemahaman, dan komitmen untuk menangani masalah-masalah sistemik yang mendasarinya. Dengan memprioritaskan dukungan kesehatan mental, menyediakan pelatihan komprehensif tentang KDRT, dan menciptakan lingkungan yang mendukung, kita dapat bekerja untuk mencegah tragedi semacam ini dan mempromosikan kesejahteraan aparat penegak hukum kita.

Dinamika KDRT dan Judi Online

Dalam kasus ini, kita melihat sebuah dinamika yang kompleks. Di satu sisi, perilaku berjudi oknum polisi laki-laki menjadikan istri dan keluarganya sebagai korban ekonomi dan psikologis. Namun, dalam peristiwa pembakaran, sang istri menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Situasi ini kemungkinan besar merupakan akumulasi dari konflik dan tekanan yang sudah berlangsung lama, di mana judi online menjadi salah satu pemicunya.

Pengawasan dan Tanggung Jawab Atasan

Kejadian ini juga menyoroti pentingnya peran atasan dalam melakukan pengawasan terhadap bawahannya. Terutama di lingkungan asrama polisi, di mana interaksi dan pengawasan seharusnya lebih mudah dilakukan. Kegagalan atasan dalam mendeteksi dan menangani masalah ini menunjukkan kurangnya sensitivitas dan perhatian terhadap kondisi bawahannya.

Kasus keterlibatan oknum polisi dalam judi online dan KDRT memicu pertanyaan tentang perlunya kontrol dan pengawasan yang lebih ketat terhadap aparat penegak hukum.

Ini mengingatkan kita pada praktik razia HP di sekolah, di mana murid diperiksa isinya untuk memantau konten yang tidak patut. Pertanyaannya, haruskah aparat kepolisian diperlakukan seperti murid sekolah?

Di satu sisi, aparat kepolisian mengemban tugas mulia dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan masyarakat. Mereka harus menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme, sehingga pantas mendapatkan kepercayaan publik. Di sisi lain, kasus-kasus seperti judi online dan KDRT menunjukkan bahwa oknum polisi juga rentan terhadap pelanggaran dan penyimpangan perilaku.

Memperketat kontrol dan pengawasan terhadap aparat kepolisian memang diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Namun, penting untuk mencari keseimbangan antara kontrol dan kepercayaan. Memberlakukan kontrol yang berlebihan dapat memicu rasa tidak percaya dan mencederai profesionalisme aparat kepolisian.

Pemeriksaan Urine Berkala dan Mendadak: Sebuah Solusi?

Di beberapa daerah, kapolres telah menerapkan kebijakan pemeriksaan urine berkala dan mendadak untuk mendeteksi penggunaan narkoba di kalangan anggotanya. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah keterlibatan oknum polisi dalam kegiatan ilegal dan menjaga integritas institusi.

Pemeriksaan urine memang dapat menjadi alat untuk mendeteksi penggunaan narkoba. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua pelanggaran etika profesi terkait dengan narkoba. Selain itu, pemeriksaan urine yang terlalu sering dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan mengganggu privasi aparat kepolisian.

Pentingnya Pengawasan Psikologis yang Serius

Saya yakin dan percaya bahwa ada mekanisme internal dari pihak kepolisian untuk memantau kondisi psikologis anggotanya, yang dilakukan secara rutin setiap tiga bulan sekali. Pertanyaannya, apakah ini sekadar formalitas atau menjadi perhatian serius sehingga jika ada yang terindikasi bermasalah, akan ditindaklanjuti dengan konseling dan pakar kejiwaan?

Mekanisme pengawasan psikologis yang serius harus mencakup:

Pemeriksaan psikologis yang dilakukan secara rutin harus lebih dari sekadar formalitas. Harus ada sistem yang efektif untuk mendeteksi gejala-gejala awal stres, depresi, atau masalah psikologis lainnya.

Jika ditemukan anggota yang terindikasi bermasalah, harus ada tindak lanjut yang jelas, termasuk konseling dan penanganan oleh pakar kejiwaan. Ini penting untuk mencegah eskalasi masalah yang dapat berujung pada pelanggaran etika atau perilaku ilegal.

Anggota Polri harus mendapatkan pelatihan dan edukasi tentang kesehatan mental dan cara mengelola stres. Ini dapat membantu mereka mengenali tanda-tanda masalah psikologis pada diri mereka sendiri dan rekan-rekan mereka.

Menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, di mana anggota merasa nyaman untuk berbicara tentang masalah psikologis tanpa takut akan stigma atau reperkusi negatif.

Langkah Pencegahan

Diperlukan langkah-langkah tegas dan konkret untuk mencegah terulangnya kasus serupa, seperti penerapan sanksi yang lebih keras bagi oknum yang terlibat dan edukasi berkelanjutan tentang bahaya judi online. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan:

Perlu adanya sistem pengawasan yang lebih ketat dan terstruktur untuk memantau aktivitas anggota Polri. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta melibatkan pihak eksternal yang independen.

Pembinaan mental dan karakter bagi anggota Polri perlu diperkuat untuk menanamkan nilai-nilai integritas, moralitas, dan profesionalisme. Ini bisa dilakukan melalui pelatihan, seminar, dan pembinaan keagamaan.

Perlu dilakukan penelusuran dan penyadapan sumber pendapatan oknum polisi yang terlibat judi online untuk mencegah mereka mencari penghasilan tambahan melalui cara yang tidak sah.

Penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu harus diterapkan terhadap oknum polisi yang terlibat judi online. Hal ini penting untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kasus serupa.

Masyarakat perlu diedukasi tentang bahaya judi online dan dampak negatifnya terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Ini bisa dilakukan melalui kampanye publik, sosialisasi di sekolah dan tempat ibadah, serta pemanfaatan media massa.

Penutup

Kejadian ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya pengawasan yang ketat dan kepekaan atasan terhadap kondisi bawahannya. Polisi harus tidak hanya fokus pada penegakan hukum eksternal, tetapi juga menjaga integritas dan disiplin di dalam institusinya sendiri. Dengan demikian, kepercayaan publik dapat dipulihkan dan kejadian serupa dapat dicegah di masa depan. Masyarakat juga perlu mengambil peran aktif dalam menjauhi judi online dan melaporkan jika mengetahui adanya praktik perjudian di lingkungan sekitar. Judi online bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah sosial yang membutuhkan solusi komprehensif dari berbagai pihak.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun