Khusus untuk PTN, sebagian besar anggaran pembangunan infrastruktur, peralatan labor dan gaji tendik dan dosesn sudah berasal dari APBN, begitu juga dengan biaya operasional, dengan demikian sudah seharusnya uang kuliah tidak mahal bahkan bisa gratis seperti yang dilakukan terhadap pendidikan sekolah kedinasan , kepolisian dan TNI.
Bansos vs Keringanan UKT
Kemampuan pemerintah menganggarkan Bansos lebih dari 450 triliun rupiah pada tahun 2024 dapat dianggap sebagai adanya potensinya untuk mendanai UKT gratis. Anggran bansos yang dikucurkan tersebut akan sanggup menggratiskan UKT selama lebih dari 15 tahun jika UKT di kisaran angka 30 T Rupiah. Ini menjadi poin penting agar kuliah gratis dapat dipertimbangkan.
Alokasi dana Bansos yang jauh lebih besar dibandingkan dengan total UKT yang dikumpulkan oleh seluruh PTN di Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kapasitas finansial untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi melalui skema UKT gratis atau subsidi yang lebih besar.
Untuk implementasinya, perlu dikaji secara mendalam mengenai dampak jangka panjangnya, seperti efektivitas dalam mencapai pemerataan akses, dampak terhadap otonomi dan akuntabilitas perguruan tinggi, serta efisiensi dan keberlanjutan kebijakan tersebut.Â
Pendekatan yang lebih komprehensif dan terencana diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan tinggi dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.
Beberapa alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah meningkatkan alokasi dana pendidikan dalam APBN, memperluas skema bantuan keuangan, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan dana.
Akses pendidikan tinggi yang luas dan berkualitas dapat menghasilkan SDM unggul, kreatif, dan inovatif yang berkontribusi pada kemajuan ekonomi, penciptaan peluang baru, dan lapangan kerja baru. Hal ini, dalam jangka menengah dan panjang, dapat membantu mengurangi jumlah masyarakat miskin dan kebutuhan akan bansos.
Di sisi lain, pemberian bansos yang terus-menerus dalam jangka panjang dapat mengindikasikan kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan secara permanen dan membebani keuangan negara serta menimbulkan ketergantungan bagi penerimanya.
Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau merupakan langkah strategis dan berkelanjutan untuk memerangi kemiskinan dan membangun masa depan yang lebih cerah.
Pendidikan tinggi dapat memberdayakan masyarakat, meningkatkan mobilitas sosial, dan memperkuat daya saing bangsa.
Namun, pendidikan tinggi gratis atau terjangkau bukanlah solusi tunggal untuk semua permasalahan.
