Mohon tunggu...
Aulia
Aulia Mohon Tunggu... Dosen - Dosen Universitas Andalas

Menulis untuk kesenangan dan berbagi

Selanjutnya

Tutup

Humaniora Pilihan

NoViralNoJustice: Tantangan Penegakan Hukum dan Etika Profesi di Era Media Sosial

30 Mei 2024   19:10 Diperbarui: 30 Mei 2024   19:41 208
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Polisi harus berhati-hati dalam menyampaikan informasi terkait kasus kriminal di media sosial. Hindari spekulasi dan opini pribadi, dan fokuslah pada fakta dan informasi yang terverifikasi. Hal ini untuk menghindari misinterpretasi dan menjaga kredibilitas institusi kepolisian.

Polisi juga harus menghormati privasi para pihak yang terlibat dalam kasus kriminal, termasuk korban, pelaku, dan saksi. Hindari membuka identitas mereka sebelum waktunya. Hal ini untuk melindungi hak-hak mereka dan menghindari stigmatisasi. Polisi harus proaktif dalam menanggulangi cyberbullying dan ujaran kebencian yang terkait dengan kasus kriminal. Bekerja sama dengan platform media sosial dan masyarakat untuk menciptakan ruang digital yang aman dan kondusif.

Jaksa harus menjaga objektivitas dan profesionalitas dalam menangani kasus kriminal. Hindari terpengaruh oleh opini publik di media sosial. Fokuslah pada fakta dan bukti yang ada untuk membangun dakwaan yang kuat dan adil. Jaksa harus Menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen terkait kasus kriminal. Hal ini untuk melindungi privasi para pihak yang terlibat dan menjaga integritas proses hukum. Jaksa juga harus menghindari komunikasi langsung dengan media terkait kasus yang sedang ditangani. Hal ini untuk menghindari spekulasi dan misinterpretasi, dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik akurat dan objektif.

Seorang pengacara harus menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen yang diperoleh dari klien. Hal ini untuk melindungi hak-hak klien dan membangun kepercayaan dalam hubungan antara pengacara dan klien. 

Dok PosKota
Dok PosKota
Berikutnya adalah menghindari membuat pernyataan yang provokatif atau memicu spekulasi di media sosial terkait kasus yang ditangani. Hal ini untuk menjaga ketenangan publik dan tidak mengganggu proses hukum. Terakhir adalah menghargai proses hukum yang sedang berjalan dan tidak mendahului hasil persidangan. Hal ini untuk menjaga integritas dan kredibilitas profesi pengacara.

Hakim harus menjaga independensi dan tidak terpengaruh oleh opini publik di media sosial. Keputusan hakim harus berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan tekanan publik atau spekulasi. Berikutnya adalah menghindari komunikasi langsung dengan media terkait kasus yang sedang ditangani. Hal ini untuk menghindari spekulasi dan misinterpretasi, dan memastikan bahwa proses persidangan berjalan dengan adil dan objektif. Terakhir adalah Menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen terkait persidangan. Hal ini untuk melindungi hak-hak para pihak yang terlibat dan menjaga integritas proses hukum.

Tantangan etika yang dihadapi oleh para penegak hukum di era media sosial ini sangatlah kompleks dan membutuhkan solusi yang komprehensif. Diperlukan edukasi dan pelatihan yang berkelanjutan bagi para penegak hukum untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang etika profesi dan kemampuan mereka untuk bernavigasi di era digital. Selain itu, diperlukan kerjasama antara penegak hukum, media, dan masyarakat untuk menciptakan keadilan.

Perang Narasi dan Potensi Kaburnya Kebenaran

Di era media sosial yang serba cepat, fenomena #NoViralNoJustice seolah menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, gerakan ini mendorong penegakan hukum yang lebih cepat dan responsif. Di sisi lain, munculnya "perang narasi" antara aparat penegak hukum di depan publik, sebelum proses pengadilan resmi dimulai, memunculkan kekhawatiran baru.

Bayangkan sebuah kasus kriminal yang viral di media sosial. Di satu sisi, aparat penegak hukum A memaparkan kronologi kejadian dan bukti yang mereka miliki. Di sisi lain, aparat penegak hukum B membantah versi A dan memberikan narasi yang berbeda. Publik pun terjebak dalam pusaran informasi yang simpang siur, tak menentu mana yang benar dan mana yang salah.

Fenomena ini tidak hanya membingungkan publik, tapi juga berpotensi mengaburkan kebenaran. Masing-masing pihak seolah-olah berlomba-lomba untuk meyakinkan publik dengan versinya, terkesan lebih mementingkan "kemenangan" daripada mencari keadilan sejati.

Dampak Negatif Perang Narasi

Perang narasi yang kerap terjadi dalam proses penegakan hukum dapat membawa dampak negatif yang signifikan, antara lain:

1. Menurunnya Kepercayaan Publik

Masyarakat menjadi ragu dan bimbang terhadap informasi yang beredar, terutama ketika aparat penegak hukum dan pihak-pihak lain saling beradu narasi di depan publik. Hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap kredibilitas dan objektivitas penegakan hukum.

2. Menghambat Proses Investigasi

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun