Ketidak tegaskan ini juga terjadi di banyak tempat di kota Padang. Hal ini berkontribusi pada banjir yang sering terjadi, pohon tumbang, dan bahkan hanyutnya dua buah rumah di daerah Banuaran. Dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat adalah kerugian materi dan terganggunya aktivitas sehari-hari.
Apa yang Bisa Kita Lakukan?
Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia saat ini. Dengan meningkatnya emisi gas rumah kaca, kita menghadapi risiko perubahan iklim yang dapat mengubah kehidupan di bumi secara drastis. Namun, ada langkah-langkah konkrit yang dapat diambil oleh semua pihak untuk mengurangi emisi dan memperlambat proses perubahan iklim.
 Terutama pemerintah harus melakukan banyak hal untuk menata lingkungan, menata pengusaha dan juga menata masyarakat agar mereka menyadari pentingnya lingkungan yang memenuhi standar kelayakan. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk meminimalkan kerugian jika terjadi cuaca ekstrem seperti angin kencang, gelombang udara panas dan curah hujan yang sangat tinggi yang bisa menyebabkan banjir.
Walaupun pemerintah melalui kebijakan tegas akan berhadapan dengan banyak masyarakat dan pengusaha, tetapi ini tetap harus diambil agar kejadian yang akan merugikan mereka tidak terjadi atau dapat dikurangi.
Memang masyarakat dan pengusaha kadang tidak mau rugi dari sisi bangunan bahkan Mereka cenderung mengambil fasum untuk kepentingan berusaha hal ini harus dicegah melalui penetapan peraturan daerah yang telah disusun bersama dengan anggota DPRD.
Berikut adalah kontribusi nyata pemerintah pengusaha dan masyarakat umum dalam meminimalkan dampak perubahan iklim yang ekstrem.
 Langkah-Langkah Konkrit Pemerintah
1.Pemerintah harus membuat kebijakan yang mengurangi emisi gas rumah kaca, seperti membatasi penggunaan bahan bakar fosil dan mendorong penggunaan energi terbarukan.
2.Pemerintah harus mengalokasikan dana yang besar dan terukur untuk penelitian dan pengembangan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biofuel.
3.Pemerintah dapat memberlakukan standar efisiensi energi untuk bangunan dan kendaraan untuk mengurangi konsumsi energi.
4. Pemerintah perlu membangun sistem transportasi umum yang terintegrasi dengan harga tiket yang murah dan terjangkau yang bisa memfasilitasi setiap kelurahan di Kota Padang.
5.Pemerintah daerah harus mendata kembali bangunan-bangunan liar di sepanjang jalan utama dan bypass juga bangunan yang berada di daerah kritis aliran air. Bangunan ini harus ditertibkan dan dibongkar tanpa ada tarik ulur dan negosiasi. Masyarakat yang bangunannya dibongkar dan berada di fasilitas umum tidak perlu ada kompensasi, tetapi jika mereka berada di Tanah adat atau tanah bersertifikat maka pemerintah harus memberikan kompensasi yang menguntungkan bukan lagi ganti rugi tetapi ganti untung sehingga tidak akan menimbulkan keberatan.
Langkah-Langkah Konkrit Pengusaha
