Program BLT Mitigasi Risiko Pangan merupakan salah satu dari empat jenis bansos yang akan diberikan oleh pemerintah Indonesia sepanjang 2024, selain Program Keluarga Harapan (PKH), Bansos Beras 10 Kilogram, Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), dan Program Indonesia Pintar (PIP).
Apakah ada kaitan antara bansos Jokowi dan kenaikan harga beras? Menurut Presiden Jokowi, tidak ada kaitannya antara bansos beras dan kenaikan harga beras. Ia menegaskan, kenaikan harga beras yang terjadi di dunia membuat harga di dalam negeri jadi semakin mahal. Ia juga mengatakan, bansos beras bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan menghadapi inflasi pangan.
Namun, ada juga yang berpendapat bahwa bansos Jokowi dapat berpengaruh terhadap harga beras, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, bansos Jokowi dapat mengurangi pasokan beras di pasar, karena sebagian beras dialihkan untuk bansos. Hal ini dapat meningkatkan harga beras di pasar. Secara tidak langsung, bansos Jokowi dapat meningkatkan permintaan beras di pasar, karena sebagian penerima bansos dapat membeli beras lebih banyak dengan uang bansos. Hal ini juga dapat meningkatkan harga beras di pasar.
Dampak bagi Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat
Kenaikan harga beras dapat berdampak negatif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya bagi golongan menengah ke bawah yang menghabiskan sebagian besar pengeluarannya untuk membeli beras. Berikut ini adalah beberapa dampak yang dapat terjadi:
- Dampak inflasi. Kenaikan harga beras dapat meningkatkan inflasi, karena beras memiliki bobot besar dalam indeks harga konsumen (IHK). Inflasi dapat mengurangi daya beli dan nilai uang masyarakat, serta mengganggu stabilitas makroekonomi.
- Dampak kemiskinan. Kenaikan harga beras dapat meningkatkan kemiskinan, karena beras merupakan komoditas pangan utama bagi masyarakat miskin. Kenaikan harga beras dapat mengurangi konsumsi dan gizi masyarakat miskin, serta mengurangi pendapatan dan kesempatan kerja mereka.
- Dampak ketahanan pangan. Kenaikan harga beras dapat mengancam ketahanan pangan, karena beras merupakan sumber karbohidrat dan energi bagi masyarakat Indonesia. Kenaikan harga beras dapat mengurangi ketersediaan, aksesibilitas, dan utilitas beras bagi masyarakat, serta mengurangi diversifikasi pangan.
Pembagian Bansos Secara Serampangan
Salah satu isu yang muncul terkait dengan bansos Jokowi adalah pembagian bansos secara serampangan, tanpa melibatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Beberapa pihak menuding bahwa pembagian bansos ini tidak menggunakan data yang valid dan akurat, sehingga banyak penerima bansos yang tidak sesuai dengan kriteria. Bahkan, ada dugaan bahwa pembagian bansos ini dimanfaatkan untuk kepentingan politik, mengingat bansos ini disalurkan menjelang Pemilu 2024.
Pembagian bansos secara serampangan ini dapat menimbulkan berbagai masalah, antara lain:
- Menyebabkan kekurangan stok beras setelah dibagikan. Jika bansos beras tidak disalurkan sesuai dengan kebutuhan dan alokasi yang tepat, maka dapat mengurangi pasokan beras di pasar. Hal ini dapat memperparah kenaikan harga beras yang sudah terjadi sebelumnya.
- Menyebabkan ketidakadilan sosial. Jika bansos beras diberikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya, maka dapat merugikan orang yang benar-benar membutuhkannya. Hal ini dapat menimbulkan ketimpangan dan ketidakpuasan sosial di masyarakat.
