Bansos Selama dan Pasca Debat Terakhir, Gimik Politik?

Pendapat Para Capres

Debat capres terakhir yang digelar pada Minggu (4/2/2024) di Jakarta Convention Center (JCC) mengangkat tema kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, dan inklusi.

Ketiga calon presiden, yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, memiliki pandangan dan strategi yang berbeda-beda dalam memberikan Bansos bagi masyarakat. Berikut ini adalah pandangan dan strategi dari ketiga capres:

Anies Baswedan: Bansos Plus

Anies Baswedan menawarkan konsep Bansos plus, yang tidak hanya memberikan uang atau sembako, tetapi juga memberikan pelatihan, bimbingan, dan fasilitas bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian mereka. Ia mengatakan bahwa Bansos harus dipandang sebagai hak dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi rakyatnya, bukan sebagai alat politik atau pencitraan.

Anies juga menekankan pentingnya data yang akurat dan valid sebagai dasar untuk menentukan target dan jumlah penerima Bansos, serta untuk memantau dan mengevaluasi kondisi dan kesejahteraan mereka. Ia mengkritik praktik pembayaran Bansos memakai produk tertentu, yang sebenarnya menguntungkan perusahaan besar yang menjadi supplier barang tersebut, bukan masyarakat miskin yang menjadi penerima Bansos. Ia menawarkan solusi untuk membayarkan Bansos tunai langsung melalui transfer ke rekening penerima, dengan menggunakan teknologi dan data yang akurat dan valid.

Prabowo Subianto: Bansos Berbasis Makanan Bergizi

Prabowo Subianto menawarkan konsep Bansos berbasis makanan bergizi, yang bertujuan untuk meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak sekolah dan ibu-ibu hamil. Ia mengatakan bahwa ia setuju dengan adanya makan gratis, karena hal itu akan sangat membantu gizi dan kesehatan mereka. Ia juga mengatakan bahwa ia sudah memiliki pengalaman dalam memberikan makan gratis, seperti saat ia menjadi Menteri Pertahanan, ia memberikan makan gratis bagi tentara dan keluarganya.

Prabowo juga menekankan pentingnya anggaran yang cukup dan efisien untuk memberikan Bansos berbasis makanan bergizi. Ia mengatakan bahwa ia akan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk meningkatkan produksi dan ketersediaan pangan nasional, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan. Ia juga mengatakan bahwa ia akan mengawasi dan mengontrol kualitas dan distribusi Bansos berbasis makanan bergizi, agar tidak terjadi korupsi dan penyelewengan.

Ganjar Pranowo: Bansos Berbasis Keadilan Sosial

Ganjar Pranowo menawarkan konsep Bansos berbasis keadilan sosial, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat, terutama yang berada di daerah-daerah terpencil dan terbelakang. Ia mengatakan bahwa ia tidak setuju dengan pilihan antara makan gratis atau internet gratis, karena ia menganggap bahwa makan gratis dan internet gratis sama-sama penting dan tidak bisa dipisahkan. Ia menyinggung terkait dengan ketimpangan digital yang masih terjadi di Indonesia, sehingga perlu adanya internet gratis agar ketimpangan itu bisa tertutupi sampai tingkat desa.

Ganjar juga menekankan pentingnya proses distribusi dan penyaluran Bansos yang cepat, tepat, dan transparan, dengan menggunakan teknologi dan data yang akurat dan valid. Ia mengatakan bahwa ia akan memperbaiki dan mempercepat proses distribusi dan penyaluran Bansos, dengan menggunakan teknologi dan data yang akurat dan valid. Ia juga akan meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta melibatkan partisipasi dan kolaborasi dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta.

Ganjar juga memberikan pernyataan yang menarik, yaitu negara bukan pemberi Bansos, tapi memberikan keadilan sosial. Ia mengatakan bahwa Bansos harus dipandang sebagai hak dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi rakyatnya, bukan sebagai alat politik atau pencitraan. Ia berjanji bahwa ia akan melaksanakan program Satu Desa, Satu Faskes, dan Satu Nakes, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil dan terbelakang.

Dari debat capres terakhir ini, dapat dilihat bahwa ketiga capres memiliki pandangan dan strategi yang berbeda-beda dalam memberikan Bansos bagi masyarakat. Anies lebih menekankan pada keterampilan dan kemandirian, Prabowo lebih menekankan pada gizi dan kesehatan, dan Ganjar lebih menekankan pada keadilan sosial. Namun, mereka juga memiliki persamaan, yaitu mereka semua sepakat bahwa Bansos adalah hak dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi rakyatnya, bukan sebagai alat politik atau pencitraan.

Beberapa Isu Terkait Bansos

Bansos di Pinggir Jalan depan Istana Presiden

Ada kritik dan komentar tentang presiden Jokowi yang membagikan paket Bansos di pinggir jalan depan istana. Berikut ini adalah ringkasan informasi tersebut:

Salah satu tokoh yang mengkritik aksi Jokowi tersebut adalah mantan wakil presiden Jusuf Kalla (JK). JK menilai, perbuatan Jokowi itu memalukan karena tidak sepatutnya Bansos dibagikan di depan istana. Menurut JK, Bansos semestinya bisa didistribusikan melalui kantor pos, bukan malah dibagikan oleh presiden di depan istana yang jalannya justru dilalui oleh mobil. JK juga mengkhawatirkan bahwa aksi Jokowi itu bisa menjadi bahan ejekan media internasional.

Selain JK, ada juga beberapa pakar dan pengamat yang memberikan komentar tentang aksi Jokowi tersebut. Misalnya, ekonom Faisal Basri yang mempersoalkan Bansos yang belum dijadikan mekanisme terpadu di dalam pengelolaan ekonomi menjadi jaring pengaman sosial. Faisal Basri mengatakan bahwa Bansos itu tidak temporer, dan harus diberikan secara berkelanjutan dan berbasis data. Faisal Basri juga menyoroti bahwa peningkatan anggaran Bansos tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup manusia di Indonesia.

Ekonom juga mengkritik program Bansos yang dijalankan Jokowi. Menurut Anggito, semestinya Bansos tidak disalurkan satu-dua pihak tertentu, termasuk presiden untuk menghindari politisasi. Anggito menyarankan agar Bansos disalurkan oleh menteri sosial sebagai kuasa pengguna anggaran, dan tidak dilabeli logo instansi tertentu, hanya bisa dilabeli anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Bansos harus diberikan sesuai dengan kebutuhan dan data penerima, serta harus diawasi dan dikontrol agar tidak terjadi korupsi dan penyelewengan.

Indikasi Gimik Politik

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) juga menyoroti potensi penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh politik dalam penyaluran Bansos. FITRA mengindikasikan bahwa program Bansos berhasil mengerek kepuasan rakyat terhadap kepemimpinan Jokowi, yang kemudian dapat berdampak terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang tengah maju sebagai calon wakil presiden di Pemilu 2024. FITRA menilai bahwa hal ini menunjukkan adanya indikasi politisasi Bansos.

Pembenahan Basis Data Kependudukan

Basis data kependudukan harus dibenahi dan diperkuat sehingga penerima Bansos adalah yang asli dan benar-benar pantas mendapatkan bantuan dari pemerintah. Hal ini penting untuk menghindari penyalahgunaan dan penyelewengan Bansos yang merugikan masyarakat dan negara. Distribusi Bansos harus diubah dengan memberikan langsung ke rekening penerima, sehingga potensi penyelewengan dapat dicegah. Hal ini juga akan memudahkan penerima Bansos untuk mengakses dan menggunakan bantuan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Mekanisme Penyerahan Bansos

Beberapa informasi tambahan dan menarik tentang konsep dan mekanisme Bansos yang diberikan secara tunai dan transfer ke rekening. Berikut ini adalah ringkasan informasi tersebut:

• Ada tiga program Bansos yang diberikan secara tunai dan transfer ke rekening, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Program Sembako. Ketiga program ini memiliki tujuan, sasaran, dan nominal yang berbeda-beda, namun sama-sama bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, terutama yang berada di bawah garis kemiskinan.
• PKH adalah program yang memberikan bantuan kepada keluarga miskin yang memiliki anggota keluarga yang rentan, seperti ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lanjut usia. PKH disalurkan melalui rekening bank milik negara (Himbara) dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). PKH disalurkan tiga bulan sekali dengan nominal yang bervariasi sesuai dengan kategori penerima.
• BST adalah program yang memberikan bantuan kepada keluarga miskin yang tidak masuk dalam kriteria penerima PKH. BST disalurkan melalui PT Pos Indonesia yang akan mengantarkan bantuan secara tunai ke rumah masing-masing penerima. BST disalurkan setiap bulan dengan nominal Rp 300 ribu selama empat bulan, yaitu Januari hingga April 2021.
• Program Sembako adalah program yang memberikan bantuan kepada keluarga miskin yang sebelumnya menerima bantuan berupa sembako, namun mulai tahun 2021 diganti dengan bantuan langsung tunai (BLT). Program Sembako disalurkan melalui rekening bank milik negara (Himbara) dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Program Sembako disalurkan setiap bulan dengan nominal Rp 200 ribu selama 12 bulan, yaitu Januari hingga Desember 2021.

Bansos di Berbagai Negara di Dunia

Bantuan sosial dari negara terhadap negara merupakan hal yang biasa dan wajib dilakukan untuk meringankan beban rakyatnya. Berbagai negara di dunia juga melakukan hal yang sama terutama sewaktu wabah Covid-19 melanda seluruh dunia. 

Bukan itu saja, negara seperti Brunai Darussalam dan banyak Negara di Timur Tengah juga melakukan sepanjang tahun untuk menjamin pemenuhan kebuthan hidup minimal rakyatnya. Hal yang sama juga dilakukan oleh beberapa negara di Eropa, Amerika, Australia dan Afrika. Jumlah yang diberikan jauh lebh besar dari yang diberikan oleh pemerintah Indonesia ke rakyatnya. Berikut Bansos yang diberikan di berbagai Negra tersebut dan cara mendistrinusikanya:

Malaysia: Bantuan Prihatin Nasional (BPN)

Malaysia adalah salah satu negara tetangga Indonesia yang juga memberikan Bansos kepada masyarakatnya yang terdampak pandemi COVID-19. Bansos yang diberikan oleh pemerintah Malaysia disebut sebagai Bantuan Prihatin Nasional (BPN), yang merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi bernilai RM 250 miliar atau sekitar Rp 850 triliun1.

BPN diberikan kepada empat kategori penerima, yaitu: (1) keluarga berpendapatan bulanan RM 4.000 atau kurang, yang menerima RM 1.600; (2) keluarga berpendapatan bulanan antara RM 4.001 hingga RM 8.000, yang menerima RM 1.000; (3) bujang berpendapatan bulanan RM 2.000 atau kurang, yang menerima RM 800; dan (4) bujang berpendapatan bulanan antara RM 2.001 hingga RM 4.000, yang menerima RM 500.

BPN disalurkan melalui dua cara, yaitu: (1) transfer ke rekening bank penerima, yang dilakukan secara bertahap mulai April 2020; dan (2) pencairan tunai di kantor pos, yang dilakukan secara bertahap mulai Mei 2020.

Amerika Serikat: Economic Impact Payment (EIP)

Amerika Serikat adalah salah satu negara maju yang juga memberikan Bansos kepada masyarakatnya yang terdampak pandemi COVID-19. Bansos yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat disebut sebagai Economic Impact Payment (EIP), yang merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi bernilai US$ 2,2 triliun atau sekitar Rp 32,7 kuadriliun2.

EIP diberikan kepada warga negara dan penduduk tetap Amerika Serikat yang memenuhi syarat, yaitu: (1) memiliki nomor Social Security yang valid; (2) tidak tergantung pada orang lain sebagai tanggungan; dan (3) memiliki penghasilan tahunan di bawah ambang batas tertentu.

EIP disalurkan melalui tiga cara, yaitu: (1) transfer ke rekening bank penerima, yang dilakukan secara otomatis bagi mereka yang telah menyampaikan laporan pajak tahun 2018 atau 2019; (2) pengiriman cek atau kartu debit, yang dilakukan secara bertahap mulai April 2020; dan (3) pencairan tunai di kantor Internal Revenue Service (IRS), yang dilakukan bagi mereka yang tidak memiliki rekening bank atau alamat yang valid.

Australia: JobKeeper Payment

Australia adalah salah satu negara di benua Oseania yang juga memberikan Bansos kepada masyarakatnya yang terdampak pandemi COVID-19. Bansos yang diberikan oleh pemerintah Australia disebut sebagai JobKeeper Payment, yang merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi bernilai A$ 130 miliar atau sekitar Rp 1.260 triliun.

JobKeeper Payment diberikan kepada para pekerja yang masih terikat hubungan kerja dengan perusahaan atau organisasi yang mengalami penurunan omzet akibat pandemi COVID-19. JobKeeper Payment bertujuan untuk membantu perusahaan atau organisasi tersebut untuk mempertahankan pekerjanya dan menghindari PHK.

JobKeeper Payment disalurkan melalui perusahaan atau organisasi yang bersangkutan, yang kemudian akan membayarkan kepada pekerjanya. JobKeeper Payment sebesar A$ 1.500 per dua minggu untuk setiap pekerja yang memenuhi syarat, yang berlaku mulai 30 Maret 2020 hingga 27 September 2020. Setelah itu, JobKeeper Payment akan diturunkan menjadi A$ 1.200 per dua minggu hingga 3 Januari 2021, dan kemudian menjadi A$ 1.000 per dua minggu hingga 28 Maret 2021.

Jerman: Kurzarbeit

Jerman adalah salah satu negara di benua Eropa yang juga memberikan Bansos kepada masyarakatnya yang terdampak pandemi COVID-19. Bansos yang diberikan oleh pemerintah Jerman disebut sebagai Kurzarbeit, yang merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi bernilai 750 miliar atau sekitar Rp 12.750 triliun.

Kurzarbeit adalah program yang memberikan subsidi gaji kepada para pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja akibat pandemi COVID-19. Kurzarbeit bertujuan untuk membantu perusahaan atau organisasi yang mengalami kesulitan keuangan untuk mempertahankan pekerjanya dan menghindari PHK.

Kurzarbeit disalurkan melalui perusahaan atau organisasi yang bersangkutan, yang kemudian akan membayarkan kepada pekerjanya. Kurzarbeit sebesar 60% dari gaji yang hilang bagi pekerja yang tidak memiliki anak, dan 67% bagi pekerja yang memiliki anak, yang berlaku mulai Maret 2020 hingga Desember 2020. Setelah itu, Kurzarbeit akan dinaikkan menjadi 70% bagi pekerja yang tidak memiliki anak, dan 77% bagi pekerja yang memiliki anak, yang berlaku mulai Januari 2021 hingga Juni 2021.

Afrika Selatan: Social Relief of Distress (SRD)

Afrika Selatan adalah salah satu negara di benua Afrika yang juga memberikan Bansos kepada masyarakatnya yang terdampak pandemi COVID-19. Bansos yang diberikan oleh pemerintah Afrika Selatan disebut sebagai Social Relief of Distress (SRD), yang merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi bernilai R 500 miliar atau sekitar Rp 500 triliun.

SRD adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada masyarakat yang tidak memiliki pendapatan atau sumber daya lain untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. SRD bertujuan untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19, terutama yang tidak mendapatkan bantuan dari program sosial lain.

SRD dis Baik, saya akan melanjutkan menulis artikel yang saya buat dengan judul Bansos selama dan pasca debat Capres 4-2-2024. Berikut ini adalah lanjutan dari artikel tersebut:

SRD disalurkan melalui dua cara, yaitu: (1) transfer ke rekening bank penerima, yang dilakukan secara otomatis bagi mereka yang telah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lain, seperti pensiun, tunjangan cacat, atau tunjangan pengangguran; dan (2) pencairan tunai di kantor pos, yang dilakukan bagi mereka yang tidak memiliki rekening bank atau tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lain. SRD sebesar R 350 per bulan untuk setiap penerima yang memenuhi syarat, yang berlaku mulai Mei 2020 hingga Oktober 2020.

Sumber pembiayaan Bansos di Berbagai Negara

Setiap negara memiliki cara yang berbeda-beda dalam membiayai program Bansos, tergantung pada kondisi ekonomi, politik, dan sosialnya. Berikut ini adalah beberapa contoh cara negara-negara membiayai program Bansos:

Malaysia: Pemerintah Malaysia membiayai program Bantuan Prihatin Nasional (BPN) dengan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020, yang disesuaikan dengan situasi pandemi COVID-19. Pemerintah Malaysia juga mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan penerimaan negara, seperti menaikkan pajak, mengurangi subsidi, dan menjual aset.

Amerika Serikat: Pemerintah Amerika Serikat membiayai program Economic Impact Payment (EIP) dengan menggunakan dana dari APBN tahun 2020, yang disetujui oleh Kongres dan Presiden sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi bernama Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act. Pemerintah Amerika Serikat juga mengeluarkan utang negara untuk menutup defisit anggaran yang meningkat akibat pandemi COVID-192.

Australia: Pemerintah Australia membiayai program JobKeeper Payment dengan menggunakan dana dari APBN tahun 2020, yang disetujui oleh Parlemen dan Perdana Menteri sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi bernama Economic Response to the Coronavirus. Pemerintah Australia juga mengeluarkan utang negara untuk menutup defisit anggaran yang meningkat akibat pandemi COVID-193.

Jerman: Pemerintah Jerman membiayai program Kurzarbeit dengan menggunakan dana dari APBN tahun 2020, yang disetujui oleh Bundestag dan Kanselir sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi bernama Schutzschild fr Beschftigte und Unternehmen. Pemerintah Jerman juga mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan penerimaan negara, seperti menaikkan pajak, mengurangi subsidi, dan menjual aset4.

Afrika Selatan: Pemerintah Afrika Selatan membiayai program Social Relief of Distress (SRD) dengan menggunakan dana dari APBN tahun 2020, yang disetujui oleh Parlemen dan Presiden sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi bernama South African Economic Recovery Plan. Pemerintah Afrika Selatan juga mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan penerimaan negara, seperti menaikkan pajak, mengurangi subsidi, dan menjual aset.

Kritikan dan Masukan Terhadap Program Bansos

Berikut ini adalah pendapat saya terhadap beberapa topik terkait Bansos:

Pembagian Bansos tunai melalui rekening dan kantor pos: Saya rasa ini adalah salah satu cara yang efektif dan efisien untuk menyalurkan Bansos kepada penerima manfaat yang memenuhi syarat. Dengan menggunakan rekening bank atau pos, penerima Bansos tidak perlu mengantre atau berdesak-desakan untuk mengambil bantuan. Selain itu, dengan menggunakan rekening bank atau pos, penerima Bansos juga dapat lebih mudah mengakses dan mengelola dana bantuan sesuai dengan kebutuhan mereka. Menurut informasi yang saya temukan, penyaluran Bansos tunai melalui rekening dan pos dilakukan dengan berlandaskan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi dasar dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan. Saya rasa ini adalah langkah yang baik untuk memastikan Bansos tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Membagikan Bansos di pinggir jalan: Saya rasa ini adalah cara yang tidak tepat dan tidak manusiawi untuk menyalurkan Bansos kepada masyarakat. Dengan membagikan Bansos di pinggir jalan, pemberi Bansos tidak memperhatikan kesejahteraan dan martabat penerima Bansos. 

Penerima Bansos bisa saja merasa malu, terhina, atau dieksploitasi oleh pemberi Bansos. Selain itu, dengan membagikan Bansos di pinggir jalan, pemberi Bansos juga tidak memperhatikan kesehatan dan keselamatan penerima Bansos. 

Penerima Bansos bisa saja terluka, atau menjadi korban kejahatan saat mengambil bantuan. Menurut informasi yang saya temukan, membagikan Bansos di pinggir jalan juga diduga sebagai bentuk politisasi Bansos yang dimaksudkan untuk membentuk persepsi pada masyarakat. Saya rasa ini adalah langkah yang tidak etis dan tidak demokratis untuk mempengaruhi pilihan masyarakat.

Siapa yang diuntungkan dan bagaimana seharusnya sistem Bansos: Saya rasa yang seharusnya diuntungkan dari sistem Bansos adalah masyarakat penerima Bansos yaitu orang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. 

Sistem Bansos harus berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan penerima Bansos, bukan pada kepentingan dan kekuasaan pemberi Bansos. Sistem Bansos harus didasarkan pada data yang akurat, transparan, dan terverifikasi, serta mekanisme yang adil, efektif, dan efisien. Sistem Bansos juga harus melibatkan partisipasi dan pengawasan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, media, dan akademisi. 

Sistem Bansos juga harus memberikan pendampingan dan pemberdayaan kepada penerima Bansos, agar mereka bisa mandiri dan sejahtera. Jika dipaksakan Bansos berbentuk paket sembako maka yang akan diuntungkan adalah pengusaha besar yang produknya menjadi badian dari paket sembako dan perpotensi merugikan penerima dan membuka peluang terjadinya nepotisme, pungli dan korupsi.

Masihkah Bansos layak untuk diteruskan: Saya rasa Bansos masih layak untuk diteruskan, selama masih ada masyarakat yang membutuhkan bantuan dan selama sistem Bansos berjalan dengan baik. Bansos merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya yang berdampak pada kesehatan, ekonomi, dan sosial. Bansos juga merupakan salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakadilan yang ada di masyarakat.

Kontroversi pernyataan Ahok

Pendapat saya tentang pernyataan Ahok yang menyatakan Bansos mirip dengan zaman perbudakan dan tidak pantas dilakukan. Pendapat ini dinyatakannya setelah beberapa hari mengundurkan diri sebagai Dirut Pertamina dan bergabung dengan tim kampanye Ganjar Mahfud. Pernyataan ini tidak dikeluarkan sewaktu dia menjabat Dirut Pertamina sehingga kesan politisasinya sangat terasa.

Berikut ini adalah pendapat saya dan beberapa pihak lain yang setuju atau tidak setuju dengan pernyataan Ahok tersebut:

Pendapat saya: Saya rasa pernyataan Ahok itu terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan fakta. Bansos bukanlah bentuk belas kasihan atau penghinaan dari pemerintah kepada rakyat, melainkan bentuk perlindungan dan kesejahteraan sosial yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya, 

Bansos juga bukanlah praktik lama zaman kerajaan, melainkan praktik modern yang dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk negara-negara maju, untuk mengurangi kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakadilan yang ada di masyarakat. Saya rasa Ahok tidak memahami konsep dan tujuan Bansos dengan baik, dan hanya berbicara berdasarkan pandangan politiknya saja.

Pendapat yang setuju dengan Ahok: Beberapa pihak yang setuju dengan Ahok adalah para pendukung dan relawan Ganjar-Mahfud, yang merupakan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang didukung oleh Ahok. 

Mereka menganggap pernyataan Ahok itu sebagai kritik yang tajam dan cerdas terhadap pemerintahan Jokowi, yang dianggap gagal dalam mengelola Bansos. Mereka juga menganggap pernyataan Ahok itu sebagai bentuk dukungan dan promosi untuk Ganjar-Mahfud, yang dianggap memiliki visi dan misi yang lebih baik dan lebih progresif dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendapat yang tidak setuju dengan Ahok: Beberapa pihak yang tidak setuju dengan Ahok adalah para pendukung dan relawan Jokowi, yang merupakan presiden petahana yang memberikan Bansos kepada masyarakat. Mereka menganggap pernyataan Ahok itu sebagai bentuk fitnah dan provokasi terhadap pemerintahan Jokowi, yang dianggap berhasil dalam mengelola Bansos. 

Mereka juga menganggap pernyataan Ahok itu sebagai bentuk iri dan dengki terhadap Jokowi, yang dianggap lebih populer dan lebih dicintai oleh rakyat Indonesia45. 

Selain itu, ada juga beberapa pakar dan pengamat yang tidak setuju dengan Ahok, seperti Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, yang menilai pernyataan Ahok itu tidak merepresentasikan pikiran rakyat kecil, yang sangat terbantu oleh Bansos.

Bansos Gimik Politik?

Pendapat  lain tentang Bansos yang digelontorkan sekarang menjadi Gimik politik Jokowi untuk menaikkan elektabilitas Prabowo -Gibran sebagai salah satu kontestan Capres dan Cawapres. beberapa pendapat ini berbahaya bagi demokrasi dan citra pemerintah sekarang dan masa datang. 

Hal lain adalah Kemensos yang menterinya dari PDIP tidak dilibatkan dan dicuekin seolah dipinggirkan. Bansos yang digelontorkan sekarang seolah menjadi Gimik politik Jokowi untuk menaikkan elektabilitas Prabowo -Gibran sebagai salah satu kontestan Capres dan Cawapres.

Berikut ini adalah analisis saya tentang topik tersebut:

• Bansos yang diberikan oleh pemerintah adalah bentuk tanggung jawab dan kewajiban negara untuk melindungi dan menyejahterakan rakyatnya. Bansos juga merupakan bagian dari program pemerintah yang telah direncanakan dan disetujui oleh DPR dalam APBN. Bansos tidak bisa disamakan dengan politik uang atau sogokan yang bertujuan untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Bansos juga tidak bisa diklaim sebagai milik atau jasa dari salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, karena Bansos bersumber dari uang rakyat yang dikelola oleh pemerintah
• Beberapa pendapat ada yang mengatakan bahwa politisasi berbahaya bagi demokrasi dan citra pemerintah sekarang dan masa datang: Saya rasa ini adalah sebuah pernyataan yang benar dan relevan. Beberapa pendapat yang menuduh pemerintah memolitisasi Bansos bisa menimbulkan kesalahpahaman dan kecurigaan di kalangan masyarakat. Beberapa pendapat ini juga bisa mengganggu proses demokrasi yang seharusnya berjalan secara jujur, adil, dan transparan. Beberapa pendapat ini juga bisa merusak citra pemerintah sekarang dan masa datang, yang seharusnya dipercaya dan dihormati oleh rakyat. Beberapa pendapat ini juga bisa mengurangi efektivitas dan efisiensi Bansos, yang seharusnya tepat sasaran dan bermanfaat bagi penerima
• Kemensos yang menterinya dari PDIP tidak dilibatkan dan dicuekin seolah dipinggirkan: Saya rasa ini adalah sebuah fakta yang perlu diklarifikasi dan diperbaiki oleh pemerintah. Kemensos adalah kementerian yang bertanggung jawab atas urusan sosial, termasuk Bansos. Kemensos memiliki data yang akurat, transparan, dan terverifikasi tentang penerima Bansos, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kemensos juga memiliki mekanisme yang adil, efektif, dan efisien dalam menyalurkan Bansos, baik melalui rekening bank, pos, maupun e-warong. Kemensos juga memiliki Menteri Sosial yang kompeten, profesional, dan berintegritas, yaitu Tri Rismaharini, yang berasal dari PDIP. Oleh karena itu, Kemensos seharusnya dilibatkan dan diperhatikan dalam penyaluran Bansos, bukan dipinggirkan atau diabaikan oleh kementerian atau lembaga lain

Penutup

Demikian analisis saya tentang Bansos yang digelontorkan sekarang menjadi Gimik politik Jokowi untuk menaikkan elektabilitas Prabowo-Gibran sebagai salah satu kontestan Capres dan Cawapres. Tentu saja, analisis saya bersifat subjektif dan tidak bermaksud untuk menyinggung atau merendahkan siapa pun. Saya menghargai perbedaan pandangan dan perspektif yang ada di masyarakat.

Bansos yang saat ini disalurkan telah menjadi sorotan terkait potensi politisasi dalam menghadapi ajang pemilihan presiden mendatang. Meskipun analisis ini bersifat subjektif, perlu diperhatikan dampaknya terhadap dinamika politik dan persepsi masyarakat.

Bansos yang disalurkan dalam konteks kampanye politik menimbulkan pertanyaan serius tentang tujuannya sebenarnya. Apakah ini hanya sebuah alat untuk meningkatkan elektabilitas tertentu ataukah memang bagian dari program kesejahteraan yang tidak terkait dengan kepentingan politik? Pertanyaan-pertanyaan ini menyoroti kompleksitas dalam memahami peran bansos dalam konteks politik saat ini.

Isu-isu terkait Bansos mencuat karena keterlibatan langsung presiden dalam penyalurannya, yang dapat memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Hal ini terjadi ketika kementerian yang seharusnya memiliki peran dalam pengelolaannya tampak minim keterlibatannya. Penting untuk menekankan bahwa penyaluran Bansos harus melibatkan semua tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga daerah, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Pertanyaan tentang efektivitas dan keberlanjutan program Bansos menjadi sorotan penting. Apakah masyarakat merasakan manfaatnya? Apakah ada harapan akan perbaikan dalam penyaluran dan penggunaan Bansos di masa depan? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terjawab dalam pemilihan presiden mendatang, yang akan menjadi cerminan dari harapan dan aspirasi masyarakat terhadap pemerintahan yang akan datang.

Masa depan Bansos dan peran politiknya akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah dan masyarakat menghadapi tantangan ini. Dengan melihat potensi politisasi dan kerugian yang mungkin timbul, penting untuk mengimplementasikan mekanisme penyaluran yang transparan dan akuntabel. Semoga pemilu mendatang berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin yang mampu mengemban tugas dengan integritas dan kompetensi untuk kesejahteraan bangsa.