Skors dan Wajib Menandatangani Surat Perjanjian untuk Melki, Keputusan Rektor UI Dinilai Janggal

Melki Sedek Huang merupakan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) saat ini status nya sudah menjadi tersangka kasus pelecehan sexual atas dasar Keputusan Rektor UI. Melki Sedek Huang mengajukan keberatan atas keputusan tersebut. 

Melki Sedek Huang telah di nonaktifkan sejak tanggal 18 Desember 2023 berdasarkan peraturan BEM UI No.1 Tahun 2023, melki dinonaktifkan sementara untuk menjalani proses pemeriksaan. berdasarkan laporan korban merasa diri nya menerima bentuk pelecehan sexual dari saudara Melki. 

Keputusan Rektor UI memberikan hukuman kepada Melki Sedek Huang skorsing selama satu semester, Melki wajib menandatangani surat perjanjian yang berisi bahwa ia tidak akan melakukan hal serupa di kemudian hari, dan pencopotan status nya sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI). 

Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri, kata pelecehan seksual sudah tidak asing karena hampir setiap tahunnya kasus pelecehan seksual terjadi. 

Permasalahan kekerasan seksual sudah sering terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Namun, hukum Indonesia belum sepenuhnya memberikan konsekuensi hukum yang tegas bagi pelaku dan perlindungan bagi korban. 

keputusan ini tertuang dalam Keputusan Rektor UI Nomor 49/SK/R/UI/2024 tentang Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Atas Nama Melki Sedek Huang Dengan Nomor Pokok Mahasiswa 1906363000 fakultas Hukum universitas Indonesia. "oleh karena minimnya transparansi, adanya kejanggalan, dan juga keputusan yang tidak adil, melalui surat ini, saya ajukan proses yang legal, yaitu pemeriksaan ulang atas kasus ini, "ujar Melki sedek Huang kepada CNNIndonesia.com, Rabu (31/1). 

Melki Sedek Huang Hak memiliki hak selama proses penyidikan yaitu untuk Mengetahui Tindakan yang Dituduhkan: Pasal 6(3)(a) ECHR menyatakan bahwa setiap terdakwa berhak mengetahui secara rinci dan dalam bahasa yang dipahami olehnya tentang sifat dan alasan dari tuduhan yang diarahkan padanya.

Menelisik ilmu komunikasi kasus Melki Sedek Huang terindikasi mengalami pelanggaran etika komunikasi "penyembunyian informasi" dimana Penyembunyian informasi terjadi ketika seseorang atau suatu entitas sengaja menutupi atau menyembunyikan fakta atau informasi yang relevan dalam suatu konteks komunikasi. 

Penyembunyian informasi dapat terjadi dalam berbagai situasi, seperti dalam organisasi, hubungan pribadi, atau dalam politik. Shah, A. (2020). "The Ethics of Information Disclosure: A Study of Business Executives in the United States and India"

Kasus Melki Sedek Huang seharus nya dilakukan dengan tindak transparansi, Pendekatan Terbuka, dan Diskusi Negosiasi dimana kasus melki sudah menjadi sorotan masyarakat luas.

Komunikasi merupakan aspek yang sangat penting dalam penyidikan termasuk dalam kasus Melki Sedek Huang ini. Komunikasi yang baik dalam penyidikan membantu penyidik dalam menyusun bukti-bukti yang diperoleh secara logis dan terstruktur. 

Membantu dalam membuat laporan penyelidikan yang kuat dan mempersiapkan kasus untuk penuntutan.Costanzo, M., & Gerrity, E. (2009). "The Effects and Effectiveness of Using Juries in the Decision-Making Process: What We Know and What We Need to Know."

Melki Sedek Huang diputuskan mendapatkan skors selama satu semester, Melki juga harus melakukan penandatangan surat perjanjian dimana dalam surat tersebut berisi tentang Melki berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya tersebut.

Pelarangan aktivitas organisasi bagi Melki dan berada dalam lingkungan kampus atau luar sekitar kampus, menjaga jarak terhadap korban, tidak mengajak berbicara, bertemu, dan tindak apapun yang dapat membuat korban merasa terancam. 

"Bila pelaku terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Satgas dapat merekomendasikan sanksi lebih berat lagi hingga berupa dikeluarkannya pelaku dari Universitas Indonesia," bunyi putusan Rektor UI. 

Putusan tersebut menjelaskan bahwa Rektor melalui Satgas PPKS UI wajib memberikan perlindungan keamanan kepada para korban dan saksi dari ancaman dan intimidasi terlapor atas laporan maupun kesaksian yang diberikan. 

Melki Sedek Huang merasa kejanggalan banyak terjadi dikarenakan tingkat transparansi yang minim, Melki diselidiki oleh Satgas pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Indonesia (PPKSUI) dimana dalam proses ini Melki di investigasi selama satu bulan lama nya. 

Kejanggalan berikutnya adalah saat pemanggilan pada tanggal 22 Desember 2023 merupakan pemanggilan terakhir terhadap nya ,Melki berusaha bahwa proses investigasi ini mengalami perkembangan namun setelah pemanggilan pada hari itu Melki tidak pernah dipanggil kembali. 

Melki merasa bahwa dirinya tidak mendapatkan hak nya sebagai tertuduh yang mana semesti nya bisa didapatkan, Melki tidak pernah mendapatkan informasi apapun mengenai proses dan investigasi yang terjadi yang mana sebagai pihak tertuduh Melki memiliki hak untuk mengetahui hal tersebut. 

Bahkan saat ini akun Whatsapp Melki Sedek Huang diretas oleh yang tidak bertanggungjawab dimana dia tidak dapat menggunakan Whatsapp seperti biasanya, kasus ini tidak hanya menimpa Melki melainkan sosok ibu dari melki juga mengalami tindak tidak mengenakan. 

Pihak pemerintah melakukan penyelidikan terhadap kehidupan pribadi dari Melki Sedek Huang menurut penutupan sang ibu beliau didatangi oleh dua orang laki-laki yang memakai pakaian tentara menanyakan terkait Melki Sedek Huang 

Pertanyaan yang paling pertama adalah "kapan Melki sedek Huang pulang ke pontianak" tidak hanya sang ibu bahkan guru sd melki Sedek Huang mendapatkan hal serupa yaitu orang-orang yang tidak dikenali datang dan menanyakan keberadaan rumah Melki 

Melki menjalani keseluruhan proses investigasi yang berjalan, Melki selalu hadir saat pihak satgas pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Indonesia (PPKSUI) memanggilnya untuk melakukan persidangan dan tidak pernah ada niat untuk melakukan tindak pemangkiran. 

Keputusan Rektor UI Nomor 49/SK/R/UI/2024 Melki Sedek Huang mengajukan untuk dilakukannya pemeriksaan ulang akan kasus yang menimpanya. Proses pengajuan pemeriksaan ulang dapat dilakukan paling lambat empat belas hari semenjak keluar nya surat Keputusan Rektor.