Jika Kita Melihat Peta Dunia dan melihat Negara-Negara Berkembang, kita akan melihat fenomena ditengah Kemiskinan yang melanda Negara-Negara tersebut terselubung para pejabat dan politikus hidup diantara pesta pora bernama Korupsi. Terlebih jika kita melihat Indonesia, Kita akan menemukan sederet nama seperti Nazarudin, Angelina Sondahk, Andi Malarangeng bahkan baru baru ini publik dikejutkan dengan tertangkap tangannya seorang Ketua Partai yang berbasiskan Agama dalam suatu kasus korupsi.
Dalam melihat fenomena Korupsi dalam penyelenggaraan Negara, kita bisa mengajukan satu pertanyaan darimanakah para penyelanggara Negara dilahirkan? Baik dalam Negara yang menganut “Liberalis”,”Sosialis” maupun “komunis” kita akan menemukan satu jawaban yaitu Partai Politik. Disanalah Penyelenggara Negara Dilahirkan baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung. Seperti yang dikatakan Profesor Ilmu Politik Miriam Budiarjo bahwa salah satu fungsi Utama dari Partai Politik adalah melakukan rekruitmen Politik. Ketidakseriusan Partai Politik dalam melakukan rekruitmen politik akan berbanding lurus dalam menghasilkan penyelenggaraan Negara yang salah urus. Yang pada akhirnya berpeluang besar dalam melakukan Korupsi.
Di Negara “Komunis” seperti China Misalkan, Korupsi Bukanlah hal yang baru. Partai Komunis China secara sadar memahami bahwa Korupsi merupakan bahaya yang dapat menghancurkan Partai. Seperti Yang dikatakan Maozedong pada awal berdirinya PKC, beliau mengatakan “Mungkin ada beberapa dari Anggota Partai yang tidak pernah Gentar oleh Senjata Musuh, Tetapi tidak mampu menahan Peluru dan Bom Berlapis “Gula”, Kita harus segera mencegah hal ini”. Ini merupakan Evaluasi dari salah satu penyebab kekalahan Partai Nasionalis yang dipimpin oleh Chiang kaishek yaitu partai nasionalis pada waktu itu sudah digerogoti oleh Korupsi sehingga kehilangan Kepercayaan /Legitimasi dari Rakyat.
Bahkan Hingga Kini Partai Komunis China masih berperang melawan Korupsi. Salah satu yang masih hangat adalah Kota Nanchang. Dibalik Cepatnya Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tersebut ternyata juga terungkap Korupsi besar yang dilakukan oleh petinggi Partai. Yakni Tang Chengqi seorang Sekretaris Partai Kota Nanchang yang terbukti melakukan Korupsi yang merugikan Negara lebih dari 450 Milyar. Akhirnya Tang Chengqi di vonis hukuman mati pada tahun 2012 dengan masa penangguhan 2 tahun.
Uniknya, dalam Negara Demokrasi terlebih yang dicap sebagai Demokrasi Liberal banyak pengamat mengatakan bahwa system Demokrasi Mensyaratkan Biaya politik yang besar sehingga Godaan Korupsi menjadi salah satu jawaban dalam menghidupi kerja-kerja Politik. Alasan ini sebenarnya hanya merupakan pembenaran bagi konstestan yang tidak mempunyai track record di mata Publik. Biaya Politik yang besar hanya merupakan cara instant dalam mempengaruhi publik. Maka dibuatlah Baligo-Baligo Besar, Iklan Di media, acara-acara berbau agama sampai pertemuan pertemuan di hotel mewah bahkan sampai melakukan money politic. Hal-hal inilah yang membuat besarnya biaya politik bisa menuntut pengembalian yang besar pula yang berujung pada Korupsi.
Kita Bisa belajar dari fenomena baru dalam perpolitikan Indonesia yakni mengenai fenomena Jokowi dan Ahok. Kedua tokoh politik ini menjadi arus politik baru ditengah ketidakpercayaan Publik dalam melihat banyaknya Para pejabat dan politikus yang terjerat persoalan Korupsi. Hasil Kerja-kerja Politik Jokowi dan ahok di daerah mereka masing masing mampu menjadikan mereka sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Ibukota Negara. Bahkan mampu menggerakan masyarakat secara Sukarela dalam mengusung mereka menjadi Calon Presiden Indonesia Kedepanya. Terkhusus Jokowi, Hampir Semua Lembaga Survey Menempatkanya sebagai Calon Paling Potensial Sebagai Presiden Republik Indonesia.
Jika kita sadar bahwa Korupsi dalam penyelenggaraan Negara berakar dari partai politik. Baru kita bisa memberi formula formula baru dalam pemberantasan Korupsi. Satu Contoh Mengenai Hukuman bagi Korupsi, Di Indonesia Penerapan dalam Hukuman Bagi Koruptor sama sekali tidak memberi Efek Jera bagi Koruptor. Bagaimana tidak, Kita bisa lihat bagaimana Angelina Sondahk hanya dihukum 4,5 tahun sedangkan telah terbukti menerima suap 2,5 Milyar dan 1,2 juta dolar AS. Ini jauh dari memberi efek jera bagi koruptor. Ini jauh jika dibandingkan dengan China walaupun hanya memiliki satu partai tetapi tidak ragu untuk menerapkan Hukuman mati bagi Koruptor.
Berharap Perubahan dalam Proses penyelenggaraan Negara Salah satu jalan utama adalah melalui Partai Politik. Karena peran Partai Politik dalam Proses Penyelenggaraan Negara, Ibarat Ibu yang Melahirkan dan membesarkan Anaknya. Partai Politik yang Serius melakukan Rekruitmen Politik akan Melahirkan kader kader politik yang baik pula dan berujung pada legitimasi rakyat. Jika Partai politik tidak serius dalam Melakukan Rekruitmen Politik akan melahirkan kader kader yang sebenarnya tidak diinginkan Oleh rakyat yang akhirnya penyelewangan dalam Penyelenggaraan Negara dan berujung pada delegitimasi rakyat.
Aulia Rahman
Alumnus Universitas Padjadjaran
Kandidat Master, Guangxi Normal University, Guilin-China.
