Akhir-akhir ini isu tentang agama semakin menonjol. Kasus-kasus terkait dengan ahmadiyah, bom di masjid polres Cirebon, bom buku, perekrutan anggota NII dengan cara cuci otak terkait dengan agama. Namun sayangnya, isu agama yang muncul bukan yang tampak damai, sejuk dan toleran sebagaimana misi agama itu sendiri, melainkan justru berwajah keras, memaksa, dan intoleran.
Negara Kesatuan Republik Indonesia tengah diguncang oleh tindakan oknum-oknum yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi suatu agama, dalam hal ini oknum yang mengatasnamakan Islam sebagai dasar gerakan mereka. Kasus peledakan bom di berbagai daerah di Indonesia atas nama "jihad" hingga isu perekrutan anggota oleh gerakan yang bernama Negara Islam Indonesia (NII) kerap diberitakan di berbagai media massa. Kejadian-kejadian tersebut tentu saja meresahkan masyarakat yang menginginkan kehidupan yang aman, tentram, tanpa adanya rasa was-was akibat tindakan oknum tersebut yang anarkis, tidak manusiawi, dan cenderung destruktif.
Apabila Ideologi negara sudah tidak kokoh maka akan berdampak terhadap ketahanan nasional. Meningkatnya kasus radikalisme saat ini tak lepas dari lemahnya sikap pemerintah dalam mengatasi tumbuhnya kelompok atau perseorangan yang menyimpang dari komitmen NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. Tak adanya sikap tegas pemerintah membuat TNI/Polri ragu bertindak. Masyarakat juga kurang peduli terhadap masalah ini. Kondisi ini bisa berkembang di lingkungan masyarakat luas.
Berbagai opini dan pendapat dari berbagai kalangan pun bermunculan. Ada yang berpendapat bahwa maraknya aksi radikalisme agama timbul akibat lemahnya dan tidak seriusnya pemerintah dalam menangani kasus radikalisme yang semakin berkembang akhir-akhir ini. Kinerja Badan Intelejen Negara (BIN) pun kembali dipertanyakan sebab dianggap lambat merespon aktivitas kawanan teroris sehingga kasus perusakan dan peledakan bom dapat terjadi.
Pendapat yang mengejutkan namun cukup logis mengatakan bahwa isu radikalisme diciptakan dan dipelihara oleh pihak tertentu sebagai bagian dari desain besar untuk meraih dan mengamankan kepentingan politik tertentu (Said Aqil Siroj: 2011).
Meningkatnya radikalisme dalam agama di Indonesia menjadi fenomena sekaligus bukti nyata yang tidak bisa begitu saja diabaikan ataupun dihilangkan. Bangsa Indonesia harus menyadari bahwa paham anti pancasila saat ini ada dan berkembang pesat di masyarakat. Berbagai seminar dan dialog telah digelar untuk mengupas persoalan ini mulai dari pencarian sebab hingga sampai pada penawaran solusi, namun tidak kunjung memperlihatkan adanya suatu titik terang.
Litbang Kompas edisi Senin 9 Mei 2011 mengadakan dialog tentang Jalan Memupus Radikalisme mengadakan jajak pendapat dengan mengajukan pertanyaan "Menurut Anda, hal apa yang paling mendorong berkembangnya radikal bernuansa agama di Indonesia?". Hasilnya ialah; Pertama, Lemahnya penegakan hukum mencapai 28,0%; Kedua, Rendahnya tingkat pendidikan dan lapangan kerja mencapai 25,2 %; Ketiga, Lemahnya pemahaman ideologi Pancasila mencapai 14,6%; Keempat, Kurangnya dialog antar umat beragama mencapai 13,9%; Kelima, Kurangnya pemahaman agama mencapai 4,9%; Keenam, Ketidakpuasan terhadap pemerintah mencapai 2,3%; Ketujuh, Kesenjangan ekonomi mencapai 1,6%; Kedelapan, Lainnya mencapai 3,1%; Kesembilan, Tidak tahu/tidak jawab mencapai 6,4%.
Dari hasil dialog diatas, dapat disimpulkan bahwa peran pancasila sangat dibutuhkan dalam menumpas radikalisme agama di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi berarti suatu pemikiran yang memuat pandangan dasar dan cita-cita mengenai sejarah masyarakat dan negara Indonesia yang bersumber dari kebudayaan Indonesia, oleh karena itu Pancasila dalam pengertian ideologi ini sama artinya dengan pandangan hidup bangsa atau falsafah hidup bangsa (Rukiyati, M.Hum.,dkk, : 2008).
Pancasila sebagai dasar negara yang mulai dilupakan sebagian besar masyarakat Indonesia, mulai diangkat lagi ke permukaan. Sebagai masyarakat plural/ beragam bangsa Indonesia telah disatukan oleh Bhineka Tunggal Ika, bukan oleh satu agama saja, bangsa ini mulai memperbincangkan kembali kesadaran untuk memahami dan mengamalkan nilai Pancasila. Masyarakat seperti tercerahkan bahwa selama ini Pancasila telah mati, merapuhkan NKRI dan membuka celah bagi mereka yang ingin bertindak makar. Pancasila harus kembali menjadi philosophische grondsag, falsafah dan pandangan hidup bangsa seperti yang dicita-citakan oleh Ir. Soekarno.
Oleh karena itu, segenap warga negara Indonesia wajib menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup kesehariannya. Tak boleh lagi ada perdebatan mengenai hukum Pancasila dalam suatu agama, karena pada hakikatnya Pancasila tidak bertentangan dengan agama manapun. Justru para Founding Fathers/ bapak bangsa Indonesia selalu memasukkan sila Ketuhanan dalam setiap perumusan dasar negara. Itu bukti bahwa kesadaran mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara harus sejalan dengan kehidupan beragama di Indonesia.
Dialog antar umat beragama harus dikembangkan di Indonesia. K.H. Hasyim Muzadi mengungkapkan, radikalisme berkembang akibat pembenaran tanpa mengakui eksistensi agama yang lain. Kelompok radikal mengklaim agama dan kelompoknya yang paling benar. Kesadaran pluralisme beragama perlu dikembangkan lagi, agar tidak tercipta kebencian dan permusuhan antar umat beragama. Di sinilah peran Pancasila amat dibutuhkan di mana pola pikir umat beragama tidak boleh melihat sesuatu dengan sudut pandang agamanya saja, namun juga harus lewat sudut pandang kebangsaan, dengan kata lain harus terlebih dahulu memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
