Jusuf Kalla Ungkap Ongkos Politik Pemilihan Ketua Umum Partai Politik di Indonesia

Kalau sekarang Anda ingin menjadi ketua umum Golkar, jangan harap kalau Anda tidak punya modal Rp 500-600 miliar. (Jusuf Kalla)

Jusuf Kalla menyatakan bahwa untuk menjadi ketua umum partai politik di Indonesia, diperlukan ongkos yang besar. 

Ia menyebut bahwa jika seseorang ingin menjadi ketua umum Golkar sekarang, modal yang dibutuhkan sekitar Rp 500-600 miliar. 

Namun, JK menegaskan bahwa hal ini tidak berlaku untuk partai yang pendirinya masih ada, seperti PDIP dan NasDem. 

Baca juga: Keamanan Data Pribadi di DPT 2024: Perlindungan dan Transparansi dalam Politik Modern

Menurut JK, ongkos terbesar dalam proses pemilihan ketua umum adalah biaya pemilihannya.

Pernyataan Jusuf Kalla ini muncul ketika Partai Golkar sedang mengalami gonjang-ganjing. 

Beberapa pihak seperti Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Tiga ormas pendiri Partai Golkar, dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar tingkat provinsi menunjukkan pandangan berbeda tentang kepemimpinan partai. 

Ada yang menyuarakan agar Ketua Umum Airlangga Hartarto diganti lewat gelaran munaslub, namun Airlangga menolak dan mendorong para calon pimpinan partai untuk menunggu Musyawarah Nasional (Munas) pada 2024.

Baca juga: Partai Bulan Bintang (PBB) Resmi Dukung Prabowo Subianto sebagai Capres 2024

Sumber : tempo.co

Baca juga: Pilihan Belanja Online: Tokopedia, Shopee atau TikTok Shop?

Pernyataan Jusuf Kalla menggambarkan betapa besar tantangan keuangan dalam proses pemilihan ketua umum partai politik di Indonesia. 

Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan kepemimpinan partai seringkali melibatkan dana yang signifikan, dan bisa menjadi hambatan bagi calon pemimpin tanpa sumber daya yang cukup.

Tantangan ini harus diatasi agar proses pemilihan lebih inklusif dan menghindari ketergantungan pada dana besar. 

Sebagai masyarakat, kita harus mengawasi dan mendorong agar pemilihan pemimpin partai politik tetap adil, transparan, dan demokratis.