Sabang sampai Merauke tengah menunggu langkah Presiden dalam memutuskan sengkarut permasalahan Polri dan KPK. Ujung barat hingga timur nusantara sedang menanti kebijakan Jokowi untuk menetukan nasib kedua tonggak penegak hukum tanah air. Semua orang dibuat heboh menuntut orang nomor satu Indonesia segera mengambil tindakan tegas atas konflik yang menyita perhatian seantero penduduk negeri.
Setiap hari, topik yang hingga kini masih trendi senantiasa menghiasi headline media massa cetak maupun elektronik. Pemberitaan media yang begitu gencar membuat obrolan di kantor hingga warung kopi tidak pernah lepas dari perbincangan seputar Polri vs KPK. Semua orang menjadi laten dan fasih berasumsi mengenai kisruh antar lembaga penegak hukum yang sedang berseteru. Pewartaan yang sangat masif, sistematis, dan terstruktur serta tendensius turut menyumbang andil besar bagi keberpihakan masyarakat dalam menanggapi kasus tersebut.
Banyak yang pesimis menatap masa depan penegakan hukum lantaran Presiden terkesan bimbang dalam menentukan sikap. Mereka ragu pemimpinannya mampu bersikap netral mengatasi konflik yang dianggap sebagai kriminalisasi institusi itu. Tidak sedikit pula yang optimis melihat kemesraan Polri dan KPK di masa mendatang. Mereka yakin Jokowi mampu membuat keputusan tepat atas polemikyang dinilai sarat nuansa politis tersebut.
Kelompok awam menyesalkan Jokowi sekarang yang tidak lagi pro wong cilik dan golongan cendekia menyayangkan Presiden yang kini lebih berbakti kepada partai. Ada juga rakyat jelata yang membabi buta membenarkan segala tindakan Jokowi karena fanatismenya dan masyarakat terpelajar yang mati-matian membela Presiden sebab bisa membuat pundi-pundi rekening semakin membuncit.
Jokowi dihadapkan pada opsi antara menuruti kehendak koalisi atau memenuhi harapan sebagian besar rakyat. Pelantikan Budi Gunawan merupakan tuntutan para elit pendukungnya, sementara mayoritas masyarakat menghendaki sebaliknya. Impunitas para pimpinan KPK yang ditersangkakan Polri menjadi harapan rakyat, sedangkan penyokong Jokowi seolah-olah berupaya melegitimasi ketidakberesan petinggi KPK. Kini Jokowi tinggal memilih salah satu dari dua pilihan tersebut dengan segala konskuensi yang mau tidak mau harus dia terima.
Jika menentukan pilihan pada opsi pertama, beragam permasalahan bakal menghantui perjalanan pemerintahan dan karirnya serta para pendukung pemerintah saat ini. Karena bukan tidak mungkin dia akan menjadi musuh bersama rakyat Indonesia dan hanya akan mendapat support dari koalisinya. Di masa mendatang, Jokowi tidak lagi memiliki daya pikat di mata masyarakat. Begitu pula dengan sejumlah parpol penyokong terutama PDI-P yang menjadi pemenang Pemilu lalu bisa dipastikan bakal terjun bebas. Publik ragu dan tidak percaya lagi karena rupanya janji-janji kampanye tidak lebih dari sekedar jurus tipuan demi menggengam kekuasaan.
Bila memilih opsi yang kedua, segenap persoalan yang akan dihadapi ke depan relatif lebih ringan. Resiko yang dia tanggung hanya menjadi musuh Megawati dan kawan-kawannya. Namun justru seluruh rakyat bangsa ini yang akan mendukungnya,. Masyarakat melihat Jokowi sebagai sosok yang pemberani karena mampu melawan intervensi dan tekanan elit internal. Rakyat juga menganggap jokowi merupakan figur yang tegas lantaran berhasil keluar dari dominasi Megasentris.
Memanfaatkan Blunder KIH dan Support KMP
Sikap terbaik yang harus diambil jokowi adalah memanfaatkan blunder Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan support Koalisi Merah Putih (KMP). Blunder KIH adalah ngotot melawan arus besar gerakan masyarakat. Support KMP ialah dukungan terhadap lagkah-langkah dan kebijakan-kebijakan pemerintah Kabinet Kerja yang pro rakyat.
Pembatalan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri dan penangguhan penahanan Bambang Widjojanto dkk yang menjadi tahanan Polri adalah keputusan populer yang sebaiknya diambil Jokowi saat ini. Keputusan itu menjadi batu pijakan Jokowi untuk kembali mengangkat popularitasnya serta menggalang kepercayaan dan dukungan dari rakyat. Hal itu sangat berarti bagi karir Jokowi sekarang dan yang akan datang mengingat harapan mayoritas rakyat Indonesia adalah menominasi kembali Kepala Polri menggantikan BG dan memberikan impunitas kepada BW cs untuk menangani kasus-kasus korupsi yang sedang digulirkan oleh KPK. Selain itu, kebijakan yang demikian juga bisa mementahkan asumsi publik bahwa Jokowi hanyalah boneka Mega, karena seperti kita tahu Megawati dan kawan-kawan begitu getol mendesak Presiden untuk mengesahkan BG.
Andai bisa memanfaatkan momentum yang tengah menjadi trending topic di seantero nusantara tersebut, Jokowi sangat berpotensi menjadi the rising star. The rising star menurut Tim Kick Andy dimaknai dengan bintang yang sedang menanjak. Maksudnya yaitu istilah bagi seorang tokoh yang namanya bersinar sebab kontribusi yang signifikan dalam memberikan solusi atas suatu permasalan yang genting. Jokowi kini merupakan penentu polemik dua lembaga hukum yang makin hari kian mengganas. Maka sebaiknya dia memberikan keputusan yang populis dalam konflik yang tengah menyita perhatian publik itu.
Oleh karenanya, alangkah lebih baik Jokowi tidak menyia-nyiakan peluangyang benar-benar berharga karena tidak mesti bisa dia peroleh pada kesempatan yang akan datang. Dengan begitu, reputasinya yang terbenam kembali melejit. Imagenya yang sempat jatuh akhirnya bangkit lagi. Popularitasnya kembali bersinar setelah sekian waktu meredup di bawah bayang-bayang Mega. Jika itu yang Presiden lakukan, besar kemungkinan Jokowi bakal menjadi the rising star kini dan nanti.
