Tulisan ini hadir untuk mengikuti event Komunitas Penulis Hukum UMSU
"Pilkada Serentak sebagai Perwujudan Demokrasi dan Anti Korupsi"
Perwujudan Pilkada Serentak tanpa politik uang
Muhammadaudi1999@gmail.com
Pendahuluan
Sunguh sebuah konsep lomba yang menarik, yaitu membahas tentang pilkada serentak yang lebih menjurus terhadap ketiadaan politik uang didalamnya. Bicara soal ini sangatlah berat penulis kira, karna sudah bukan rahasia lagi permasalahan uang didalam peristiwa pilkada sendiri. Ongkos politik dinegeri ini sangatlah mahal banyaknya unsur yang memengaruhi hal itu seperti, masyarakat yang membutuhkan uang sebagai penunjang hidupnya, ada pula masyarakat yang mementingkan kepentingan pribadi untuk menjalankan hidupnya, padahal disisi lain adanya kewajiban dirinya untuk memenuhi kepentingan masyarakat umum. Zaman ke zaman kerusakan budaya Masyarakat Indonesia semakin kacau, budaya oligarki dan sistem nepotisme ditanamkan dalam dalam, ah sudahlah berharap pemerintah sekarang sama saja seperti berharap ingin pergi ke tata surya sana. Disini penulis akan lebih menjurus menuliskan hal yang dirasakan penulis mengenai hal hal yang menjadi bumbu didalam pilkada dan beberapa pernyataan tentang Mahalnya Ongkos politik di negeri ini dan Tumbuh dengan perubahan budaya lebih baik, yang mungkin dapat membuka pola pikir kita sebagai generasi penerus bangsa untuk melanjutkan penghidupan bangsa di negeri ini.
Pembahasan
Mahalnya Ongkos Politik
Mahalnya ongkos politik menimbulkan titik titik orang yang terkait didalamnya melakukan prilaku koruptif, tidak usah basa basi karena pasti mereka membutuhkan dana yang sudah mereka keluarkan saat melakukan kegiatan kegiatan sebagai harapan untuk menang pastinya. Seperti Pernyataan
"Kementrian dalam negeri menyebutkan , calon bupati saja atau calon wali kota membutuhkan dana Rp 20 Milyar hingga Rp 100 Milyar untuk memenangi pilkada."[1]
Ongkos politik berasal dari dana pribadi mereka sendiri dan ada pula ongkos politik yang timbul dari partai politik yang dia tempati karena ada beberapa hal yang wajib diberikan kepada kadernya untuk proses pemajuan dirinya dan wadahnya tersebut. Saya rasa bicara soal politik sama dengan bicara soal kepentingan tapi eitss, kepentingan yang bagaimana? Harusnya kepentingan umum masyarakat banyak tapi nyatanya kepentingan pribadi mereka juga sangat banyak. Sungguh ironi.
Berikut adalah hal hal yang menyebabkan ongkos politik mahal :
1. Masyarakat
Masyarakat merupakan hal yang menjadi unsur penting dalam pemilihan karena orang yang dipilih berasal dari masyarakat dan orang yang memilih adalah masyarakat. Jadi masyarakat adalah unsur penting didalam sebuah kegiatan pemilihan ini, namun ada beberapa hal yang sangat disayangkan dan menjadi perihal didalam mahalnya ongkos politik dalam negri ini. Kita sampingkan dulu perihal kemiskinan, karena kekesalan saya dengan oligarki dan nepotisme sangatlah besar. Masyarakat kita malas untuk bergerak secara independen (jalur berdiri sendiri), adanya kesulitan untuk maju dan juga emang benar, dana yang dikeluarkan juga sendiri, bicara soal besar dana, sendiri atau menggunakan partai politik pun hal yang sama, nanti akan lebih mendalam dibahas mengenai partai politik.
"Sekarang ini masalah kita NPWP, nomor piro uangnya piro, jadi sulit kita mengharapkan kader partai yang dari partai. Saya dan Golkar mati-matian mendidik kader partai puluhan tahun tapi kita berhadapan di publik dengan saingannya keteteran dan kalah dengan pendatang baru yang dari kalangan pengusaha mapan," pernyataan Bambang Soesatyo [2]
Dari pernyataan barusan, Masyarakat Negara kita merupakan orang yang gampang terpengaruhi dengan materi demi masa depan yang tak pasti dan juga para calon dewan pejabat juga sangatlah licik memanfaatkan kondisi masyarakat kita yang seperti ini, tidak hanya uang yang mereka berikan kepada masyarakat melainkan sebuah fasilitas. Fasilitas yang tentunya dibutuhkan seperti beberapa kasus terjadi, layanan air bersih, kartu kartu yang beriming iming menjanjikan sesuatu, keji sekali. Apakah begitu juga kita sebagai mahasiswa? Ya aku tau mereka butuh itu semua, tapi masi banyak hal yang positif untuk menjadi caranya. Jujur, masyarakat kita sangatlah tidak mahir untuk jujur, kebiasaan mengikis nilai kejujuran, maka dari itu mari kita ubah pola pikir masyarakat dengan mendukung kedepannya, semua bisa berubah jika dimulai dari kejujuran.
 2. Partai Politik
Partai politik merupakan sebuah wadah yang digunakan para calon pejabat untuk mencalonkan dirinya saat adanya pilkada atau pemilihan lainnya. Partai politik meruapakan suatu objek untuk memenuhi kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. Dampak adanya parpol sebagai pembantu calon itu bersifat positif dan negatif, positifnya terhadap pembantuan calon "Harusnya" memajukan dalam menjalankan misi politik, pendidikan politik, sumber dana dan dukungun politik terhadap kadernya. Memasuki sisi positif parpol tentu juga memasuki sisi negatifnya yaitu, membutuhkan dana besar untuk menjalankan tugas dan fungsi parpol dan mewajibkan pengutipan iuran iuran didalamnya. Berikut pernyataan pendukung :
"Hampir semua partai mewajibkan iuran bagi kandidat yang berhasil lolos Pemilu, baik tingkat legislatif maupun yudikatif. "Itu lumrah," kata Titi. Iuran wajib itu biasanya diterapkan dengan cara memotong 10-30 % gaji caleg terpilih. Itu belum termasuk iuran-iuran lainnya yang tak kasat mata oleh publik."Ini adalah momentum bagi partai untuk rekrutmen politik. Kontribusi dari para caleg sangat dibutuhkan untuk pembiayaan mesin politik sekaligus pengelolaan partai itu sendiri," ujar Titi.Bukan hal mengejutkan, kata Titi, jika kemudian ada partai yang mematok tarif bagi kandidat untuk mendapat nomor urut tertentu.Seorang caleg yang berhasil jadi pejabat dengan demikian dihadapkan pada dua tanggungan beban keuangan yang harus dilunasi, yakni kontribusi iuran kepada partai dan tuntutan balik modal biaya yang dikeluarkan selama kampanye pemenangan."[3]
"Kenapa praktik praktik korupsi, kolusi terjadi karena setiap partai politik banyak agenda, munas, rapimnas, rakernas semua membutuhkan biaya dan sumber sumber itu biasanya dibebankan kepada kader-kader yang duduk diparlemen di pemerintahan. Kalau kader-kader itu mau tidak mau mengikuti, kalau tidak dia akan ada sanksi partai," tambah Bambsoet.[4]
Dapat kita ambil kesimpulan bahwa disinilah kans kader kader yang sudah terjun didalam keberhasilan jabatannya melakukan prilaku koruptif, karna ia di tuntut untuk membayar iuran iuran yang bersifat pengembalian modal tersebut dan adanya beban beban kader yang sudah duduk diparleman bersifat sanksi partai.Ini menandakan bahwa Partai politik tidak menjadikan pilkada sebagai ajang untuk memajukan para kadernya dalam menjalankan misi berpolitik tapi justru menjadi ajang pencarian dana. Beginilah sistem yang bobrok itu.
Ada juga statement mengenai laporan palsu yang diserahkan ke KPU mengenai dana yang terbilang kurang untuk modal kampanye partai karena adanya hal hal yang diberikan saat kampanye berlangsung. Begini statementnya :
"Namun tak sedikit pihak menganggap pelaporan dana kampanye partai hanya akal-akalan belaka. Publik menganggap muskil Perindo, misalnya, hanya membutuhkan Rp1 juta untuk biaya kampanye pemenangan caleg partai milik bos media Hary Tanoesoedibjo itu.Angka-angka yang muncul di KPU, kata Mada, tidak bisa menjadi tolok ukur realitas modal kampanye partai karena tak pernah teruji transparansinya."Mungkin angka sebenarnya bisa 10 kali lipat dari laporan minimum pengeluaran," kata Mada."[5]
Penulis berasumsi, Parpol begitu lihai bicara soal kepentingan rakyat, ah bullshit mereka tidak mengerti apa makna kepentingan rakyat, mereka hanya paham makna kepentingannya saja.
Perubahan Budaya Buruk untuk negeri
Kita harus merevolusi budaya buruk kita untuk negeri kita ini, mau sampai kapan kita menjadi budak di negera sendiri , mau sampai kapan Negara kita tidak maju hanya di tahapan berkembang itupun tidak mempunyai feedback tersendiri untuk rakyatnya. Maka dari itu kita harus tau, dimana nilai penting revolusi tersebut. Berikut beberapa titik nilai perubahan yang penulis sederhanakan :
 1. Masyarakat
- Sebagai masyarakat harus bisa menanamkan integritas memiliki pola pikir terbuka dan menanamkan kesadaran akan pengambilan sikap dalam hal apapun, jujur itu tahap awalnya. Apapun ceritanya kitalah yang memegang masa depan nanti, generasi tua yang rusak harus bisa kita ganti dengan generasi muda yang baik.
- Menjalankan relasi dengan baik, relasi merupakan hubungan baik antar manusia dengan manusia yang lain, namun kita tau menanamkan relasi dinegeri ini sama saja membuka sistem nepotismme atau oligarki yang buruk, maka ubahlah sikap kita tentang hal ini, tidak ada kata kawan atau keluarga untuk menjadi prioritas penting dalam kepentingan rakyat.
- Memiliki semangat dan pola pikir yang open minded karena seyogianya kita membantu negeri, dengan sisi sebagai orang yang memilih untuk kemajuan masa dengan negri, bukan karena ada materi yang diberikan saat proses kampanye, maka dari itu penulis menyarankan untuk kita harus bisa memulai semangat wirausaha, maksudnya apa? Dengan wirausaha kita dapat membantu kemajuan negri ini karena jika kita berharap penuh pada pemerintah nantinya ada saja problematika kedepan, kepentingan pribadi manusia itu tak masuk akal semua.
2. Partai Politik
- Anggota parpol haruslah jujur dalam melaksanakan kampanye menghindari politik uang atau pemberian materi yang memanfaatkan situasi daerah tersebut.
"Meski politik uang dilarang, masing-masing calon boleh membagi-bagikan barang ke masyarakat dengan nilai tidak lebih dari Rp 25.000"[1].
- "sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, saat kampanye merupakan tahapan termahal. Dalam Pasal 74 ayat 5 Undang-undang Pilkada, disebutkan bahwa sumbangan dana kampanye perseorangan paling banyak Rp 75 juta dan dari badan hukum swasta paling banyak Rp 750 juta."[2]
Menggunakan sumbangan dana kampanye yang sejujur jujurnya dan meaplikasikannya dengan hal lebih bermanfaat sebagai metode pengenalan diri dengan masyarakat.
- "Terkait biaya kampanye, dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 juncto UU Nomor 8 Tahun 2015 disebutkan, ada tujuh metode kampanye, yakni pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik/ debat terbuka antarpasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan media massa elektronik, dan atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan."[3]
Menerapkan metode kampanye sesuai dengan yang sudah diatur seperti diatas. Tenang, penulis yakin dengan trackrecord yang baik pasti kita bisa menang dalam kompetisi dengan hal jujur dan tidak meleburkan uang banyak.
3. Pemerintah
Penulis berharap lebih peduli terhadap rakyatnya memerharikan kondisi rakyat, karena kita tau rakyat kita yang tergolong butuh bantuan itu yang menjadi sasaran politik mereka yang memiliki asupan untuk mereka berupa materi materi yang tidak masuk akal tadi, rakyat hanya ingin kebutuhan pokoknya terpenuhi. Miris dilihat, mereka memilih dan terpaksa menyukai karna membutuhkan air bersih, pangan. Tolonglah. Kita juga sebagai rakyat harus bahu membahu membantu mereka dengan kebijakan pemerintah dan anggap saja membantu mereka merupakan nilai ibadah untuk kita.
Penutup
Mahalnya ongkos politik kita , timbul dari dua hal yang pertama masyarakat, disisi ini perlu kita lihat budaya masyarakat kita masi rusak , rela menerima uang dan memberi pengabdian pejabat untuk beberapa tahun kedepan, tidak di pungkiri karena para pejabat juga memberikan dana yang bisa dikatakan sebagai uang kaget. Dan juga masyarakat yang mencalonkan diri tidak menjual track record sebagai kandidat melainkan hanya eksitensi yang baru baru saja. Partai politik juga memiliki kebijakan sendiri didalamnya yang mana kandidat mempunyai kepentingan pribadinya di dalam parpol dan banyak sekali yang melupakan kepentingan rakyatnya yang harusnya di utamakannya.Maka dari itu penulis hadir memberikan tulisan ini bukan hanya untuk ajang lomba tapi untuk memberikan perasaan penulis kepada kalian semua agar dapat merubah budaya yang hancur itu.
Kita, generasi kita ditugaskan untuk memberantas generasi tua yang mengacau. Generasi kita yang menjadi hakim atas mereka yang di tuduh koruptor-koruptor tua, seperti... Kitalah yang dijadikan generasi yang akan memakmurkan Indonesia."[1]
Begitu kata Soe Hok Gie dalam catatannya, penulis juga berharap kita semua memiliki pola pikir seperti ini, mengapa? Karena perlu kita sadari kita generasi muda akan memegang kewenangan buat kemajuan negeri ini, harus jaga integritas kita , jangan mau terbawa arus kotor yang aman. Its time to a real revolution!. Terkadang beberapa mahasiswa menjadi seorang mahasiswa didepan umum, namun dalam ruangan dia menjadi seorang yang lupa dirinya. Munafik.
Karna peradaban tak akan pernah mati, mau sampai kapan budaya kita hancur begini? Penulis kira hanya 3 hal saja yang terkait dalam pembenahan disini, hanyalah masyarakat sebagai unsur pendukungnya jika masyarakat dapat bersifat jujur dan adil tentunya Negara akan bekerja seperti itu, tapi jika masyarakat masi bersi keras mempertahankan kebiasannya yang lama Negara ini juga mungkin tidak akan lama. Parpol juga demikian sebagai wadah yang mana jika kepentingan rakyat saja masi di nomor duakan sungguh keji kalian sebagai orang yang berperan dalam agenda tahunan ini. Pemerintah pun memiliki peran disini, harapan penulis pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan baik jangan ikut ikutan masalah kepentingan kelompok, hei kalianlah yang dapat menompang Negara ini menjadi Negara maju.
Kita sebagai manusia harus bisa menjadi seorang manusia yang bermanfaat untuk orang banyak, menanamkan nilai kejujuran, dan takut kepada tuhan sebagai sang pencipta, tinggalkan kemunafikan yang merusak moral dan harus berani mengatakan benar, ketika benar, mengatakan salah, ketika salah. Proses kehancuran di negeri kita ini haruslah diatasi bersama dan tidak dapat diselesaikan dengan seorang diri, Together to build the DreamLand, Indonesia.
Referensi
      Soe Hok Gie, 2011,"Catatan Seorang Demonstran" LP3ES,Jakarta.
https://nasional.kompas.com/read/2018/01/12/09494501/mahalnya-ongkos-politik?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2018/01/12/09494501/mahalnya-ongkos-politik?page=all.
https://www.matamatapolitik.com/mengurai-benang-kusut-mahalnya-ongkos-politik-analisis/
