Berikut adalah hal hal yang menyebabkan ongkos politik mahal :
1. Masyarakat
Masyarakat merupakan hal yang menjadi unsur penting dalam pemilihan karena orang yang dipilih berasal dari masyarakat dan orang yang memilih adalah masyarakat. Jadi masyarakat adalah unsur penting didalam sebuah kegiatan pemilihan ini, namun ada beberapa hal yang sangat disayangkan dan menjadi perihal didalam mahalnya ongkos politik dalam negri ini. Kita sampingkan dulu perihal kemiskinan, karena kekesalan saya dengan oligarki dan nepotisme sangatlah besar. Masyarakat kita malas untuk bergerak secara independen (jalur berdiri sendiri), adanya kesulitan untuk maju dan juga emang benar, dana yang dikeluarkan juga sendiri, bicara soal besar dana, sendiri atau menggunakan partai politik pun hal yang sama, nanti akan lebih mendalam dibahas mengenai partai politik.
"Sekarang ini masalah kita NPWP, nomor piro uangnya piro, jadi sulit kita mengharapkan kader partai yang dari partai. Saya dan Golkar mati-matian mendidik kader partai puluhan tahun tapi kita berhadapan di publik dengan saingannya keteteran dan kalah dengan pendatang baru yang dari kalangan pengusaha mapan," pernyataan Bambang Soesatyo [2]
Dari pernyataan barusan, Masyarakat Negara kita merupakan orang yang gampang terpengaruhi dengan materi demi masa depan yang tak pasti dan juga para calon dewan pejabat juga sangatlah licik memanfaatkan kondisi masyarakat kita yang seperti ini, tidak hanya uang yang mereka berikan kepada masyarakat melainkan sebuah fasilitas. Fasilitas yang tentunya dibutuhkan seperti beberapa kasus terjadi, layanan air bersih, kartu kartu yang beriming iming menjanjikan sesuatu, keji sekali. Apakah begitu juga kita sebagai mahasiswa? Ya aku tau mereka butuh itu semua, tapi masi banyak hal yang positif untuk menjadi caranya. Jujur, masyarakat kita sangatlah tidak mahir untuk jujur, kebiasaan mengikis nilai kejujuran, maka dari itu mari kita ubah pola pikir masyarakat dengan mendukung kedepannya, semua bisa berubah jika dimulai dari kejujuran.
 2. Partai Politik
Partai politik merupakan sebuah wadah yang digunakan para calon pejabat untuk mencalonkan dirinya saat adanya pilkada atau pemilihan lainnya. Partai politik meruapakan suatu objek untuk memenuhi kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. Dampak adanya parpol sebagai pembantu calon itu bersifat positif dan negatif, positifnya terhadap pembantuan calon "Harusnya" memajukan dalam menjalankan misi politik, pendidikan politik, sumber dana dan dukungun politik terhadap kadernya. Memasuki sisi positif parpol tentu juga memasuki sisi negatifnya yaitu, membutuhkan dana besar untuk menjalankan tugas dan fungsi parpol dan mewajibkan pengutipan iuran iuran didalamnya. Berikut pernyataan pendukung :
"Hampir semua partai mewajibkan iuran bagi kandidat yang berhasil lolos Pemilu, baik tingkat legislatif maupun yudikatif. "Itu lumrah," kata Titi. Iuran wajib itu biasanya diterapkan dengan cara memotong 10-30 % gaji caleg terpilih. Itu belum termasuk iuran-iuran lainnya yang tak kasat mata oleh publik."Ini adalah momentum bagi partai untuk rekrutmen politik. Kontribusi dari para caleg sangat dibutuhkan untuk pembiayaan mesin politik sekaligus pengelolaan partai itu sendiri," ujar Titi.Bukan hal mengejutkan, kata Titi, jika kemudian ada partai yang mematok tarif bagi kandidat untuk mendapat nomor urut tertentu.Seorang caleg yang berhasil jadi pejabat dengan demikian dihadapkan pada dua tanggungan beban keuangan yang harus dilunasi, yakni kontribusi iuran kepada partai dan tuntutan balik modal biaya yang dikeluarkan selama kampanye pemenangan."[3]
"Kenapa praktik praktik korupsi, kolusi terjadi karena setiap partai politik banyak agenda, munas, rapimnas, rakernas semua membutuhkan biaya dan sumber sumber itu biasanya dibebankan kepada kader-kader yang duduk diparlemen di pemerintahan. Kalau kader-kader itu mau tidak mau mengikuti, kalau tidak dia akan ada sanksi partai," tambah Bambsoet.[4]
Dapat kita ambil kesimpulan bahwa disinilah kans kader kader yang sudah terjun didalam keberhasilan jabatannya melakukan prilaku koruptif, karna ia di tuntut untuk membayar iuran iuran yang bersifat pengembalian modal tersebut dan adanya beban beban kader yang sudah duduk diparleman bersifat sanksi partai.Ini menandakan bahwa Partai politik tidak menjadikan pilkada sebagai ajang untuk memajukan para kadernya dalam menjalankan misi berpolitik tapi justru menjadi ajang pencarian dana. Beginilah sistem yang bobrok itu.
Ada juga statement mengenai laporan palsu yang diserahkan ke KPU mengenai dana yang terbilang kurang untuk modal kampanye partai karena adanya hal hal yang diberikan saat kampanye berlangsung. Begini statementnya :
