Kerja Sama ASEAN dan Jepang dalam Mengurangi Kesenjangan Ekonomi di Negara ASEAN

Kerja sama yang terjalin antara ASEAN dan Jepang tentunya tidak terlepas dari tujuan ekonomi politik di masing-masing pihak. Kepentingan Jepang terhadap ASEAN diuraikan dalam White Paper yang diterbitkan oleh MITI pada tahun 1958 yang menjelaskan dua tujuan kerja sama ekonomi Jepang, yaitu mewujudkan pasar yang seimbang untuk produk Jepang dan menetakkan ketersedian bahan baku. 

Dibawah inisiatif New Miyazawa yang baru diumumkan pada 3 Oktober 1998, Jepang setuju untuk memberikan 12,5 miliar kepada negara anggota dalam ASEAN. Hal tersebut semakin menegaskan bahwa dinamika interaksi ekonomi dengan ASEAN sangat penting bagi pandangan ekonomi politik Jepang. 

Atarishi (1985) berpendapat bahwa terdapat sejumlah perspektif dalam kerja sama ini, yaitu bentuk dari perdagangan dan penanaman modal global Jepang bergantung pada negara kurang berkembang sebagai sumber bahan baku juga sebagai sasaran pasar produk Jepang, ASEAN sangat penting bagi Jepang dalam memecahkan masalah antara negara maju dan berkembang (Utara-Selatan), serta Jepang menganggap keamanan stabilitas regional sangat penting dari sudut pandang keamanan (khususnya perekonomian) Jepang. 

Selain perkembangan ekonomi Jepang yang maju, kerjas ama antara ASEAN dan Jepang juga telah memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian ASEAN, khususnya sejak tahun 1970. Meskipun adanya krisis minyak didunia pada 1973, tetapi negara anggota ASEAN justru merasakan perkembangan ekonomi yang sangat stabil/mengesankan. Misalnya, antara 1970-1980, ekonomi Malaysia tumbuh sebesar 8%, Thailand sebesar 6,8%, Indonesia sebesar 8%, Filiphina sebesar 6,3%, serta Singapura sebesar 9%.

Untuk menelaah kepentingan ekonomi politik Jepang terhadap ASEAN bisa ditinjau dari dua pembagian yang cukup penting, yaitu yang pertama semenjak diumumkan 'Doktrin Fukuda' di tahun 1977-1980 sebelum selesainya Perang Dingin. Dengan terbitnya 'Doktrin Fukuda', kerja sama ekonomi antara ASEAN dan Jepang berkembang secara intens, begitu pula dengan kepentingan ekonomi politik Jepang. Jepang memakai ODA (Official Development Assistance) dalam melaksanakan penerobosan ekonomi melalui perdagangan dan penanaman modal/investasi. 

Pada saat yang sama, keikutsertaan politik Jepang terjadi dalam percakapan langsung dengan ASEAN dan negara Indocina, terutama mengenai masalah Kamboja dan Vietnam. Kerja sama antara ASEAN dan Jepang terus meningkat sejak 1980an. 

Jepang turut memberikan bantuan sebesar US$80 miliar untuk membantu proses recovery perekonomian ASEAN dari krisis yang terjadi pada 1997. Selanjutnya pada pembagian kedua terjadi setelah Perang Dingin, khususnya diawal 1990an sampai awal abad 21. Pada tahap ini kepentingan ekonomi politik Jepang mulai bertumbuh dalam tingkat pembauran ekonomi di kawasan dan dalam strategi menghadapi perkembangan ekonomi China, serta sikap antisipasi proaktif proteksionisme pasar internal Amerika Serikat dan Eropa. 

Adanya rasa khawatir terhadap Amerika Serikat bersifat proteksionis dan tidak akan membuka pasarnya secara bebas membuat Jepang harus mengambil upaya agresif dengan terus mengembangkan dukungan/bantuan dana bagi negara-bangsa anggota ASEAN. 

Partisipasi dalam kerjasama regional, seperti APEC atau ASEAN+3 sangat menguntungkan bagi Jepang. Akan tetapi, yang terpenting sebenarnya adalah strategi Jepang untuk melibatkan ASEAN dalam kerjasama yang lebih luas, terbuka, serta komprehensif. Gagasan tentang ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership dalam struktur perjanjian pasar bebas dapat ditinjau dalam dimensi ini. 

Terkait dengan upaya Jepang dalam melebarkan sayap kepentingan ekonomi politiknya di ASEAN, sekelompok peneliti yang terdiri dari 4 mahasiswa ilmu hubungan internasional dari Universitas Sriwijaya tertarik untuk meneliti hal tersebut. Pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022, kelompok peneliti ini membentuk survei dan menyebarkannya selama 3 hari. 

Survei ini dibentuk untuk mengetahui pendapat masyarakat umum mengenai kerja sama ASEAN dan jepang dalam mengurangi kesenjangan ekonomi di negara ASEAN. Kebanyakan responden dari survei ini berasal dari kalangan mahasiswa dan pekerja dengan total mencapai 30-31 responden. Berikut adalah hasil dan juga penjelasan terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam survei tersebut.