QRIS dalam Genggaman Gen Z: Retas Kesenjangan Digital, Sambut Konektivitas Sistem Pembayaran ASEAN

Suami saya adalah makhluk paling non tunai yang pernah saya temui. Maksudnya, ia jarang sekali pergi kesana kemari dengan mengantongi uang kertas di dompetnya. Mulai dari ke supermarket, toko kelontong, UMKM hingga berdonasi, ia selalu mengandalkan satu alat pembayaran yang dibangga-banggakannya, apalagi kalau bukan QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard.

QRIS benar-benar terobosan baru di dunia keuangan digital yang mempermudah dan menjembatani kesenjangan antara penjual dan pembeli. Just scan and pay. Satu QR code dapat digunakan untuk semua pembayaran. Benar-benar cepat, mudah dan efisien. 

Tapi di tengah gelimang kemewahan akan kemudahan bertransaksi, saya menyadari sesuatu; tidak semua kalangan masyarakat bisa merasakan apa yang kami rasakan. Sesederhana karena mereka tidak memiliki pengetahuan tentang hal tersebut. 

Semua itu berawal dari kisah Pak Sunandar, seorang petani buncis Kenya di daerah Bandung Barat yang diundang mengisi acara di kantor pemerintahan dan mengucapkan satu pernyataan yang membuat kami melongo saat mengurus perihal honorarium. "Saya nggak punya nomor rekening," begitu ujarnya. 

Kalau nomor rekening saya tidak punya, bagaimana dengan fitur keuangan digital lainnya? Sangat disayangkan sebab Pak Sunandar merupakan petani yang cukup sukses, hasil pertaniannya masuk standar ekspor, bahkan mendapat bantuan dari startup yang memenangkan penghargaan dunia. 

Saya kembali merenung. Kesenjangan digital nyata adanya. Berapa banyak kesempatan yang terbuka untuk Pak Sunandar dan orang-orang di sekelilingnya apabila kesenjangan keuangan digital ini diminimalisir? 

Upaya Wujudkan Inklusi Keuangan Digital

Pak Sunandar bukan satu-satunya warga negara Indonesia yang belum terpapar dan punya pengetahuan tentang sistem pembayaran digital. Rekening, e-wallet, QRIS dan sebagainya seakan masih menjadi hal yang asing bahkan dianggap tidak penting. Padahal dengan terus melakukan diseminasi mengenai sistem pembayaran digital ini, kesenjangan sosial, budaya, dan tentunya ekonomi dapat dikurangi dan terwujud lah inklusi keuangan digital yang diimpikan negara. 

Berdasarkan Peraturan OJK No. 76/POJK.07/2016 tahun 2016, inklusi keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui program ini, diharapkan dapat mengurangi jumlah masyarakat unbanked atau yang belum memiliki rekening bank dan layanan keuangan lainnya seperti asuransi, pembiayaan, program pensiun dan investasi yang dapat menunjang taraf hidup lebih baik. 

Inklusi keuangan digital menjadi langkah penting dalam menyambut konektivitas sistem pembayaran yang sedang digalakkan bank-bank sentral se-ASEAN. Konektivitas sistem pembayaran adalah kerjasama yang berusaha dibangun Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam integrasi sistem pembayaran digital melalui QR Code, Fast Payment, Real Time Gross Statement hingga Local Currency Statement (LCS). 

Pada praktiknya, setiap orang yang memiliki QRIS di wilayah ASEAN yang sudah terhubung itu dapat melakukan aktivitas ekonomi. Hal ini tentu membuka banyak kesempatan dan keuntungan bagi berbagai pihak. Oleh karena itu penting untuk mempersiapkannya melalui inklusivitas keuangan digital. 

Kunci Integrasi Sistem Pembayaran ASEAN 

Konektivitas Sistem Pembayaran di ASEAN ini bergantung pada tiga kunci utama yaitu CGC atau connectivity, governance and campaign. Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, dalam pengumuman hasil rapat dewan gubernur bulanan bulan maret 2023.

Connectivity atau konektivitas menjadi kunci Integrasi pembayaran digital seASEAN yaitu melalui penerapan QR Code, Fast Payment, Real Time Gross Statement, hingga Local Currency Settlement (LCS).

Governance atau pemerintah berarti komitmen bank-bank sentral di negara ASEAN untuk berkolaborasi dalam mengintegrasikan sistem pembayaran tersebut. Governance bertanggungjawab untuk memastikan konektitivitas sistem pembayaran antar negara ini berjalan stabil dan aman mulai dari data pengguna, mata uang, manajemen hingga aliran modal. 

Kunci ketiga adalah campaign atau kampanye. Para gubernur bank sentral di negara ASEAN telah sepakat untuk menggencarkan kampanye penggunaan QR cross broder dan fast payment cross border sebagai alat transaksi lintas negara di kawasan ASEAN. Transaksi ini  dilakukan menggunakan mata uang lokal masing-masing negara melalui layanan digital sehingga dapat menyentuh sebagai lapisan kebutuhan masyarakat. Harapannya nanti akan terwujud Central Bank Digital Currency (CDBC) atau mata uang digital bank sentral. 

GenZ dan Kampanye Sistem Pembayaran Digital

Beberapa waktu lalu timeline Twitter saya ramai dengan topik QRIS dan QRIS antarnegara yang sudah bisa digunakan dengan baik di Thailand. Muncul berbagai testimoni penggunaan QRIS di luar negeri. Paparan informasi tersebut sangat berguna bagi saya, seakan membuka gerbang harapan baru untuk berbagai kesempatan seperti travelling yang akan lebih mudah dan nyaman, transaksi yang akan lebih aman, dan perasaan bangga sebagai bagian dari ASEAN yang punya konektivitas sistem pembayaran terdepan. 

Gen Z yang kerap dikenal dengan sebutan digital native dapat menjadi ujung tombak dalam meretas kesenjangan keuangan digital di kalangan masyarakat. Mereka adalah generasi yang paling cepat beradaptasi bahkan berinovasi dalam perubahan sistem pembayaran yang sudah semakin terdigitalisasi. Kehadiran teknologi sudah mendisrupsi kehidupan gen Z pada umumnya, mulai dari hiburan, pendidikan, hingga keuangan.

Bagi generasi Z, penggunaan QRIS dalam kehidupan sehari-hari bukan hal yang asing. Berdasarkan survei PwC (Pricewaterhouse Coppers) tentang Global Consumer Insight, sistem pembayaran digital berubah menjadi tren, bahkan saat ini kita mengenal istilah cashless society (masyarakat non-tunai). Sementara itu, dikutip dari katadata.com, Research Director Cusomer Experience IPSOS Indonesia, Olivia Samosir menyatakan dalam penelitiannya bahwa tercatat sebanyak 68% pengguna digital payment adalah genarasi muda atau disebut dengan generasi milenial dan generasi Z.

Dengan kondisi indeks literasi keuangan pada tahun 2019 yang hanya sebesar 38,03%, bukanlah hal yang mudah untuk memperkenalkan QRIS sebagai suatu inovasi teknologi baru kepada masyarakat di Indonesia. Maka dari itu perlu digalakkan berbagai upaya kampanye promosi untuk memperkenalkan konektivitas sistem pembayaran digital ke berbagai kalangan masyarakat, baik melalui pendekatan formal seperti iklan hingga pendekatan informal melalui aktivitas sehari-hari. 

Sebagai gen Z yang tidak asing dengan sistem pembayaran digital, saya merasa senang dapat mendengar cerita dari Pak A dan memperkenalkannya dengan sistem pembayaran yang lebih efisien dan canggih. Ini membuka mata saya bahwa generasi Z yang lebih beruntung karena terpapar informasi lebih cepat dan banyak, punya tugas penting untuk menyebarluaskan informasi dan memberi edukasi mengenai konektivitas sistem pembayaran ini ke berbagai kalangan. 

Tentunya ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam mengurangi kesenjangan penggunaan teknologi keuangan. Perubahan signifikan juga akan terwujud apabila dilakukan secara sistemik. Tapi satu langkah konkrit yang dimulai dari diri sendiri, dari langkah paling kecil dan dilakukan saat ini bisa mengubah kehidupan satu orang dan menjadi rantai perubahan bagi lingkungan di sekitarnya.