Mohon tunggu...
Atiek Lestari
Atiek Lestari Mohon Tunggu... Administrasi - orang biasa dengan semangat luar biasa

Pranata Humas Basarnas

Selanjutnya

Tutup

Worklife Pilihan

Peran Humas Pemerintah dalam Mendukung Percepatan Transformasi Digital Indonesia

3 Januari 2023   13:17 Diperbarui: 4 Januari 2023   08:19 619
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Zaman sekarang hampir semua serba digital. Maka dari itu disebut era digitalisasi. Era digitalisasi yang semakin berkembang menuntut perkembangan humas pemerintah yang harus mampu mengolah informasi dan mengelola media komunikasi publik sehingga dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Seiring dengan perkembangan zaman, humas dituntut untuk bekerja secara efektif  dan efisien, mengikuti perkembangan teknologi digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong humas pemerintah untuk mengikuti proses transformasi digital.

Adapun salah satu tugas humas pemerintah yaitu harus menginformasikan apa yang sedang dan telah dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Hal itu merupakan wujud akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat, di samping masyarakat juga pasti ingin tahu apa saja yang dikerjakan pemerintah selama ini. 

Akan tetapi tuntutan kerja humas lebih kompleks, tidak hanya sekadar liputan berita dan membuat rilis semata. Humas memiliki peranan yang besar dalam menyampaikan informasi yang benar dan terpercaya.

Publikasi kinerja itu hal yang penting. Seorang humas tidak lepas dari berbagai macam tantangan dalam menyampaikan informasi di era digital. Disinformasi, malinformasi, dan misinformasi masih gencar mewarnai penyebaran informasi di masyarakat. Jika ada kekeliruan dalam menyampaikan informasi segera diperbaiki dan jangan memberi ruang untuk masyarakat berasumsi. 

Oleh karena itu, humas pemerintah harus membekali diri dengan berbagai kompetensi sehingga dapat memilah mana informasi yang harus disampaikan ke masyarakat  dan yang tidak perlu disampaikan, dan bagaimana agar informasi yang diterima masyarakat adalah sesuai drngan apa yang disampaikan kepada masyarakat. Ini merupakan salah satu bentuk transformasi humas agar bekerja lebih efektif dan efesien.

Kompetensi yang harus dimiliki oleh humas pemerintah adalah teknologi informasi, keingintahuan yang tinggi, dan pengetahuan serta pemahaman tentang visi, misi, tujuan institusi, dan stakeholders. 

Sedangkan humas tingkat manajerial harus mampu memahami data, memiliki kemampuan analisis dan interpretasi, serta kemampuan berkoordinasi dengan pihak terkait. Sementara pada tingkat strategis humas harus mamiliki kedekatan dengan pengambil keputusan, mampu berpikir sebagai team leader, dan mampu memberi masukan terkait positioning dan nilai-nilai sosial dari lembaga.

Dalam mendukung percepatan transformasi digital Indonesia, humas pemerintah memiliki lima peran. Apa saja? Dilansir dari PRIndonesia.co, kelima peran tersebut disingkat dalam 5C meliputi credibility, context, clarity, continuity, dan channel. C yang pertama, credibility. Maksudnya, humas pemerintah harus menjadi sumber informasi yang dipercaya media atau publik. 

Sementara C yang kedua, context memiliki makna isi informasi sesuai dengan karakteristik khalayak sasaran dan media. C selanjutnya, clarity, yang berarti informasi disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh publik dan media. Berikutnya adalah continuity. Yakni, layanan informasi publik diberikan secara terus-menerus kepada publik atau media. Yang terakhir, channel. Artinya, menggunakan berbagai macam saluran yang mudah diakses oleh publik atau media.

Saat ini humas pemerintah juga berperan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID tak hanya bertugas memproduksi, mengolah, menyimpan, dan menyampaikan informasi publik, tetapi juga mendorong kepercayaan dan partisipasi publik melalui transparansi manajemen dan anggaran badan publik. Salah satu caranya adalah dengan mengupayakan agar web resmi pemerintah dan  akun media sosial resmi pemerintah menjadi rujukan informasi masyarakat.

PPID juga bertugas meningkatkan pemanfaatan informasi publik untuk keberhasilan kegiatan, program, kebijakan, dan kinerja instansi. Selain itu juga menciptakan akuntabilitas kegiatan, program/kebijakan instansi  melalui layanan informasi sehingga bisa menjadi badan publik yang informatif.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Worklife Selengkapnya
Lihat Worklife Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun