Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga melalui HKPD

DOTK adalah dana yang diberikan kepada daerah otonomi khusus untuk membiayai penyelenggaraan otonomi khusus. DOTK dihitung berdasarkan indikator-indikator tertentu, seperti jumlah penduduk asli daerah, luas wilayah adat, dan tingkat kemiskinan di daerah otonomi khusus

Selain 3 komponen utama tersebut, DPK juga dapat meliputi:

a.Hibah

b.Sisa Anggaran Belanja Negara (Sisa Anggaran) yang Dilaporkan ke Daerah (SAD)

c.Hasil Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

d.Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Dilaporkan ke Daerah

3.Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan. Pinjaman ini diberikan kepada daerah oleh pihak lain dengan kewajiban untuk mengembalikannya bersama dengan bunganya.

Purbalingga merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kabupaten ini sedang giat membangun perekonomian dan infrastrukturnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Purbalingga memerlukan dana yang cukup besar. HKPD menjadi instrumen penting untuk mewujudkan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi Kabupaten Purbalingga untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. PAD bersumber dari berbagai sektor, seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (PAD lainnya).

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purbalingga, komposisi PAD Kabupaten Purbalingga dalam beberapa tahun terakhir adalah 549,59 -- 677,54 miliar rupiah. Sebagai sumber PAD terbesar di Kabupaten Purbalingga, pajak daerah membentuk 71%--72% dari PAD secara keseluruhan, menunjukkan bahwa sektor ini memainkan peran yang signifikan dalam mendukung keuangan daerah. Retribusi daerah merupakan sumber PAD terbesar kedua di Kabupaten Purbalingga. Ini menyumbangkan 24% hingga 25% dari PAD secara keseluruhan, dan berasal dari berbagai sumber, seperti pelayanan publik dan pemanfaatan kekayaan daerah. PAD tambahan berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti dividen BUMD dan pendapatan dari aset daerah lainnya, dan memiliki peran yang relatif kecil dalam komposisi PAD Kabupaten Purbalingga. Struktur PAD Kabupaten Purbalingga menunjukkan bahwa PAD yang paling dominan berasal dari sektor pajak daerah, yang berarti perlu terus dioptimalkan untuk meningkatkan PAD dan mendukung pembangunan. 

Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan PAD dari sektor retribusi daerah dan PAD lainnya. Ini dapat dicapai melalui: