Kemiskinan di Indonesia serta Peran Kebijakan dan Pembangunan Sosial

Mengenai Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi salah satu problematika di Indonesia yang banyak dialami oleh masyarakat. Definisi kemiskinan sendiri secara umum merupakan kondisi dimana seseorang tidak memiliki cukup uang atau pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok penunjang hidup, sehingga menyeret orang tersebut ke dalam masalah di kehidupannya. 

Kemiskinan ini memang erat kaitannya dengan ekonomi. Chambers dalam Nasikun (2001) menyatakan kemiskinan sebagai integrated concept yang melingkupi lima dimensi, yaitu: Kemiskinan, Ketidakberdayaan, Kerentan akan situasi darurat, Ketergantungan, dan Keterasingan (geografis ataupun sosiologis).

Kemiskinan dapat dilatarbelakangi oleh beberapa hal, dan jenis-jenis kemiskinan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan Absolut merupakan kemiskinan yang mutlak, dimana orang yang mengalami kemiskinan jenis ini tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri. Kemiskinan absolut dialami oleh orang dengan pendapatan yang bahkan tidak dapat mencukupi  kebutuhan hidup minimumnya (seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan), dapat dikatakan jika hidup penderitanya benar-benar miskin. 

Kemiskinan jenis ini dapat dikarenakan kelangkaan perangkat pemenuh kebutuhan dasar hingga sulitnya seseorang mengakses fasilitas penunjang hidup. Kemiskinan jenis ini memiliki standar yang konsisten dan di tiap negara dan suasana. 

 2. Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah merupakan kemiskinan yang menimpa seseorang atau sekelompok orang yang menempati sebuah wilayah minim dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat ia manfaatkan untuk menyokong kehidupannya, kurangnya SDA akan mengurangi kurangnya SDA akan mengurangi kesempatan yang dimiliki hingga produktivitas dari masyarakat sekitar. 

3. Kemiskinan Kultural 

Kemiskinan Kultural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh tindakan individu atau sekelompok orang yang dipengaruhi oleh budaya hidup masyarakat itu. Ini juga berkaitan dengan 'budaya miskin', yaitu kebiasaan-kebiasaan seseorang yang semakin membawanya kepada kemiskinan, seperti:pemalas, mudah berputus asa, dan memiliki etos kerja yang rendah. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang telah menjadi budaya dalam kehidupan  akan membuat seseorang sulit terlepas dari jeratan kemiskinan.

4. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan Relatif merupakan kemiskinan yang dialami oleh seseorang, dimana sebenarnya orang tersebut mungkin memiliki gaji yang cukup bahkan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, namun terketegori miskin ketika tetangganya memiliki pendapatan lebih besar dan kehidupan yang lebih baik dari dirinya-sehingga orang tersebut terketegori miskin jika dibandingkan dengan orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Pada jenis kemiskinan ini aspek yang dilihat adalah dari sisi ketimpangan antara ia dengan masyarakat di sekitarnya. 

5. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan Struktural merupakan jenis kemiskinan yang dikarenakan kebijakan pemerintah (mengenai pembangunan) yang belum menyeluruh sehingga menimbulkan ketimpangan. Sumber daya-sumber daya di  sekitar orang tersebut tidak dapat dijangkaunya, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, hingga yang disediakan oleh pemerintah. Program pemerintah gagal dalam menciptakan kesejahteraan, sehingga masih banyak orang yang berada dalam garis kemiskinan. 

Hingga saat ini, pemerintah masih berupaya untuk menanggulangi kemiskinan, dilansir dari  Merdeka.Com, setidaknya terdapat 5 tindakan yang pemerintah lakukan, diantaranya:

1. Menurunkan kemisinan dengan mendorong ekonomi inklusif

Pada tahap yang pertama ini pemerintah berupaya memaksimalkan setiap kesempatan seperti menjaga pasar investasi dan regulasi, menstabilkan biaya, hingga menciptakan lapangan kerja. Sedangkan untuk masyarakat yang sangat miskin, pemerintah memberikan bantuan sosial berupa pemenuhan kebutuhan hidup seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga di bidang kesehatan seperti Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan. Disamping dana, kebutuhan pokok berusaha diberikan oleh pemerintah guna memperbaiki mutu hidup masyarakat.

2. Transmigrasi

Pemerintah memberikan dukungan penuh bagi masyarakat yang berkenan untuk tinggal dan mengembangkan wilayah di luar Pulau Jawa serta mengembangkan produk lokal dan mempopulerkan ekspor. Mereka diberikan kemudahan dalam izin usaha, memperbaiki mutu tenaga kerja, hingga sertifikasi.

3. Pemantapan ekonomi domestik dan mengelola impor 

Pemerintah berupaya menekan angka impor yang sangat tinggi di Indonesia, sebagai upaya meningkatkan produk lokal sebagai dukungan pemerintah bagi pebisnis di Indonesia. Di samping itu pemerintah juga mempermudah perizinan serta melakukan pengawasan yang ketat pada penerapan kebijakannya supaya tidak disalahgunakan. 

4. Meningkatkan pendanaan perlindungan sosial 

Ini merupakan alokasi PDB yang diarahkan kepada bentuk-bentuk asuransi dan bentuk-bentuk perlindungan sosial berupa bantuan sosial, disamping pendanaan untuk peningkatan insftastruktur. Ini dilakukan oleh pemerintah semata-mata untuk memberikan perlindungan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

5. Reformasi anggaran subsidi

Subsidi yang sebelumnya pemerintah alokasikan untuk bahan bakar, kini lebih difokuskan bagi transfer daerah dan pemberian dana desa guna meningkatkan kesejahteraan di wilayah pedesaan dan mengurangi ketimpangan antara wilayah desa dengan kota. 

Peranan Kebijakan dan Pembangunan Sosial

Pada dasarnya, pembangunan sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan sosial berupaya meningkatkan kualitas hidup manusia dengan menggabungkan pendekatan scientific dan humanis untuk membentuk keterpaduan dalam konsep pembangunan sosial. Dan dalam melaksanakan pembangunan sosial, diperlukan strategi pembangunan berkelanjutan, yang kemudian disebut komitmen dan strategi global. Pembangunan sosial ini akan mempengaruhi kebijakan suatu negara yang akan berkontribusi pada kesejahteraan rakyatnya. 

Pada intinya, pembangunan sosial ini merupakan sebuah pendekatan sistematik yang dirancang negara untuk memperbaiki kehidupan rakyatnya. Mengenai ini, pembangunan membutuhkan cara supaya peningkatan kualitas hidup manusia dapat dicapai-seperangkat pedoman inilah yang kemudian disebut kebijakan, yang mana ini beraitan dengan suatu entitas pemerintah dalam menjalankan pembangunan (Sosial, Ekonomi, Infrastruktur). 

Kebijakan sosial merupakan salah satu kebijakan publik, yaitu ketetapan pemerintah untuk merespon isu atau permasalahan publik-yakni mengatasi masalah sosial, memenuhi kebutuhan masyarakat banyak dan permasalahan yang akut di masyarakat. Sehingga kebijakan sosial ini merujuk pada upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, salah satunya melalui program kemasyarakatan dan program tunjangan. 

Kaitannya dengan kemiskinan karena masih mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia sehingga disinilah peran pembangunan sosial untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Sedagkan kebijakan sosial yang menjadi kewenangan pemerintah tadi dapat berwujud:

• Perundang-undangan;
• Program pelayanan sosial;
• Sistem perpajakan.

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan diharapkan dapat merangkul berbagai macam potensi kekuatan sektor swasta atau masyarakat, supaya output program pembangunan sosialnya dapat menghasilkan yang lebih baik. J

ika sektor swasta dan masyarakat tadi dapat berkontribusi, ini juga akan mengurangi beban pemerintah, sehingga bantuan lain dapat dialokasikan untuk program strategis lainnya (perlu ditekankan sinergisitas). Sehingga memang ditekankan juga peran dari individu dan masyarakat supaya berperan aktif dan tidak terjadi dominasi pemerintah atau ketimpangan kesejahteraan. Kombinasi ini akan memaksimalkan kebijakan atau program yang diterbitkan.

Yang perlu diingat, jika pembangunan tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, namun juga perlu melihat aspek sosial dalam hidup masyarakat. Di Indonesia sendiri pada tahun 1993 akhirnya Indonesia mengadopsi pemikiran pembangunan sosial dengan mensinergiskan pembangunan ekonomi dengan pembangunan sosial, dengan tujuan pembangunan sosial untuk meningkatkan taraf hidup manusia supaya menjauhkannya dari sebab-sebab yang berakibat pada keterbelakangan.

Dengan  taraf hidup yang tercapai, dan masyarakat mendapatkan kesejahteraan sosial, diharapkan meningkatnya kapasitas perseorangan maupun institusi dari masyarakat, dengan mobilisasi serta mengelola sumber daya masyarakat yang potensial untuk menghasilkan perbaikan dan kemandirian yang berkelanjutan. Yang pada hakikatnya ini berupaya untuk meratakan kualitas hidup masyarakat yang mencapai keadilan sosial berupa kehidupan yang layak. Sehingga kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat diupayakan diputus mata rantainya melalui pembangunan sosial.